Penanggulangan Kemiskinan, Melawan Pemiskinan, PKH, Raskin, Jamkesmas, Jamkesda, BLT, BOS, BSM, PNPM Mandiri, KUR SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

RUMAH TANGGA SASARAN (RTS) BUKAN INDIKATOR TURUNNYA KEMISKINAN

kemiskinan-pemiskinan-rts

SAPA - Berkurangnya Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima Beras Miskin (Raskin) bukan indikator menurunnya angka kemiskinan, demikian hal ini disampaikan oleh Ketua KAMMI Kota Cilegon, Agus Maulana. Alasannya, jumlah penerima tergantung alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Hal itu dikatakan Agus Maulana, baru-baru ini, menanggapi penerima program beras miskin (raskin) Kota Cilegon tahun 2013 mencapai 11.537 rumah tangga sasaran (RTS) atau turun dari tahun 2012 yang mencapai 12.923 RTS. Dengan demikian, sebanyak 1.386 RTS yang terhapus dar daftar penerima raskin.

"Jika anggarannya meningkat, berarti penerima juga bertambah. Begitupun sebaliknya, jika anggaran berkurang, otomatis subsidi juga berkurang, itu artinya penerima juga pasti dikurangi,"kata Agus Maulana.

Menurut dia, menggunakan beras sebagai barometer pengukur angka kemiskinan, merupakan penyederhanaan persoalan kendati ada program raskin dan bantuan langsung tunai untuk menutupi kebutuhan 2000 kalori/hari untuk konsumsi, kata dia, tetapi belum memperhitungkan kualitas hidup masyarakat.

Hal hampir senada dikatakan anggota DPRD Kota Cilegon, M. Iqbal. Kendati demikian, kata dia, menurunnya angka penerima raskin harus diapresiasi. Namun, kata dia, bukan berarti harus puas dan tidak mengkaji penurunan rumah tangga sasaran (RTS) itu.

Ia mengatakan, berkurangnya penerima raskin tersebut disebabkan beberapa hal. Mulai dari RTS penerima raskin pada periode sebelumnya meninggal dunia, RTS sudah tidak layak menerima raskin sesuai kriteria BPS, atau RTS pindah rumah dan juga mengalami peningkatan taraf hidup.

Iqbal bahkan mengimngatkan, berkurangnya penerima raskin jangan sampai menuai persoalan. Pada kenyataannya, belum tentu data yang disajikan sesuai dengan di lapangan. Situasi itu, berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat akibat mereka yang seharusnya merasa masih berhak dianggap tidak berhak atau tak terdaftar dalam RTS lagi.

Sebenarnya, kata dia, penurunan jumlah RTS penerima raskin secara kabupaten dan provinsi adalah hal wajar terkait dengan penurunan angka kemiskinan. Semua orang, jelas dia, bisa menerima angka itu jika jumlah RTS adalah wajar dan tepat. "Tapi bagaimana mungkin masyarakat tidak marah jika pada kenyataan, data yang disajikan tidak dianggap. Namun, jumlah RTS-nya berkurang," ujarnya.

 

kabar-banten dot com

Terpopuler

Terbaru

SATGAS DANA DESA KOORDINASI KE JAKSA AGUNG

SATGAS DANA DESA KOORDINASI KE JAKSA AGUNG

SAPA INDONESIA - SATGAS Dana Desa Kementerian Desa PDTT menemui...
SRI MULYANI AKAN BEBERKAN RANCANGAN APBN DAN PANTAU DANA DESA DI KLATEN

SRI MULYANI AKAN BEBERKAN RANCANGAN APBN DAN PANTAU DANA DESA DI KLATEN

SAPA INDONESIA - MENTERI Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani...
KEJATI INSTRUKSIKAN KEJARI SE JATIM KAWAL PENGGUNAAN DANA DESA

KEJATI INSTRUKSIKAN KEJARI SE JATIM KAWAL PENGGUNAAN DANA DESA

SAPA INDONESIA - KEJAKSAAN Tinggi Jawa Timur menginstruksikan...
195 JAKSA SIAP AWASI DANA DESA DI SUMUT SEBESAR RP4,1 T

195 JAKSA SIAP AWASI DANA DESA DI SUMUT SEBESAR RP4,1 T

SAPA INDONESIA - KEMENTERIAN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook