Penanggulangan Kemiskinan, Melawan Pemiskinan, PKH, Raskin, Jamkesmas, Jamkesda, BLT, BOS, BSM, PNPM Mandiri, KUR SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

BURUKNYA PELAYANAN KESEHATAN - PROGRAM ASKES DAN JAMKESMAS TIDAK OPTIMAL

kemiskinan-pemiskinan-jamkesmas9

SAPA - Keluhan terhadap layanan kesehatan di Indonesia masih banyak terjadi pada pasien miskin. Program kesehatan seperti Asuransi Kesehatan (Askes) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) lewat kartu, belum berjalan maksimal di sejumlah daerah. Rumah Sakit (RS) diminta tidak menarik uang muka terhadap pasien.

RS, baik swasta mau­pun peme­rintah, masih mela­kukan tindak­an diskriminasi terhadap pasien tidak mam­pu alias orang miskin. Pakar ke­sehatan masyarakat dari Uni­versitas Indonesia (UI) Prof. Dr. dr Has­bullah Thabrani mene­rangkan, problem sistem kese­ha­t­an di Indonesia masih seputar duit dan komitmen.

"Beberapa rumah sakit masih banyak mendiskriminasikan pa­sien. Mereka membeda-bedakan pasien yang mampu dan yang tidak mampu. Sehingga banyak pasien miskin meninggal dunia lantaran tidak mendapatkan la­yanan ke­se­hatan," ujar Hasbull­ah di se­minar bertema 'Peran Kajian Ekonomi dan Teknologi Kesehat­an dalam Mewujudkan Layanan Kesehatan Berkualitas' di Ja­karta, Rabu (27/2).

Guru Besar Fakultas Kese­hat­an Masyarakat Universitas In­do­nesia (UI) ini mengatakan, pe­ri­laku diskriminasi kesehatan di­sebabkan kurangnya dana ke­se­hatan yang dianggarkan pe­me­rintah serta lemahnya penga­wa­san di lapangan.

Selain itu, program kesehatan, seperti Askes dan Jamkesmas ju­ga dinilai belum berjalan mak­simal. Ditambah lagi, harga obat relatif tinggi, karena dokter tidak memberikan resep obat generik pa­da pasien miskin. Akibatnya, biaya obat menjadi membeng­kak sekitar Rp 400 ribu-Rp 500 ribu harus dikeluarkan pasien untuk membeli obat.

Agar kesehatan masyarakat bisa terpenuhi, lanjut Hasbullah, kon­sepnya harus jelas. "Tapi sam­­pai saat ini, Indonesia masih mem­prioritaskan keuntungan ne­gara, bukan kesejahteraan rakyat. Kalau dari skala 1-10, mung­kin nilainya cuma 6," kritiknya.

Menurutnya, kondisi ini ber­banding terbalik dengan sistem kesehatan di negara lain. Sebab, semua yang berkaitan dengan ma­salah kesehatan tidak ber­orien­tasi pada keuntungan semata.

Ia mencontohkan, di Kuba dan Srilanka, dokter-dokternya mau digaji kecil karena sekolah dok­ternya gratis.

"Ini sangat berbeda dengan Indonesia, di sini untuk menjadi seorang dokter harus menge­luar­kan biaya yang sangat mahal. Jadi setelah menjadi dokter, me­reka pasang tarif mahal juga," ujar Hasbullah.

Presiden Federasi Serikat Pe­kerja Metal Indonesia (FSPMI) Said Iqbal mengatakan, biaya ke­sehatan saat ini sangat mahal. Seorang pekerja harus pensiun dini agar mendapat pe­sangon untuk biaya berobat.

"Dana kesehatan dari Jam­sostek tidak mencukupi untuk biaya berobat. Apalagi untuk je­nis penyakit tertentu seperti kan­ker, tumor atau TBC yang bi­aya pengobatannya sangat tinggi dan proses pengobatan yang me­ma­kan waktu lama," ujar Said.

 

Harus Dibenahi

Ketua Bidang Pembiayaan dan Ekonomi Kesehatan Pe­ngu­rus Besar Ikatan Dokter Indo­nesia (IDI) Mahlil Ruby meni­lai, persoalan mengenai sistem ke­sehatan harus segera dibenahi oleh pemerintah.

"Jika sistem kesehatan berja­lan dengan baik dan terarah, ten­tunya dampak buruk dari ma­salah ke­sehatan dapat dicegah. Me­mang investasi dalam pelak­sanaannya cukup besar. Tapi kalau tidak se­gera dibenahi, akan ber­dampak buruk bagi pertum­buhan ekono­mi dan kesejah­teraan masyarakat ke depan," warning Mahlil.

Menteri Kesehatan ,dr Nafsiah Mboi menyebut, masih ada RS yang meminta uang muka kepada pasien Unit Gawat Darurat (UGD) sebelum dita­ngani petugas medis.

Padahal, pasien UGD perlu pe­nanganan cepat. Pasalnya, penya­kit yang di­­derita rata-rata ber­­at. Seperti serangan jantung, korban kecelakaan lalulintas dan kece­lakaan kerja.

"Seharusnya pelayanan UGD, pasienya tidak boleh dimintai uang muka dan harus dilayani se­cepatnya," tekan Nafsiah.

Menurut Nafsiah, RS yang meminta uang muka lebih dulu dianggap melanggar Un­dang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

"Begitu juga pelayanan am­bulans rumah sakit, tidak boleh meminta uang muka. Saya kira ini pelanggaran kalau ada rumah sakit yang meminta uang muka kepada pasien gawat da­rurat," tegas Menkes.

 

Askes & Jamsostek Berkolaborasi Jamin Kesehatan Masyarakat Kecil

Direktur Utama PT Askes, Fachmi Idris menyatakan siap melaksanakan program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada 1 Januari 2014 mendatang.

Askes sebagai Badan Pe­nye­lenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, terus melakukan kon­solidasi dengan PT Jamsos­tek agar pelaksanaan SJSN bisa mak­simal dan dirasakan ma­syarakat kecil.

"Langkah ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penye­leng­gara Jaminan Sosial (BPJS) yang uni­versal meliputi kesehatan dan ke­tenagakerjaan," kata Fachmi di acara Konsolidasi PT Askes de­ngan PT Jamsostek terkait pe­laksanaan SJSN 2014 di Jakarta, Kamis (7/3).

Fachmi menuturkan, langkah konsolidasi awal dilakukan de­ngan melakukan pengalihan prog­ram, aset dan liabilitas ja­mi­nan pemeliharaan kesehatan Jam­sostek kepada Askes.

"Kami baik Askes-Jamsostek serta stake­­­holder terkait seperti Ke­­men­terian, Dewan Jaminan So­sial Na­sional (DJSN), or­ga­nisasi pro­fesi, terus melakukan ko­or­dinasi dan berkonsolidasi," ungkap Fachmi.

Askes dan Jamsostek membuat kesepakatan soal perpindahan da­ta Jaminan Pemeliharaan Ke­sehatan (JPK) Jamsostek ke mas­ter file Askes secara bertahap.

Jamsostek juga telah mem­berikan rekomendasi untuk me­lakukan simulasi tentang bisnis proses yang dilakukan Jam­sostek terhadap program JPK Jamsos­tek, baik dari segi in­formasi tek­nologi (IT) maupun data master file. Termasuk di dalamnya terdapat aset dari program ter­sebut.

Direktur Utama Jamsostek Elvyn Masassya menambahkan, diperlukan komitmen bersama untuk membangun proses yang terintegrasi pada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan agar operasional kedua lembaga se­makin efisien.

"Mulai dari perencanaan sam­pai dengan transformasi lembaga sampai beroperasinya BPJS Ke­sehatan pada 1 Januari 2014 dan BPJS Ketenagakerjaan per 1 Juli 2015," kata Elvyn.

 

kesehatan dot rmol dot co

Terpopuler

Terbaru

BUMDES PERLU SERAP PRODUKSI PERTANIAN

BUMDES PERLU SERAP PRODUKSI PERTANIAN

SAPA INDONESIA - BADAN Usaha Milik Desa (BUMDES) perlu untuk...
YASIN LIMPO: GUBERNUR JANGAN BIARKAN KADES DISOAL DANA DESA

YASIN LIMPO: GUBERNUR JANGAN BIARKAN KADES DISOAL DANA DESA

SAPA INDONESIA - KETUA Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh...
BAWA DUNIA USAHA MASUK DESA, MENDES PDTT DAN MENTAN BERSINERGI

BAWA DUNIA USAHA MASUK DESA, MENDES PDTT DAN MENTAN BERSINERGI

SAPA INDONESIA - PRODUK jenis jagung di Bengkulu Selatan jadi...
BUPATI PURWAKARTA INGATKAN KADES TAK BIKIN KUITANSI FIKTIF DANA DESA

BUPATI PURWAKARTA INGATKAN KADES TAK BIKIN KUITANSI FIKTIF DANA DESA

SAPA INDONESIA - BUPATI Purwakarta Dedi Mulyadi mengumpulkan...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook