Penanggulangan Kemiskinan, Melawan Pemiskinan, PKH, Raskin, Jamkesmas, Jamkesda, BLT, BOS, BSM, PNPM Mandiri, KUR SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

MENKO KESRA : PNPM MANDIRI HARUS BERBADAN HUKUM

kemiskinan-pemiskinan-menkokesra

SAPA - Seluruh kelembagaan partisipasif masyarakat yang dibentuk dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri harus berbadan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, demikian disampaikan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono.

"Saya akan menerbitkan edaran kepada seluruh menteri yang mengelola PNPM mandiri di bawah kementeriannya agar tahun ini 2013, kelembagaan partisipatif masyarakat yang dibentuk dalam PNPM Mandiri berbadan hukum," kata Agung Laksono di Jakarta, Minggu (3/3).

Untuk itu, tambah Agung, kelompok kerja pengendali PNPM Mandiri sedang menyiapkan pilihan-pilihan kelembagaan yang dapat diambil oleh kelompok masyarakat, untuk menjadikan kelembagaannya menjadi suatu badan hukum.

Dengan demikian, terbuka kemungkinan untuk mengembangkan kemitraan dengan lembaga formal lainnya seperti perbankan, koperasi dan lain sebagainya.

Kelembagaan partisipatif ini harus kita pelihara dan jaga serta kita perkuat menjadi salah satu pilar kelembagaan yang menopang terwujudnya masyarakat madani di Indonesia.

Sementara itu, pada acara Forum Komunikasi Unit Pengelola Forum Komunikasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM mandiri pedesaan di Surakarta beberapa hari yang lalu Agung mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat yang dibentuk di PNPM Mandiri harus mampu memberdayakan seluruh masyarakat miskin.

"Masyarakat kemudian diharapkan dapat dilatih dan diberdayakan sehingga mereka dinyatakan 'lulus' dari PNPM Mandiri," katanya.

 

aktual dot co

Terpopuler

Terbaru

KUTUH DIJADIKAN “ROLE MODEL” PEMBANGUNAN DESA DI BADUNG

KUTUH DIJADIKAN “ROLE MODEL” PEMBANGUNAN DESA DI BADUNG

SAPA INDONESIA - WAKIL Bupati Badung, Ketut Suiasa, menegaskan...
PEMERINTAH BAKAL TAMBAH DANA DESA 10% DI TAHUN DEPAN

PEMERINTAH BAKAL TAMBAH DANA DESA 10% DI TAHUN DEPAN

SAPA INDONESIA - KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat...
KEMISKINAN BENGKULU DAN JANJI KPK YANG DILUPAKAN SANG GUBERNUR

KEMISKINAN BENGKULU DAN JANJI KPK YANG DILUPAKAN SANG GUBERNUR

SAPA INDONESIA - GUBERNUR BENGKULU Ridwan Mukti bersama istrinya,...
DANA DESA TAK KUNJUNG CAIR, KEPALA DESA BERANG PEMBANGUNAN TERHAMBAT

DANA DESA TAK KUNJUNG CAIR, KEPALA DESA BERANG PEMBANGUNAN TERHAMBAT

SAPA INDONESIA - PENCAIRAN Dana Desa di Kabupaten Purworejo...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook