Penanggulangan Kemiskinan, Melawan Pemiskinan, PKH, Raskin, Jamkesmas, Jamkesda, BLT, BOS, BSM, PNPM Mandiri, KUR SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

MENKO KESRA TOLAK PENCABUTAN ATURAN MASA KERJA UPK PNPM MANDIRI

kemiskinan-pemiskinan-menkokesra

SAPA - Penolakan atas tuntutan pencabutan Erata (draft) Petunjuk Teknis Operasional (PTO) X disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung laksono. Erata PTO X tersebut mengatur masa kerja pengurus Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, maksimal dua kali periode.

"Masa tugas pengurus UPK wajib dibatasi. Capek juga kita melihat pengurus UPK yang tidak perform terus menerus menjabat di sana," ujar Menko Kesra usai membuka Seminar Nasional UPK PNPM Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) , di Solo, Jumat (1/3).

Penegasan itu diungkapkan Menko, guna menanggapi penolakan terhadap penerapan Erata PTO X yang dilakukan oleh mayoritas pengurus UPK Jawa Tengah yang mengikuti seminar.

"Kalau masa kepengurusan dibatasi, setelah selesai kita mau kerja apa?" teriak salah satu pengurus UPK yang menolak disebut namanya.

UPK adalah salah satu unit yang dibentuk oleh Musyawarah Antar Desa (MAD). Tugasnya untuk mengelola seluruh kegiatan PNPM-MPd di masing-masing kecamatan. Kegiatan itu meliputi pembangunan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan dan kegiatan ekonom, serta pengelolaan administrasi keuangan. Satu UPK umumnya terdiri dari satu ketua, sekretaris dan bendahara.

Pada kesempatan itu, Menko mengungkapkan sejumlah alasan mengapa masa kepengurusan UPK perlu dibatasi. Antara lain untuk merotasi pengurus yang dianggap tidak bekerja dengan baik dan menghindari praktik korupsi dana PNPM yang dilakukan pengurus.

Kendati menolak mencabut penerapan Erata PTO X, Menko berjanji akan mengakomodasi sejumlah tuntutan. Salah satu yang bakal ditinjau ulang adalah masa periode setiap sekali menjabat.

"Saat ini maksimal menjabat 3 tahun setiap periode. Ke depan mungkin bisa kita tambah setiap satu periode memimpin 5 tahun," tuturnya.

 

metrotvnews dot com

Terpopuler

Terbaru

TAGIH DANA DESA RP 54 MILIAR, 119 KADES DI NUNUKAN MOGOK BEKERJA

TAGIH DANA DESA RP 54 MILIAR, 119 KADES DI NUNUKAN MOGOK BEKERJA

SAPA INDONESIA - RATUSAN kepala desa di wilayah perbatasan...
MENSOS YAKIN BANSOS NON TUNAI PERCEPAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN

MENSOS YAKIN BANSOS NON TUNAI PERCEPAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN

SAPA INDONESIA - MENTERI Sosial Khofifah Indar Parawansa yakin...
KEBUTUHAN ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MASIH DIIDENTIFIKASI

KEBUTUHAN ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MASIH DIIDENTIFIKASI

SAPA INDONESIA - MESKI pelayanan kemiskinan ditangani oleh...
MENDES: DANA DESA BANGUN 51.000 KILOMETER JALAN SELAMA 2016

MENDES: DANA DESA BANGUN 51.000 KILOMETER JALAN SELAMA 2016

SAPA INDONESIA - MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook