Undang Undang Desa, Kemiskinan, Dana Desa, Pendamping Desa, BUMDes, Pemerintahan Desa, Sistem Informasi Desa, Kesejahteraan, Gerakan Desa SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

KEPALA DESA KHAWATIR RASTRA DIPOLITISASI

kemiskinan-rastradipolitisasi

SAPA INDONESIA - KEPALA desa di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, sengaja tidak menyebut beras untuk masyarakat sejahtera (rastra) karena khawatir dipolitisasi dan terkena jeratan hukum.

"Program itu dianggap rawan menjadi kasus politis dari lawan kepala desa saat pemilihan yang akhirnya menjadi kasus hukum," kata Kepala Seksi Bantuan Sosial dan Korban Bencana Dinas Sosial Sampang Syamsul Arifin di Sampang, Kamis (19/10).

Bahkan, jelas dia, berdasarkan laporan Bulog, ada desa yang belum menebus rastra hingga 10 bulan. "Setelah pengecekan di lapangan, ternyata benar," ujar Syamsul.

Ia menjelaskan, empat desa yang tidak menyalurkan bantuan rastra ialah Desa Gunung Maddah di Kecamatan Sampang, Desa Banyuates dan Tapaan di Kecamatan Banyuates, dan Desa Tamberu Timur Kecamatan Sokobanah. Dia menambahkan, pemerintah empat desa tidak mengambil jatah beras karena kesulitan membagi beras sesuai data penerima.

"Jadi selama ini empat desa itu membagi rastra secara merata. Mereka khawatir diprotes warga dan dipolitisasi bila tidak membagikan rastra secara merata," kata Syamsul. Persepsi masyarakat desa, rastra merupakan bantuan dari pemerintah untuk semua masyarakat. Padahal, bantuan itu hanya untuk warga miskin dan kurang mampu.

Syamsul menyatakan, empat kepala desa diminta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peruntukkan rastra.

"Jika kepala desa memilih tidak menyalurkan rastra dengan tidak menebus ke Bulog, kan sama halnya dengan tidak mendukung program pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat sejahtera," ujar Syamsul Muarif.

Selain menyampaikan teguran secara lisan, tambahnya, Pemkab Sampang juga telah melayangkan surat teguran tertulis agar bantuan rastra yang menjadi hak warga desa miskin dan kurang itu segara disalurkan.

Kepala Bulog Sub Divre Madura Arif mengatakan, serapan rastra di wilayahnya masih minim dan belum mencapai target. Bahkan, untuk Kabupaten Pamekasan, serapan rastra masih di bawah 45%.

"Kami minta seluruh pemerintah kabupaten melakukan pendekatan kepada kepala desa masing-masing agar segera menebus jatah beras desa yang masih ada di gudang Bulog," kata Arif.

Sumber: Media indonesia dot com

Terpopuler

Terbaru

KEMENDAGRI TARGETKAN PEKAN INOVASI WUJUDKAN DESA YANG MAJU MANDIRI DAN SEJAHTERA

KEMENDAGRI TARGETKAN PEKAN INOVASI WUJUDKAN DESA YANG MAJU MANDIRI DAN SEJAHTERA

SAPA INDONESIA - DIREKTUR Evaluasi Perkembangan Desa, Eko Prasetyanto...
KEMENDES PDTT BAHAS PENINGKATAN MANAJEMEN KONFLIK

KEMENDES PDTT BAHAS PENINGKATAN MANAJEMEN KONFLIK

SAPA INDONESIA - KEMENTERIAN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,...
SRI MULYANI BEBERKAN USULAN DANA KELURAHAN RP 3 T DI 2019

SRI MULYANI BEBERKAN USULAN DANA KELURAHAN RP 3 T DI 2019

SAPA INDONESIA - PEMERINTAH mengusulkan anggaran kelurahan...
MARKUP DANA DESA, KEPALA DESA DI MAGETAN TERANCAM 20 TAHUN PENJARA

MARKUP DANA DESA, KEPALA DESA DI MAGETAN TERANCAM 20 TAHUN PENJARA

SAPA INDONESIA - KEJAKSAAN Negeri ( Kejari) Kabupaten Magetan...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook