Undang Undang Desa, Kemiskinan, Dana Desa, Pendamping Desa, BUMDes, Pemerintahan Desa, Sistem Informasi Desa, Kesejahteraan, Gerakan Desa SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

VALIDASI DATA KEMISKINAN HARUS DIDUKUNG SDM DAN ANGGARAN

kemiskinan-validaasidatasdmanggaran

SAPA INDONESIA - MENCERMATI fenomena angka kemiskinan yang tidak kunjung berkurang setelah berbagai program digulirkan pemerintah disertai juga dengan dana yang tidak sedikit, mengindikasikan adanya ketidakefektifan dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Utara.

Program penanggulangan kemiskinan yang tidak efektif tidak akan banyak membantu dalam menekan angka kemiskinan yang ada sehingga angka kemiskinan akan tetap tinggi.

Ada banyak faktor yang menyebabkan belum efektifnya program penanggulangan kemiskinan. Salah satu diantaranya yang paling dominan dan cukup menentukan adalah tidak tersedianya data kemiskinan yang valid.

Tidak validnya data kemiskinan terbukti dengan tidak tergambarnya kondisi miskin secara spesifik, penyebab kemiskinan, rencana tindak secara fisik serta basis usaha yang jelas untuk penanggulangan kemiskinan.

Dengan tidak tersedianya data yang jelas dan spesifik seperti itu, dapat dipastikan program apapun yang dijalankan untuk mereduksi angka kemiskinan, tetap tidak akan berhasil dengan optimal. Kenyataan di lapangan sering mengindikasikan program yang salah sasaran dan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat miskin.

Menyikapi hal itu, plt Dinas Sosial Bengkulu Utara, Suharto H, kepada media ini menjelaskan data yang tidak valid disebabkan oleh berbagai hal antara lain metode pengambilan data yang kurang tepat serta kurangnya kemampuan SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitas dalam operasionalisasi pengumpulan data. Oleh sebab itu perlu diperhatikan ketersediaan data kemiskinan valid sebelum menggulirkan suatu program pengentasan kemiskinan dengan melakukan validasi data.

"Validasi data kemiskinan dimaksudkan agar setiap data yang dikumpulkan adalah data yang shahih, kuat dan akurat, bukannya estimasi atau perkiraan. Data diambil dengan metode yang tepat dan outputnya berupa data primer sehingga dapat memberikan gambaran berupa peta kemiskinan yang sesungguhnya secara jelas sehingga program yang akan dilaksanakan dapat disesuaikan dengan kondisi kemiskinan yang ada," jelas Suharto.

Untuk mendapatkan data kemiskinan yang valid lanjut Suharto, kegiatan yang paling tepat diimplementasikan adalah melakukan observasi data dan penelitian lapangan.

Observasi data dan penelitian lapangan dilakukan dengan melibatkan masyarakat seperti kader posyandu, karang taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) didampingi petugas dari berbagai instansi terkait antara lain Dinas Kesehatan, Petugas KB, Aparat Kelurahan dan petugas lainnya yang diintegrasikan menjadi satu tim, yang dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan pendataan.

Seluruh anggota tim yang terlibat dalam pendataan harus mempunyai komitmen yang kuat dan dedikasi yang tinggi sehingga data yang dihasilkan benar-benar akurat dan valid. Jangan sampai ada petugas pendata yang menyelipkan kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya.

" seperti memasukkan data keluarga dekat sebagai keluarga miskin agar bisa menerima bantuan. Jadi komitmen dan dedikasi sangat dituntut dalam pelaksanaan kegiatan ini. Selain itu juga pekerjaan pendataan ini harus bebas dari intervensi pihak lain yang mempunyai kepentingan tersendiri diluar kepentingan negara," ujarnya

Selain itu, ia menegaskan untuk memvaliadasi data kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Utara sangat penting adalah alokasi dana yang cukup untuk kegiatan tersebut. Para petugas pendata harus dihargai secara proporsional karena mereka memikul tanggung jawab moral yang tidak ringan.

Kompensasi yang diberikan pada petugas baik dari segi materil maupun dukungan moril akan berpengaruh besar pada profesionalitas pekerjaan yang dilaksanakan. Kelengkapan instrumen pendataan, seperti blangko isian, alat tulis dan keperluan lapangan lainnya juga harus menjadi perhatian.

" Kita akan mempersiapkan bahan untuk disampaikan dalam pembahasan APBD tahun 2018, agar pihak dewan menyetujui alokasi anggaran untuk validasi data kemiskinan. Diharapkan akan menghasilkan data primer yang valid, yang sangat diperlukan dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan yang efektif," harap Suharto.

Sumber: Bengkulu dot com

Terpopuler

Terbaru

JURUS JOKOWI PANGKAS TINGKAT KEMISKINAN DI RI

JURUS JOKOWI PANGKAS TINGKAT KEMISKINAN DI RI

SAPA INDONESIA - HINGGA Maret 2017, tingkat kemiskinan di Indonesia...
16 TAHUN JALANKAN OTSUS, KEMISKINAN PAPUA DIKLAIM TURUN SIGNIFIKAN

16 TAHUN JALANKAN OTSUS, KEMISKINAN PAPUA DIKLAIM TURUN SIGNIFIKAN

SAPA INDONESIA - PEMERINTAH Provinsi Papua menggelar diskusi...
JUMLAH KEMISKINAN DI WILAYAH PERKOTAAN DI JATENG MENINGKAT

JUMLAH KEMISKINAN DI WILAYAH PERKOTAAN DI JATENG MENINGKAT

SAPA INDONESIA - KETUA DPRD Jateng Rukma Setiabudi mengatakan,...
BINA PEMBANGUNAN DESA, KADES/LURAH SE-JABAR KUMPUL DI BEKASI

BINA PEMBANGUNAN DESA, KADES/LURAH SE-JABAR KUMPUL DI BEKASI

SAPA INDONESIA - PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat menggelar kegiatan...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook