Penanggulangan Kemiskinan, Melawan Pemiskinan, PKH, Raskin, Jamkesmas, Jamkesda, BLT, BOS, BSM, PNPM Mandiri, KUR SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

KARTU JAMKESMAS SALAH SASARAN DI PROBOLINGGO

kemiskinan-sapa-jamkesmassalahsasaranproobolinggoSAPA - Kartu Jamkesmas lagi – lagi tidak tepat sasaran, setelah DPRD Kota Probolinggo menengarai ratusan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) salah sasaran, kasus tersebut terus bermunculan. Puluhan warga di Kelurahan Tisnonegaran, Kota Probolinggo misalnya, "dipukul rata" (kaya-miskin) mendapatkan kartu Jamkesmas.

"Saya heran, kok tiba-tiba keluarga kami dapat kartu Jamkesmas. Kapan surveinya, kriterianya apa?" ujar Ny. Mila, warga Jl. Letjen Sutoyo Gang V, Kota Probolinggo, Rabu (20/2) pagi tadi.
Meski tidak mengaku terus terang termasuk keluarga mampu (kaya), Ny. Mila menjelaskan, enam anggota keluarganya mendapatkan kartu Jamskesmas. "Mungkin keluarga kami dinilai miskin, padahal dua anak kami bersekolah di RSBI," ujarnya.

Kalau memang penerima kartu Jamkesmas itu "dipukul-rata" baik kaya maupun miskin, semuanya menerima, Ny. Mila mengaku, tidak mempermasalahkan. "Saya khawatir, nanti ada yang mempermasalahkan, kok rumahnya bagus, punya dua motor, dapat Jamkesmas. Apalagi kalau kemudian ada keluarga yang benar-benar miskin tidak dapat," ujarnya.

Hal senada diungkapkan Gatot, juga warga Letjen Sutoyo Gang V. "Informasinya semua warga RT 6 ini dapat kartu Jamkesmas semua, memang ada yang dapat lebih dulu, yang lain menyusul," ujarnya.
Gatot yang juga pengurus RT itu mengaku, tidak tahu apa kriteria warga yang mendapatkan kartu Jamkesmas. "Kami di kepengurusan RT hanya diminta membagikan kartu Jamkesmas," ujarnya.

Ketua Komisi A DPRD Kota Probolinggo, Asad Anshari mengaku kaget, dengan informasi adanya kartu Jamkesmas yang salah sasaran. "Dulu kan sudah hearing di Komisi C, kok sekarang muncul lagi kasus serupa," ujarnya.
Asad menduga, sejak awal pendataan memang ada kesalahan. "Sejak dulu masalah data ini sepertinya simpang siur.

Buktinya orang kaya dapat kartu Jamkesmas, sementara yang benar-benar miskin tidak dapat," ujar politisi PKNU itu.
Seperti diberitakan, program Jamkesmas yang seharusnya diperuntukkan untuk warga miskin di Kota Probolinggo diduga salah sasaran. Soalnya, ditemukan sejumlah pemegang kartu Jamkesmas merupakan warga mampu, pindah domisili, hingga sudah meninggal dunia.

Dalam hearing yang dipimpin Ketua Komisi C, Nasution itu terungkap, 30 Januari lalu, terungkap, kartu Jamkesmas diperbarui per Desember 2012 lalu. Saat itu Tim Nasional Penanggulangan Percepatan Kemiskinan (TNP2K) bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meluncurkan kartu Jamkesmas terbaru, sebanyak 74.761 kartu untuk warga Kota Probolinggo periode 2012-2016.

Ternyata hanya 70.282 kartu yang diterima Dinkes Kota Probolinggo. Ada informasi, sisanya menyusul.
Sebenarnya dibandingkan jumlah kartu Jamkesmas periode sebelumnya (2008-2012), yang "hanya" 28.986 kartu, jumlah tersebut jauh lebih banyak. Yakni ada tambahan sebanyak 45.775 kartu.

Kartu Jamkesmas itu kemudian didistribusikan melalui enam Puskesmas di Kota Probolinggo. Saat distribusi itulah akhirnya diketahui, sebagian penerima kartu Jamkesmas itu bukan warga miskin.

Pihak Puskesmas Sukabumi yang membagikan kartu Jamkesmas untuk dua keluarahan, Mayangan dan Sukabumi misalnya, menemukan fakta, sekitar 300 kartu Jamkesmas diduga kuat salah sasaran. "Itu baru satu Puskesmas sudah diketahui ada 300 kartu Jamkesmas yang salah sasaran," ujar Wakil Ketua Komisi C, Taufiqurrahman. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan diduga bakal memicu keresahan di masyarakat.

Sementara itu Kepala Dinkes Kota Probolinggo, drg Ninik Ira Wibawati mengaku, langsung bersikap.
"Sebagian kartu yang salah sasaran kami tarik kembali. Memang ada kartu yang belum dibagikan," ujarnya.
Disinggung pihak yang bertanggung jawab, drg Ninik mengatakan, pendataan guna terbitnya kartu Jamkesmas dilakukan pihak BPS. Data dari BPS itu kemudian diteruskan ke TNP2K untuk diolah hingga terbit menjadi kartu Jamkesmas.

Sementara itu Kepala BPS Kota Probolinggo, Surya Astutik awalnya mengatakan, pihaknya bukan sebagai pihak yang mengolah data. "Kami hanya mengumpulkan data dan dilaporkan ke TNP2K," ujarnya.
Komisi C kemudian menimpali, justru dari data yang dikumpulkan BPS itulah yang menjadi bahan terbitnya kartu Jamkesmas.

"TNP2K tidak mungkin mengeluarkan data penerima kartu Jamkesmas kalau tidak menerima data dari BPS," ujar Nasution.
Setelah "dikeroyok" anggota Komisi C, Surya Astutik akhirnya mengaku, ada sebagian petugas yang kinerjanya tidak sesuai. "Kami meminta maaf, mungkin ada petugas kami yang tidak cermat," ujarnya.


Sumber : Surabayapost dot com

Terpopuler

Terbaru

KESENJANGAN EKONOMI JOGJA BISA BERBUNTUT KONFLIK SOSIAL

KESENJANGAN EKONOMI JOGJA BISA BERBUNTUT KONFLIK SOSIAL

SAPA INDONESIA - KETIMPANGAN ekonomi atau gini ratio DIY yang...
VALIDASI DATA KEMISKINAN HARUS DIDUKUNG SDM DAN ANGGARAN

VALIDASI DATA KEMISKINAN HARUS DIDUKUNG SDM DAN ANGGARAN

SAPA INDONESIA - MENCERMATI fenomena angka kemiskinan yang...
BELANJA ROKOK MASYARAKAT KULONPROGO TEMBUS RP96 MILIAR PER TAHUN

BELANJA ROKOK MASYARAKAT KULONPROGO TEMBUS RP96 MILIAR PER TAHUN

SAPA INDONESIA - NOMINAL belanja rokok di Kabupaten Kulonprogo,...
SETIAP DESA BERPOTENSI BENTUK BUMDES

SETIAP DESA BERPOTENSI BENTUK BUMDES

SAPA INDONESIA - SETIAP desa memiliki potensi untuk membentuk...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook