Penanggulangan Kemiskinan, Melawan Pemiskinan, PKH, Raskin, Jamkesmas, Jamkesda, BLT, BOS, BSM, PNPM Mandiri, KUR SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

KEMENTERIAN KEUANGAN TAWARKAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH

kemiskinan-pemiskinan-wamenkeu

SAPA - Tawaran kebijakan transfer ke daerah dalam mendukung pelaksanaan AFTA (Asean Free Trade Area) 2015 mendatang telah disampaikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang pokok-pokok kebijakannya antara lain melalui peningkatan kapasitas fiskal daerah serta mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antardaerah.

"Selain itu menyelaraskan besaran kebutuhan pendanaan di daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan antara pusat, provinsi, dan kabupaten-kota. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. Mendukung kesinambungan fiskal nasional dan meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah," kata Wakil Menkeu Anny Ratnawati dalam forum diskusi yang diinisiasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar.

Diuraikan, pokok-pokok kebijakan berikutnya meliputi peningkatan efisiensi pemanfataan sumber daya nasional, sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan pembangunan daerah, dan meningkatkan daya saing daerah. Terakhir, meningkatkan perhatian terhadap pembangunan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.

Anny mengemukakan, ruang lingkup transfer ke daerah sebesar Rp528,63 triliun pada APBN 2013 terurai dalam dua kantong dana, yakni dana perimbangan sebanyak Rp444,79 triliun serta dana Otsus dan penyesuaiannya sebesar Rp83,83 triliun yang terbagi ke dua kantong; dana Otsus Rp13,44 triliun dan dana penyesuaian Rp70,39 triliun.

Sebagai breakdown dari dua kantong besar APBN itu, pertama, dana perimbangan terurai dalam tiga item, yakni Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp101,96 triliun , Dana Alokasi Umum (DAU) Rp311,14 triliun , dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp31,69 triliun.

Kedua, dana Otsus memiliki lima item (dulu disebut mata anggaran). Masing-masing, Dana Otsus Papua Rp4,36 triliun; Dana Otsus Papua Barat Rp1,86 triliun; Dana Otsus Aceh Rp6,22 triliun, Dana Infrastruktur Otsus Papua Rp0,57 triliun; Dana Infrastruktur Otsus Papua Barat Rp0,43 triliun

Ketiga, dana penyesuaian termasuk dalam lima item, yakni Tamban Penghasilan Guru Rp2,41 triliun; Tunjangan Profesi Guru Rp43,06 triliun; Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp23,45 triliun; Dana Insentif Daerah (DID) Rp1,38 triliun; dan Dana P2D2 Rp0,08 triliun.

"Dengan melihat potret pengeluaran publik di daerah, sudah menjadi tanggung jawab daerah dan pusat untuk terus bersinergi dalam memperbaiki kondisi yang ada sehingga dana publik yang dikelola pemerintah benar-benar dapat menjadi injeksi bagi pembangunan ekonomi yang inklusif," tutup Anny.

 

economy dot okezone dot com

Terpopuler

Terbaru

JURUS JOKOWI PANGKAS TINGKAT KEMISKINAN DI RI

JURUS JOKOWI PANGKAS TINGKAT KEMISKINAN DI RI

SAPA INDONESIA - HINGGA Maret 2017, tingkat kemiskinan di Indonesia...
16 TAHUN JALANKAN OTSUS, KEMISKINAN PAPUA DIKLAIM TURUN SIGNIFIKAN

16 TAHUN JALANKAN OTSUS, KEMISKINAN PAPUA DIKLAIM TURUN SIGNIFIKAN

SAPA INDONESIA - PEMERINTAH Provinsi Papua menggelar diskusi...
JUMLAH KEMISKINAN DI WILAYAH PERKOTAAN DI JATENG MENINGKAT

JUMLAH KEMISKINAN DI WILAYAH PERKOTAAN DI JATENG MENINGKAT

SAPA INDONESIA - KETUA DPRD Jateng Rukma Setiabudi mengatakan,...
BINA PEMBANGUNAN DESA, KADES/LURAH SE-JABAR KUMPUL DI BEKASI

BINA PEMBANGUNAN DESA, KADES/LURAH SE-JABAR KUMPUL DI BEKASI

SAPA INDONESIA - PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat menggelar kegiatan...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook