Undang Undang Desa, Kemiskinan, Dana Desa, Pendamping Desa, BUMDes, Pemerintahan Desa, Sistem Informasi Desa, Kesejahteraan, Gerakan Desa SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

DI BALIK DATA PENURUNAN KEMISKINAN KSB YANG SANGAT DRASTIS

kemiskinan-dibalikangakKSB

SAPA INDONESIA - PEMERINTAH Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Senin, 13 November 2017, mengumumkan data terbaru tingkat kemiskinan KSB. Berdasarkan validasi yang mengacu Basis Data Terpadu (BDT) Kementerian Sosial (Kemensos) RI tahun 2015, jumlah masyarakat miskin di KSB tinggal 4.412 jiwa atau hanya 3,23 persen dari 135.031 jiwa penduduknya.

Lantas seperti apa Pemda KSB melakukan penghitungan sehingga mampu menurunkan secara dratis angka kemiskinannya itu jika dibanding hasil Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 yang mencapai 16,50 persen?

Nama kegiatan verifikasi dan validasi angka kemiskinan yang dilaksanakan Pemda KSB tahun 2017 ini diberi nama verifikasi basis data terpadu (BDT) fakir miskin untuk program perlindungan sosial. Sesuai namanya data yang diverifikasi mengacu data BDT yang dirilis Kemensos RI tahun 2015, di mana jumlah BDT KSB sebanyak 63.211 jiwa.

Melihat angka yang cukup tinggi itu, Pemda KSB kemudian menginisiasi proses verifikasi dan validasi untuk melihat angka riil kemiskinan yang nantinya akan digunakan sebagai data program perlindungan sosial ke depannya.

Guna menjalankan kegiatan itu, Pemda KSB kemudian menyusun kriteria kemiskinan sesuai kebutuhannya. Adapun sumber penyusunan kriteria kemiskinan itu diambil dari pokok kriteria kemiskinan hasil penyempurnaan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011 yang terdiri dari 14 item dan Keputusan Menteri Sosial (Mensos) RI Nomor 146/HUK/2013 tentang Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Dari sana muncullah sebanyak 16 kriteria miskin yang dimodifikasi versi Pemda KSB, di mana itemnya mencakup kriteria pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat mulai dari sandang, pangan dan papan, termasuk juga sisi kesehatan masyarakat.

Untuk proses verifikasi dan validasi di lapangan, Pemda KSB melaksanakannya secara berjenjang mulai dari desa, kecamatan hingga kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Agen Program Daerah Pemberdayan Gotong Royong (PDPGR) dikerahkan dibantu TNI dan Polri. Sementara tataran pejabat pemerintah eselon II dan III ditunjuk sebagai koordinator tingkat desa dan kecamatan.

Kegiatan verifikasi ini secara efektif hanya berjalan sekitar 3 hari terhitung sejak tanggal 7 hingga 9 November. Petugas pendata turun langsung mendatangi setiap masyarakat satu per satu yang namanya tertera di BDT diwawancarai sesuai kriteria yang ada.

Tidak sampai di situ, masyarakat yang telah diwawancarai diwajibkan menandatangani hasilnya sebagai bukti untuk memperkuat data. Berikutnya data yang terkumpul diumumkan secara berjenjang mulai tingkat desa/kelurahan berikutnya kecamatan dan puncaknya kemarin diumumkan tingkat kabupaten yang memunculkan angka kemiskinan terbaru se-KSB yang terjun bebas karena hanya menyisakan 3,23 persen.

Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) KSB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si mengatakan, kegiatan verifikasi dan validasi data kemiskinan yang dilaksanakan Pemda KSB ini bukan dalam rangka untuk mengubah data kemiskinan KSB di mata nasional yang saat ini berada di angka 16.50 persen sesuai hasil survei BPS.

Angka-angka kemiskinan yang diperoleh hanya untuk kebutuhan penajaman program kegiatan tingkat kabupaten khususnya program pengentasan kemiskinan di daerah ke depan.

"Kita tidak ada harapan mengubah data secara nasional. Data ini bukan untuk dipertentangkan karena kebutuhan dan indikatornya (yang digunakan) berbeda. Dan saya sudah bilang ke pak bupati ini bukan untuk menyalahkan data yang sudah ada (dari BPS, red)," ungkap H. Amry.

Ia mengakui, data hasil verifikasi tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Sosial (Kemensos).

Harapannya data ini dapat pula dimanfaatkan oleh kementerian dalam menyalurkan programmnya ke daerah sehingga efektivitas program yang diturunkan lebih tepat sasaran lagi. "Validasi data kita kan by name by adress. Artinya kalau pakai data kita ini maka bantuan akan benar-benar tepat sasaran dan pada akhirnya laju penurunan kemiskinan kita akan lebih cepat lagi," ujarnya.

Bupati KSB Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM sendiri menyatakan, kegiatan verifikasi dan validasi data kemiskinan mengacu BDT Kemesos ini merupakan upaya pemerintah merubah sikap mental masyarakat. Sebab diakuinya selama ini masih banyak masyarakat yang memiliki sikap tersebut dengan harapan mendapatkan bantuan dari pemerintah. "Yang paling utama kegiatan ini kita mau mengubah sikap mental masyarakat. Supaya jangan mau terus menerus menganggap diri miskin," tegasnya.

Ia menjelaskan, data kemiskinan yang diperoleh dari proses verifikasi dan validasi yang dilaksanakan oleh daerah ini selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan penajaman program pengentasan kemiskinan. Intervensi terhadap masyarakat yang masuk dalam data miskin itu akan ditingkatkan dengan memanfaatkan seluruh sumber pembiayaan pemerintah, mulai tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa.

"Desa juga akan kita kerahkan untuk mengintervensi kebutuhan masyarakat miskin. Harapannya kalau dikeroyok maka mereka akan cepat keluar dari kemiskinan itu," tandasnya.

Selanjutnya bupati meyakini, laju penurunan angka kemiskinan di daerah saat ini sedang terjadi. Sebab selama ini pemerintah telah melakukan intervensi pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan PDPGR. Di mana program ini diklaimnya telah menyasar sekitar 75 persen kebutuhan dasar masyarakat agar bisa keluar dari garis kemiskinan.

"Lewat PDPGR kita punya Pariri kesehatan berupa iuran BPJS kelas 3 untuk masyarakat miskin sehingga mereka bisa mengakses fasilitas kesehatan, ada kartu Bariri tani, ternak dan lainnya untuk peningkatan ekonomi mereka. Nah data yang sekarang harapan kita program selanjutnya lebih benar-benar tepat sasaran lagi," cetus bupati.

Sementara itu terkait kegiatan verifikasi dan validasi data kemiskinan yang dilaksanakan Pemda KSB itu, kepala BPS KSB Ir. H. Muhammad Akhyar, SP mengatakan, jika hal tersebut berbeda dengan survei yang dilakukan BPS secara nasional. Dalam hal ini Pemda KSB melakukan verifikasi terhadap kemiskinan mikro sementara BPS mendata kemiskinan secara makro. "Jadi ini barang beda. Metodenya beda dan tujuannya juga berbeda," terangnya kepada wartawan.

Ia juga mengatakan, kriteria yang digunakan Pemda KSB telah dimodifikasi untuk merinci tingkat kedalaman kemiskinan di masyarakat. Polanya pun dilakukan dengan menyasar langsung masyarakat miskin by name by adress yang oleh BPS hal tersebut tidak dilakukan dalam metodenya. "Kita kan pakai sampel untuk menentukan data kemiskinan.

Sehingga data yang kami keluarkan tiap tahun hanya data makro yang melalui survei dan hanya mengungkap angka persentase saja, bukan data per orangnya," urainya.

Akhyar menjelaskan, sejak tahun 2015 BPS mengakomodir rekomendasi bank dunia untuk mencari 40 persen rumah tangga ke bawah sebagai rumah tangga miskin. Pendekatan pendataan kemiskinan salah satunya juga mengacu pada pemenuhan 2.100 kalori per jiwa. Dengan dasar itu survei oleh BPS tidak saja dilakukan kepada masyarakat miskin tetapi sampel merata ke seluruh tingkatan masyarakat tidak terkecuali bagi yang kaya.

"Posisi di KSB ini mengacu rekomendasi bank dunia berada di angka 42 persen. Karena survei kami kalau ada masyarakat yang tidak dapat memenuhi angka kalori 2.100 itu setiap harinya maka datanya jadi miskin sebab pendekatan makro yang kita jalankan tidak memerlukan proses review lanjutan lagi," tukasnya seraya menambahkan pihaknya mengapresiasi program yang dilaksanakan Pemda KSB ini.

"Intinya kami mengapresiasi program pendataan yang dilakukan Pemda KSB ini. Karena dengan pendataan secara mikro ini, masyarakat miskin itu dapat diketahui per jiwanya, sehingga data ini dapat digunakan untuk mengintervensi kemiskinan di daerah," demikian Akhyar.

Sumber: Suarantb dot com

Terpopuler

Terbaru

JURUS JOKOWI PANGKAS TINGKAT KEMISKINAN DI RI

JURUS JOKOWI PANGKAS TINGKAT KEMISKINAN DI RI

SAPA INDONESIA - HINGGA Maret 2017, tingkat kemiskinan di Indonesia...
16 TAHUN JALANKAN OTSUS, KEMISKINAN PAPUA DIKLAIM TURUN SIGNIFIKAN

16 TAHUN JALANKAN OTSUS, KEMISKINAN PAPUA DIKLAIM TURUN SIGNIFIKAN

SAPA INDONESIA - PEMERINTAH Provinsi Papua menggelar diskusi...
JUMLAH KEMISKINAN DI WILAYAH PERKOTAAN DI JATENG MENINGKAT

JUMLAH KEMISKINAN DI WILAYAH PERKOTAAN DI JATENG MENINGKAT

SAPA INDONESIA - KETUA DPRD Jateng Rukma Setiabudi mengatakan,...
BINA PEMBANGUNAN DESA, KADES/LURAH SE-JABAR KUMPUL DI BEKASI

BINA PEMBANGUNAN DESA, KADES/LURAH SE-JABAR KUMPUL DI BEKASI

SAPA INDONESIA - PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat menggelar kegiatan...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook