Undang Undang Desa, Kemiskinan, Dana Desa, Pendamping Desa, BUMDes, Pemerintahan Desa, Sistem Informasi Desa, Kesejahteraan, Gerakan Desa SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

KEMISKINAN DAN RAPBA 2018

kemiskinan-danRAPBA2018

SAPA INDONESIA - MENURUT data Badan Pusat Statistik (BPS), Aceh menempati posisi ke-6 dari daerah-daerah miskin di Indonesia (Serambi, 3/1/2018). Dari fakta ini timbul pertanyaan, mengapa hal ini terjadi? Menurut saya, ini disebabkan para pemimpin Aceh, dalam hal ini elite politik di eksekutif dan legislatif yang notabenenya mendapat amanah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk membangun Aceh, belum menunjukkan kesungguhan dan keseriusan serta tanggung jawab menjalankan amanah yang diembannya.

Betapa ketika memburu kekuasaan, dalam hal ini kekuasaan yang menyangkut dengan urusan publik, rupa-rupa janji ditaburkan, citra diri ditebarkan niscaya publik tertarik memberi dukungan, sehingga dengan dukungan itu tercapailah apa yang dia inginkan. Tetapi setelah itu, dia lupa terhadap apa yang dijanjikan.

Sebagai contoh, kita belum lupa akan janji tiap bulan keluarga di Aceh mendapat Rp 1 juta, bagi anak-anak Aceh yang sudah akil baligh akan dapat menunaikan ibadah haji gratis dengan kapal pesiar. Tetapi janji-jinji ini tidak pernah terwujud dan banyak lagi janji-janji cet langet lainnya.

Dana otsus

Beberapa tahun terakhir, Aceh mendapatkan dana transfer dari pusat dalam jumlah yang sangat fantastis, karena di antaranya yang paling menonjol adalah dana otonomi khusus (otsus). Tetapi faktanya, rakyat Aceh masih saja menempati ranking yang belum menggembirakan dalam hal kemakmuran dan kesejahteraan. Sementara para elite politik hidup makmur dengan rupa-rupa sumbernya.

Dana transfer dari pemerintah pusat yang jumlahnya cukup fantantis itu belum dapat dikelola dengan baik dan profesional untuk mensejahterakan rakyat, kecuali di bidang kesehatan diawali oleh program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), sehingga meringankan bagi rakyat untuk berobat ketika kesehatannya terganggu.

Berdasarkan pengalaman sebagaimana saya deskripsikan itu, saya sangat mengharapkan era kepemimpinan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah ini, niscaya amanah yang diberikan masyarakat kepadanya untuk meminpin Aceh selama periodenya beberapa tahun ke depan, benar-benar dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab, terutama terhadap janji-janji dan program-program strategis pro-rakyat yang pernah diutarakan dalam proses menuju "terminal amanah" yang didapatkan saat ini.

Dalam waktu yang bersamaan, saya ingatkan pula bahwa dana transfer dari pemerintah pusat yang jumlahnya seperti sekarang adalah disebabkan adanya dana otsus, di mana menurut rumusnya secara berangsur ia akan berkurang dan berakhir pada 2027 nanti. Oleh karenanya, kepemimpinan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah harus menunjukkan kecerdasan, kepiawaian dan profesionalitas mengelola dana itu, niscaya monumental dalam rangka mengantisipasi satu masa kelak tatkala dana otsus itu berakhir.

Dan, dalam waktu yang bersamaan pula mengajak semua elemen masyarakat Aceh, apakah ia elite politik, tokoh-tokoh masyarakat maupun akademisi, cerdik-cendekia menyamakan sikap dan suara meminta kepada pemerintah pusat agar dana otsus itu dipermanenkan. Untuk tujuan ini, tidak perlu mengait-ngaitkan dengan dana otsus untuk Papua atau dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, tetapi berdasarkan fakta-fakta sejarah prestasi dan peran Aceh dalam kaitannya dengan terbentuk dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Seiring dengan itu pula dalam perjalanan periode kepemimpinan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah untuk beberapa tahun ke depan, selain melaksanakan proyek-proyek strategis Nasional di Aceah, juga benar-benar serta sungguh-sungguh melaksanakan program-program strategis pro-rakyat yang sudah menjadi agenda dalam kepemimpinannya.

Sekaitan dengannya, berdasarkan beberapa program Aceh Hebat sebagaimana yang telah dikhalayakkan itu, saya menaruh optimisme apabila benar-benar dan sungguh-sungguh dilaksanakan, Aceh Hebat yang menjadi obsesinya dan saya yakin juga obsesi seluruh rakyat Aceh itu akan menjadi kenyataan. Insya Allah.

Sahkan RAPBA 2018

Sementara itu, dalam bulan-bulan tarakhir ini agaknya di media massa Aceh tiada hari tanpa suara berbagai pihak sebagai wujud representasi suara masyarakat, mendesak pemangku tugas di Aceh, yakni eksekutif dan legislatif niscaya segera menetapkan dan mensahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2018 dengan alasan yang sangat realistis dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Namun sampai saat ini belum ada tanda-apa yang menjadi harapan dan tuntutan masyarakat itu menjadi kenyataan, kecuali pernyataan beberapa anggota DPRA yang terkesan membela diri atas ketikjelasan kapan ABPA itu disahkan.

Terhadap pernyataan-pernyataan itu tidak pernah direspons pihak eksekutif dan sejatinya memang demikian, karena menurut saya tidak ada gunanya eksekutif ikut tergiring "berbalas pantun" dengan pihak-pihak yang agaknya kehabisan alasan atas keterlambatan pengesahan APBA, sementara suara masyarakat terus bertalu-talu yang menginginkan ABPA itu segera disahkan.

Akankah ini juga dapat dikatakan sebagai wujud lain lex specialis Aceh dalam NKRI, karena daerah-daerah lainnya di Indonesia senantiasa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mereka tepat waktu dan dengan demikian proses pelaksanaan pembangunan pun dapat dilaksanakan sesuai jadwal.

Saya meyakini ketepatan waktu pengesahan ABPD mereka karena proses pembahasannya mengikuti mekanisme baku di Indonesia, yakni berdasarkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan praktik e-planning dan e-budgeting. Sehingga dalam proses pembahasan APBD antara eksekutif dan legislatif tidak lagi berpanjang-panjang kalam, apalagi dakwa-dakwi, karena memang dengan dasar Musrenbang dan e-planning tidak memungkinkan lagi bagi masuknya "penumpang gelap". Ditengarai sang "penumpang gelap" inilah yang menjadi biang kerok tiap tahun terjadi keterlambatan pengesahan APBA.

Saya percaya eksekutif di Aceh telah berpedoman pada hasil Musrenbang yang menjadi dasar penerapan e-planning dan e-budgeting dalam proses pembahasan APBA, serta mendukung sepenuhnya sistem dan mekanisme baku secara Nasional ini diterapkan dan dipertahankan di Aceh. Dengan demikian kalau ada pihak-pihak yang ingin mengabaikannya karena punya hasrat memasukkan "penumpang gelap" ketika pembahasan RAPBA 2018 ini, jangan diikuti meskipun kemudian RAPBA itu harus dipergubkan. Semoga!

Sumber: Serambi Indonesia

Oleh: Ghazali Abbas Adan, Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Aceh.

Di dukung oleh KKI PK (kkipk.org)

Terpopuler

Terbaru

PENTINGNYA PENGENTASAN KEMISKINAN BAGI GENERASI MUDA

PENTINGNYA PENGENTASAN KEMISKINAN BAGI GENERASI MUDA

SAPA INDONESIA - DIBUTUHKAN kerja sama untuk memberdayakan...
PETANI INDONESIA MASIH HIDUP DALAM KEMISKINAN

PETANI INDONESIA MASIH HIDUP DALAM KEMISKINAN

SAPA INDONESIA - PENGAMAT Ekonomi Faisal Basri mengungkapkan...
TRANSFER KE DAERAH DAN PENGUCURAN DANA DESA CAPAI RP 448,64 TRILIUN

TRANSFER KE DAERAH DAN PENGUCURAN DANA DESA CAPAI RP 448,64 TRILIUN

SAPA INDONESIA - KEMENTERIAN Keuangan mencatat realisasi alokasi...
TATA KELOLA DATA KEMISKIAN PERLU DIPERBAIKI

TATA KELOLA DATA KEMISKIAN PERLU DIPERBAIKI

SAPA INDONESIA - PEMERINTAH perlu memperbaiki tata kelola data...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook