Sejahtera Itu Hak, Kaukus Kemitraan Independen Untuk Pencapaian Kesejahteraan, KKIPK, Undang Undang Desa, Kemiskinan, Dana Desa, Pendamping Desa, BUMDes, Pemerintahan Desa, Sistem Informasi Desa, Kesejahteraan, Gerakan Desa SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

ANCAMAN PENJARA ORANG KAYA NGAKU MISKIN

MENTAL masyarakat harus diperbaiki. Jangan sampai hanya demi mendapat bantuan sosial dari pemerintah, mengaku masih miskin.

Hal ini mengemukan dalam sosialisasi Perda Nomor 19 tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Boyolali. Berlangsung di Aula Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Boyolali, Senin (29/4).

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Boyolali Agnes Sri Sukartiningsih menjelaskan, perda penanggulangan kemiskinan ini juga mengatur sanksi pidana bagi pemalsuan data.

Dalam pasal 40, konsekuensi yang diterima berupa kurungan penjara paling lama tiga bulan atau denda Rp 50 juta.

"Masalah pendataan di pasal 9 dan 10 harus diperhatikan. Sehingga penanggulangan kemiskinan tepat sasaran," kata Agnes.

Ketua Komisi III DPRD Boyolali Ribut Budi Santoso menilai mental masyarakat harus diperbaiki. Sebab meski berkecukupan, tak jarang masih mengharap bantuan dari pemerintah.

"Saya lihat sendiri saat pemberian batuan tunai langsung. Banyak yang mengenakan perhiasan antre mendapatkan bantuan. Saya mendukung gerakan menempelkan stiker di rumah penerima manfaat bantuan," bebernya

Kepala BP3D Boyolali Nur Kamdani menyebut berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Boyolali, kemiskinan di Kota Susu pada 2017 tercatat 116.400 jiwa.

Berada dalam garis kemiskinan atau sekitar 11,96 persen. Angka tersebut terus berkurang dibanding 2016 sebesar 117 ribu jiwa atau 12,09 persen.

"Tahun 2018 lalu sudah dirilis lewat BPS. Angka kemiskinan di Kabupaten Boyolali turun 1,92 persen menjadi 10,04 persen," tandasnya.

Wakil Bupati Boyolali, M. Said Hidayat meminta semua pihak mengecek dan menganalisa data kemiskinan di Boyolali. "Menghadirkan dan melakukan validasi data kemiskinan. Lakukan evaluasi ketepatan sasaran ketika bantuan diberikan," ucapnya.

Sumber: Jawapos dot com

Terpopuler

Terbaru

PENGELOLAAN DATA PENTING DALAM PEMBANGUNAN DESA

PENGELOLAAN DATA PENTING DALAM PEMBANGUNAN DESA

PENGELOLAAN data menjadi hal yang penting untuk mempercepat...
JOKOWI BUKA MUSRENBANGNAS RKP 2020 FOKUS PENGEMBANGAN SDM

JOKOWI BUKA MUSRENBANGNAS RKP 2020 FOKUS PENGEMBANGAN SDM

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla...
PENGANGGURAN PALING BANYAK DI JAWA BARAT CAPAI 527.000 ORANG

PENGANGGURAN PALING BANYAK DI JAWA BARAT CAPAI 527.000 ORANG

BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka...
JUMLAH PENGANGGURAN RI TURUN JADI 6,82 JUTA ORANG

JUMLAH PENGANGGURAN RI TURUN JADI 6,82 JUTA ORANG

BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook