Undang Undang Desa, Kemiskinan, Dana Desa, Pendamping Desa, BUMDes, Pemerintahan Desa, Sistem Informasi Desa, Kesejahteraan, Gerakan Desa SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

YANG DI ATAS PUSING, YANG DI BAWAH ENAK-ENAK

kemiskinan-yangdiataspusingdibahaenak

SAPA INDONESIA - PENGENTASAN kemiskinan yang hanya mengandalkan skema bantuan dana dari Pemerintah dinilai tidak akan efektif, selama masyarakat miskin yang dituju merasa baik-baik saja dengan kemiskinan.

Untuk itu, elemen swasta, perguruan tinggi dan masyarakat harus ambil bagian dengan melakukan edukasi demi meruntuhkan budaya kemiskinan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ekonom dan sekaligus mantan Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Profesor Edy Suandi Hamid untuk menanggapi tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan di DIY. Gini ratio DIY, tercata ada di angka 0,440, sedangkan jumlah rumah tangga miskin mencapai 12,36%.

Prof Edy mengatakan, ketika para cerdik pandai dan pemangku kebijakan kerap pusing mencari cara untuk menurunkan angka kemiskinan, tapi kadang yang akan dibantu kerap merasa tak perlu dibantu.

"Yang miskin kadang merasa enggak butuh bantuan, 'saya uda merasa seneng kayak gini'. Ini yang disebut dengan budaya kemiskinan. Kita mikir, perlu dibantu, tapi mereka tenang tenang saja.

Ini yang penting merubah mindset adalah lingkungan. Enggak cukup pemerintah nge-drop dana, tapi harus ada edukasi oleh lingkungan," ucapnya di Kompleks Kepatihan, akhir pekan lalu.

Anggota Parampara Praja Pemda DIY ini mengungkapkan, hal tersebut sudah dimulai di Kelurahan Karangwaru, Tegalrejo, dimana salah satu pelakunya adalah dirinya sendiri. Ia mengatakan upaya tersebut terwujud dalam program Karangwaru Bergerak.

"Kami tidak menggunakan anggaran pemerintah, tapi cari sendiri dengan mobilisasi dana, mungkin dengan melibatkan pengusaha sekitar. Tujuannya untuk menurunkan kemiskinan secara substantif, bukan statistik," tambahnya.

Lebih lanjut Edy menerangkan, dana desa juga tak kalah potensial menurunkan kemiskinan serta memangkas jurang antara si kaya dan si miskin.

Apalagi, kata Edy, saat ini pemerintah sudah tidak memperbolehkan swakelola dana desa dikendalikan oleh pihak ketiga. Ia yakin, jika hal tersebut bisa berjalan dengan baik, maka pendapatan mereka yang kurang mampu bisa terkerek naik.

"Tenaga kerja lokal bisa dipakai dan mutliplier effect-nya bisa terwujud. Misalnya, dana yang masuk desa Rp1 juta, 80 persen akan beredar disana, maka Rp1 juta jadi Rp4 juta, ini mutliplier efek. Tapi kalau diborongkan [melibatkan pihak ke tiga], dana Rp1 juta, mungkin yg beredar 20 persen," ucapnya.

Dana desa, ucapnya, adalah dana strategis yang ketika dimanfaatkan dengan baik akan mampu membawa masyarakat menuju kesejahteraan.

Namun, ia mengungkapkan, hal itu sejauh ini belum terjadi, sebab masih banyak kasus korupsi oleh aparat desa. Oleh karena itu pengawasan harus lebih diperketat.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DIY JB Priyono menyarankan pemerintah tidak membuat program intervensi kemiskinan yang normatif; judul yang sangat keren tapi implementasinya tidak kena sama sekali. Sebab, selama ini rumah tangga yang disasar keliru.

Ia menyebut ini dengan inclusion error dan exclusion error. Inclusion Error adalah rumah tangga yang sebenarnya sejahtera, tapi mendapat bantuan, sementara exclusion error, masyarakat yang kurang sejahtera dan pantas jadi sasaran, malah tidak dapat bagian. "Saya hanya ingin mengingatkan itu ke pemerintah," tutupnya.

Sumber: Solopos dot com

Di dukung oleh KKI PK (kkipk.org)

Terpopuler

Terbaru

BAPPENAS PREDIKSI KEMISKINAN NTB DI ATAS 15 PERSEN

BAPPENAS PREDIKSI KEMISKINAN NTB DI ATAS 15 PERSEN

SAPA INDONESIA - BAPPENAS memprediksi angka kemiskinan di NTB...
CEGAH PENYIMPANGAN DANA DESA, PEMERINTAH ANGGARKAN UANG OPERASIONAL KADES

CEGAH PENYIMPANGAN DANA DESA, PEMERINTAH ANGGARKAN UANG OPERASIONAL KADES

SAPA INDONESIA - MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan,...
ANGKA KEMISKINAN TURUN, INDONESIA JADI TEMPAT BELAJAR 15 NEGARA

ANGKA KEMISKINAN TURUN, INDONESIA JADI TEMPAT BELAJAR 15 NEGARA

SAPA INDONESIA - PRESIDEN Joko Widodo mengklaim bahwa angka...
PDB PERTANIAN NAIK RP 350 TRILIUN DI 2017 SELAMA 4 TAHUN

PDB PERTANIAN NAIK RP 350 TRILIUN DI 2017 SELAMA 4 TAHUN

SAPA INDONESIA - KINERJA Kementerian Pertanian di era Amran...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook