Penanggulangan Kemiskinan, Melawan Pemiskinan, PKH, Raskin, Jamkesmas, Jamkesda, BLT, BOS, BSM, PNPM Mandiri, KUR SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

KARTU JAMKESMAS DIMILIKI PNS

kemiskinan-pemiskinan-jamkesmas7

SAPA - Tidak tepat sasaran, pembagian kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Kalimantan Selatan. Betapa tidak, kartu sehat yang diperuntukkan bagi warga miskin, dimiliki juga oleh pegawai negeri sipil (PNS).

Tidak hanya itu. Di sejumlah daerah, kartu Jamkesmas banyak diterima oleh mereka yang berkemampuan secara finansial. Sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru tidak menerima kartu sehat tersebut.

Adanya pegawai negeri sipil menerima kartu Jamkesmas ditemukan di Kabupaten Tapin. Pujiwinarto, Kabid Promosi Dinkes Tapin, mengamini adanya PNS menerima kartu Jamkesmas tersebut. Dia juga mengaku heran mengapa tiga PNS itu sampai bisa memiliki kartu Jamkesmas. "Tapi, ketiga kartu itu sudah ditarik dari mereka," jelas Puji, Jumat (8/3).

Temuan ketiga PNS penerima kartu Jamkesmas yakni dua orang di Kecamatan Bakarangan, dan satu orang di Kecamatan Candi Laras Selatan. Dinkes Tapin juga menarik 77 kartu Jamkesmas lantaran pemiliknya sudah meninggal dunia, dan 55 pemiliknya sudah pindah alamat. "Kartu itu akan kami kembalikan ke pusat. Kemudian diganti kepada warga Tapin lainnya yang berhak menerimanya," imbuhnya.

Tapin mendapat jatah tambahan sebanyak 2.389 kartu Jamkesmas, dari total jumlah yang diterima sebanyak 25.053 kartu. Jumlah penerima kartu Jamkesmas tahun ini jauh berkurang dibanding tahun sebelumnya yang jumlahnya 45.751 kartu.

"Kartu-kartu tambahan itu sesegeranya akan kita bagikan kepada mereka yang benar-benar berhak menerimanya," cetus Puji.

Dia mengakui berkurangnya penerima kartu Jamkesmas untuk Tapin, mendapat protes warga di daerahnya. "Kami ini hanya bertugas membagikan, sedangkan yang mendata adalah pihak lain," ucap Puji.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, Achmad Rudiansyah mengaku terkejut adanya PNS Kabupaten Tapin mendapakan kartu Jamkesmas. "Kami sesalkan kejadian itu. Idealnya memang yang membagi adalah pihak yang mendata, sehingga mengetahui persis hasil pendataan apakah sudah benar atau ada kekurangan," ujarnya.

Dia tak memungkiri terjadinya carut-marut pendataan penerima Jamkesmas 2013 di Kalsel. Terkait itu, Rusdiansyah mengaku sudah mengusulkan kepada Kementerian Kesehatan akan memberikan toleransi kartu lama masih berlaku hingga Maret. "Enam bulan ke depan dari Januari 2013 ada pembaruan data," ucapnya.

Disebutkan dia, karena pembagian Jamkesmas dibebankan kepada jajaran kesehatan, maka ketika ada kecemburuan sosial di masyarakat, pihaknya yang terkena dampak. Contohnya ketika ada PNS atau pedagang kaya mendapat Jamkesmas, kata Rusdiansyah, "Kami lah yang jadi sasaran protes warga."

Dalam masa pembaruan data yang dilakukan pegawai kecamatan bersama jajaran kesehatan di tingkat Puskesmas, ketika menemui kejadian di atas maka akan dicoret. Selanjutnya menggantinya dengan nama yang berhak menerima Jamkesmas.

Menurut dia, permasalahan hasil pendataan penerima Jamkesmas 2013 tidak hanya terjadi di Kalsel, tapi terjadi di seluruh Indonesia. Tugas jajaran kesehatan sifatnya hanya membagikan dan melayani kesehatan masyarakat.

"Soal pendataan itu adalah pihak lain. Meski begitu ke depan mudah-mudahan ada sinergitas antar unit-unit," pungkas Rusdiansyah.

 

Masih Mendata
Jika Dinkes Tapin sudah melakukan penarikan kartu Jamkesmas yang tidak tepat sasaran, tidak demikian dengan Dinkes Banjar. Hingga kini, Dinkes Banjar masih melakukan pendataan sekaligus sosialisasi pembagian kartu Jamkesmas yang baru ke beberapa warga yang terdaftar.

"Sudah saya tekankan kepada aparat desa dan kecamatan yang saat ini sedang melakukan sosialisasi. Kalau ada penerima kartu Jamkesmas yang kebetulan tidak lagi berada di Kabupaten Banjar dan sudah meninggal dunia, segera laporkan," tegas Yasna Khairina, Kepala Dinas Kabupaten Banjar.

Jika cepat dilaporkan, maka pihaknya bisa dengan segera melaporkan ke pusat melalui Dinkes Provinsi.

"Kemungkinan bisa digantikan dengan warga lain yang lebih berhak mendapat jamkesmas," terang Yasna.

 

banjarmasin dot tribunnews dot com

Terpopuler

Terbaru

APBN BELUM EFEKTIF MENEKAN KETIMPANGAN

APBN BELUM EFEKTIF MENEKAN KETIMPANGAN

SAPA INDONESIA - SEJUMLAH kalangan menilai meskipun anggaran...
ALASAN KADES DI ENDE DILARANG PEGANG UANG

ALASAN KADES DI ENDE DILARANG PEGANG UANG

SAPA INDONESIA - PARA kepala desa dari 255 desa di Kabupaten...
ICW MINTA PEMERINTAH BATALKAN KENAIKAN DANA DESA

ICW MINTA PEMERINTAH BATALKAN KENAIKAN DANA DESA

SAPA INDONESIA - INDONESIA Corruption Watch (ICW) merekomendasikan...
SKB EMPAT MENTERI SOAL DANA DESA SEGERA DITERBITKAN

SKB EMPAT MENTERI SOAL DANA DESA SEGERA DITERBITKAN

SAPA INDONESIA - PEMERINTAH segera menerbitkan surat keputusan...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook