Penanggulangan Kemiskinan, Melawan Pemiskinan, PKH, Raskin, Jamkesmas, Jamkesda, BLT, BOS, BSM, PNPM Mandiri, KUR SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

KARTU JAMKESMAS YANG BERMASALAH DIPASTIKAN HANGUS

kemiskinan-pemiskinan-jamkesmasbaru

SAPA - Sejumlah kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang bermasalah dipastikan hangus dan tidak bisa digunakan. Pasalnya, kartu Jamkesmas bermasalah yang jumlahnya 4.578 itu tertulis by name by address sehingga tidak bisa dialihkan ke nama lainnya yang tidak tertulis dalam kartu tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Purworejo dr Kuswantoro MKes yang dimintai konfirmasi melalui Kabid Promosi dan Pembiayaan Kesehatan Ekaningtyas membenarkan hal itu. "Karena by name by address secara otomatis ya hangus," katanya.

Lebih lanjut dijelaskan Eka, munculnya ribuan kartu bermasalah itu akar persoalannya bukan dari proses pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, penentuan siapa saja penerima kartu Jamkesmas itu dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pusat.

BPS, sambung dia, hanya berwenang melakukan pendataan sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Data hasil pencacahan BPS tersebut selanjutnya dikirimkan ke pusat dan dioleh oleh TNP2K.

"Dari alur tersebut jelas bahwa munculnya ribuan kartu Jamkesmas bermasalah itu bukan karena proses pendataan tapi yang tahu persis tentu TNP2K. Sebab lembaga ini yang menentukan siapa saja penerima kartu Jamkesmas," katanya.

Eka menambahkan, karena banyaknya kartu yang bermasalah tersebut Dinkes Purworejo kemudian melakukan kroscek secara manual yang dikoordinasikan dengan aparat pemerintah desa/kelurahan hingga tingkat RT dan RW. "Kami ingin melihat langsung nama-nama yang dulu menerima tapi sekarang tidak menerima," katanya.

Menurutnya, kroscek tersebut dilakukan sebagai bahan pengusulan ke Kemenkes dengan harapan orang-orang yang sebenarnya berhak menerima kartu bisa mendapatkannya. "Tapi kami tidak bisa menjanjikan. Dinkes sifatnya hanya memfasilitasi pengusulan," katanya.

Wakil Ketua DPRD RM Abdullah meminta agar Dinkes mengklarifikasi munculnya ribuan nama tersebut ke pusat. "Meskipun kuota Jamkesmas ditentukan oleh TNP2K, tapi dasar awalnya tetap melalui proses pendataan. Jadi sudah seharusnya Dinkes dan BPS duduk bersama kemudian melakukan klarifikasi ke pusat. Jangan sampai orang miskin tidak mendapat kartu tapi justru orang yang mampu mendapatkannya," katanya.

Seperti diketahui, ada 4.578 kartu Jamkesmas yang diduga bermasalah. Rinciannya 49 kartu penerimanya anggota TNI dan PNS, empat penerima ternyata warga mampu, meninggal dunia 3.150, pindah alamat 738, tidak ditemukan alamatnya 240, tercetak ganda 258, rusak 139. Sedangkan kartu yang sudah terdistribusikan sebanyak 248.569.

 

suaramerdeka dot com

Terpopuler

Terbaru

KEPALA DESA KHAWATIR RASTRA DIPOLITISASI

KEPALA DESA KHAWATIR RASTRA DIPOLITISASI

SAPA INDONESIA - KEPALA desa di Kabupaten Sampang, Jawa Timur,...
15 KABUPATEN DI JATENG MASUK ZONA MERAH KEMISKINAN

15 KABUPATEN DI JATENG MASUK ZONA MERAH KEMISKINAN

SAPA INDONESIA - SEBANYAK 15 kabupaten di Jawa Tengah masuk...
FAO MINTA PEMERINTAH RI GENJOT PEMBANGUNAN DI PEDESAAN

FAO MINTA PEMERINTAH RI GENJOT PEMBANGUNAN DI PEDESAAN

SAPA INDONESIA - FOOD Agriculture Organization (FAO) of United...
MENGGENJOT PEMBANGUNAN DESA

MENGGENJOT PEMBANGUNAN DESA

SAPA INDONESIA - MEMBANGUN dari desa merupakan salah satu prioritas...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook