Undang Undang Desa, Kemiskinan, Dana Desa, Pendamping Desa, BUMDes, Pemerintahan Desa, Sistem Informasi Desa, Kesejahteraan, Gerakan Desa SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

LEBIH DARI 9.000 WARGA GUNUNGKIDUL KEHILANGAN BANTUAN SOSIAL

SAPA INDONESIA - DINAS Sosial Gunungkidul menghapus 9.044 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Pencoretan dilakukan karena data penerima sudah tidak valid karena ada yang sudah meninggal dunia, pindah tempat tinggal hingga naik status dengan ekonomi yang lebih baik.

Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial Gunungkidul Subarno mengatakan pada saat pemaparan program BPNT yang rencannaya dimulai April mendatang terdapat 88.267 KPM.

Namun setelah dilakukan verifikasi dan validasi di lapangan, terdapat 9.044 KPM yang dirasa tidak layak menerima bantuan sehingga dihapuskan, untuk kemudian diganti dengan penerima yang baru.

"Pencoretan tidak mengubah kuota karena jumlah tetap sama, hanya saja penerima ada berubah sesuai dengan validasi yang dilakukan. Untuk data pengganti jga sudah diajukan dan sekarang tinggal menunggu keputusan dari Kementerian Sosial," kata Subarno, Senin (19/3/2018).

Menurut dia, penghapusan ribuan data penerima manfaat dilakukan karena dirasa tidak sesuai lagi.

Ada beberapa penyebab yang mendasari dalam pencoretan, yakni penerima sudah meninggal dunia, pindah rumah hingga status ekonomi dari keluarga penerima sudah meningkat sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan menerima bantuan.

Hanya saja, saat disingung tetang rincian data yang dicoret, Subarno mengaku belum bisa memberikan dengan dalih sedang bertugas di luar kota.

"Yang jelas penghapusan data dilakukan karena meninggal dunia, pindah rumah dan status ekonomi telah naik," ungkapnya.

Lebih jauh dikatanya, data penerima manfaat BPNT bersifat dinamis sehingga memungkinkan adanya perubahan. Namun untuk bisa melakukan perubahan harus dilakukan verifikasi dan validasi serta berdasarkan hasil musyawarah desa.

"Pemutakhiran data penerima sangat mungkin dilakukan dengan mengacu kondisi di lapangan," imbunya.

Hal yang sama diungkapkan oleh Sekretaris Dinas Sosial Gunungkidul Wijang Eka Aswarna. Menurut dia, dengan pemutakhiran data, maka pemkab bisa mengusulkan perubahan penerima manfaat.

Namun demikian, untuk kepastian dalam perubahan mutlak berada di tangan kemensos. "Kita hanya bisa mengusulkan, tapi eksekusinya ada di pusat," kata Wijang.

Dia menjelaskan, untuk program BPNT akan digulirkan mulai April mendatang. Rencananya setiap keluarga manfaat mendapatkan jatah per bulan sebesar Rp110.000 yang dibisa digunakan untuk belanja telur dan beras di agen pangan yang telah ditunjuk.

"Jatah itu tidak harus diambil sekali waktu, tapi bisa digunakan secara berkala," ungkapnya.

Sumber: Harianjogja dot com
Di dukung oleh KKIPK (www.kkipk.org)

Terpopuler

Terbaru

KEMDES GANDENG LSM DAN KORPORASI ATASI STUNTING DI DAERAH TERTINGGAL

KEMDES GANDENG LSM DAN KORPORASI ATASI STUNTING DI DAERAH TERTINGGAL

SAPA INDONESIA - KEMENTERIAN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal...
MEMBERI BANTUAN BUKAN LANGKAH TEPAT DALAM PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN

MEMBERI BANTUAN BUKAN LANGKAH TEPAT DALAM PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN

SAPA INDONESIA - UPAYA pemberdayaan, atau dengan memberi pekerjaan...
LAMONGAN: MENGGALI SEMUA POTENSI EKONOMI DESA

LAMONGAN: MENGGALI SEMUA POTENSI EKONOMI DESA

SAPA INDONESIA - ADA replika buah semangka di gerbang masuk...
PEKALONGAN: PENURUNAN KEMISKINAN BELUM OPTIMAL

PEKALONGAN: PENURUNAN KEMISKINAN BELUM OPTIMAL

SAPA INDONESIA - DPRD Kabupaten Pekalongan menilai kinerja...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook