Penanggulangan Kemiskinan, Melawan Pemiskinan, PKH, Raskin, Jamkesmas, Jamkesda, BLT, BOS, BSM, PNPM Mandiri, KUR SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

TKI PUNYA PERAN MENGENTASKAN KEMISKINAN

kemiskinan-pemiskinan-tki

SAPA - Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di berbagai negara di luar Indonesia memiliki peran dalam membantu program pemerintah menekan angka kemiskinan di Tanah Air, yang saat ini jumlahnya masih relatif tinggi.

"Kita jangan memandang sepele para TKI. Meski mereka berada di luar negari, tapi peranannya dalam memberantas kemiskinan di Tanah Air sangat besar," kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat di Pandeglang, Sabtu (16/3).

Saat ini, kata dia, jumlah TKI mencapai 500 ribu orang. Jika per orang menghidupi keluarganya lima orang, maka sudah ada 30 juta orang yang keluar dari kemiskinan karena "diangkat" oleh para pekerja di luar negari tersebut.

Menurut dia, para TKI tersebut berasal dari 400 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dan bekerja di 140 negara.

Ia juga menjelaskan, banyak hal positif yang bisa dicontoh dari para TKI, selain memiliki peranan penting dalam pemberantasan kemiskinan, juga mempunyai semangat yang kuat untuk melakukan perubahan bagi dirinya dan keluarganya.

"Keinginan untuk melakukan perubahan itu merupakan aset yang harus dipelihara dan dikembangkan pada masyarakat lainnya. Banyangkan jika seluruh penduduk kita memiliki keinginan tersebut, maka kemiskinan akan hilang," ujarnya.

BNP2TKI saat ini sedang berupaya agar para TKI dan keluarganya bisa membukan usaha sendiri dengan modal dari remitansi yang dikirimkan pada keluarga mereka.

Kepala Subdit Kerja Sama Antarlembaga Direktorat Pemberdayaan BNP2TKI Ricky Adriansjah menjelaskan guna mendorong para TKI dan keluarganya membukan usaha, dilaksanakan program pemberdayaan bagi calon TKI, TKI dan keluarganya.

Ada dua macama program yang dilaksanakan BNP2TKI, yakni memberi pelatihan edukasi perbankan dalam rangka pemanfaatan remitansi untuk kegiatan produktif. Calon TKI, TKI dan keluarganya diberi pelatihan mengelola keuangan dengan cara bijaksana.

Dalam program ini ada lima hal yang ditekankan pada calon TKI, TKI dan keluarganya yakni cara mengelola keuangan, menabung, mengelola pinjaman, remitansi yang dikirim dan diterima serta mengenal asuransi, termasuk asuransi TKI.

"Kita perlu memberi pelatihan pada mereka, karena sampai hari ini masih cukup banyak TKI saat pulang bawa uang kas, itu berbahaya sebab bisa terjadi hal tak diinginkan," tuturnya.

Selain itu, kata dia, sampai sekarang cukup banyak keluarga TKI dan TKI yang pulang menggunakan penghasilan untuk konsumtif bukan produktif. Pemerintah berharap kebiasaan tersebut bisa diubah.

"Pemerintah ingin TKI dan keluarganya menggunakan hasil bekerja di luar negeri untuk hal yang produktif, misalnya untuk membeli tanah, membangun rumah, membuka usaha atau berjualan, membeli motor untuk mengojek dan salon," ujarnya.

Terkait dengan keinginan itu, katanya, telah disarankan pada calon TKI agar sebelum berangkat berunding dengan keluarganya, supaya remitansi yang dikirimkan digunakan untuk hal produktif, misalnya membangun rumah atau toko.

Para calon TKI, TKI dan keluarganya, juga diberi pelatihan kewirausahaan, diajari cara menyusu "bisnis plan" untuk evaluasi pasar dan melihat potensi yang ada di daerah tempat tinggalnya.

"Untuk pelatihan kewirausahaan ini, kita mendatangkan narasumber dari instansi terkait, misalnya dari kementerian koperasi, perindustrian, perdagangan dan perbankan," ujarnya.

Kemudian, mereka juga diberi pelatihan menyusun proposal tujuanya ketika usahanya telah berjalan dan membutuhkan tambahan dana, mereka bisa mengajukan pinjaman ke perbankan.

Mengenai kegiatan pembinaan, kata dia, selama dilakukan melalui Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI). BNP2TKI telah membentuk BP3TKI di 19 provinsi.

Gandeng Bank Dunia BNP2TKI saat ini sedang melakukan pembinaan pada eks TKI dan keluarga TKI di 300 desa/kelurahan yang tersebar di lima provinsi di Indonesia.

"Pembinaan ini kita lakukan bekerja sama dengan Bank Dunia dan Australia," kata kata Kepala Subdit Kerja Sama Antarlembaga Direktorat Pemberdayaan BNP2TKI Ricky Adriansjah.

Menurut dia, pembinaan dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Setiap provinsi dua kecamatan dan setiap kecamatan ada 30 desa/kelurahan.

Pembinaan terhadap mantan TKI dan keluarganya, kata dia, juga dilakukan BP3TKI dan melibatkan pemerintah daerah.

"Kerja sama dengan Bank Dunia dan Australia dalam pembinaan mantan TKI dan keluarganya itu akan berakhir 2014," tuturnya.

Ia berharap, setelah 2014 pembinaan pada mantan TKI dan keluarganya diharapkan tetap berlanjut dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

"Itulah mengapa kita melibatkan pemerintah daerah dalam pembinaan ini, tujuannya supaya tidak berhenti walapun kerja sama dengan Bank Dunia dan Australia berakhir," ujarnya.

Adanya kerja sama tersebut, kata dia, membantu program pemerintah dalam membina calon TKI, TKI dan keluarganya guna mendorong mereka untuk membuka usaha sendiri memanfaatkan remitansi atau upah yang diperoleh selama bekerja di luar negeri.

"Sesuai rencana program pembangunan nasional (RPPM) 2012-2104 kita diberi tugas untuk membina calon TKI, TKI dan keluarga TKI sebanyak 17 ribu selama lima tahun anggaran tersebut," katanya.

Sebenarnya, menurut dia, target pembinaan yang hanya 17 ribu calon TKI, TKI dan keluarganya itu masih terlalu sedikit, dan tidak sebanding dengan jumlah TKI yang mencapai 500 ribu orang lebih.

Padahal, kata dia, sesuai nota kesepahaman (memorandum of understanding-MoU) antara Kementerian Tenaga Kerja dan Bank Indonesia, yang menyatakan setiap TKI yang akan diberangkatkan harus mendapat pelatihan.

"Kami sudah mengajukan tambahan anggaran pada pemerintah, namun tidak dipenuhi jadi pembinaan hanya bisa dilakukan untuk 17 ribu saja dalam lima tahun anggaran," ujarnya.

Sektor Informal Dari seluruh provinsi di Indoensia, Provinsi Banten merupakan salah satu daerah yang cukup banyak memberangkatkan TKI ke berbagai negara, dan sebagian besar atau mencapai 70 persen bekerja pada sektor informal.

"Dari data yang ada, TKI asal Banten yang bekerja di berbagai negera sebanyak 20 ribu orang, 30 persen di antaranya bekerja pada sektor formal, sisanya informal," kata Kepala Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Serang Sumardi.

TKI asal Provinsi Banten, katanya, sebagian besar bekerja di negara-negara kawasan Asia-Pasifik dan Timur Tengah.

Ke depan, akan diupayakan agar formasi TKI yang bekerja di sektor formal lebih banyak, atau minimal 60 persen dan 40 persen sisanya pada bidang informal.

Guna mewujudkan keinginan tersebut, katanya, telah dilaksanakan berbagai upaya di antaranya sosialisasi pada sekolah menengah kejuruan (SMK) di Provinsi Banten agar ketika lulus mereka bisa bekerja di luar negara pada sektor formal.

Pengurangan TKI pada sektor informal, kata dia, juga merupakan langkah untuk melaksanakan target pemerintah yang ingin pengiriman pekerja informal bisa dihentikan pada 2017.

"Pemerintah ingin 2017 tidak ada lagi pengiriman TKI untuk sektor informal, dan mulai sekarang kita melakukan pengurangan dan lebih menekankan agar TKI bekerja di sektor formal," ujarnya.

Ia juga menjelaskan, untuk pengiriman TKI legal telah dilakukan seleksi cukup ketat, namun pemberangkatan TKI ilegal sulit ditertibkan.

"Sulit kita menertibkan pengiriman TKI ilegal, karena pengirimannya oleh siapa dan lewat jalur mana pun kita tidak tahu. Bahkan sering kali menggunakan KTP palsu," ujarnya.

Mengenai sektor formal di luar negara yang tersedia bagi TKI, menurut dia, cukup banyak seperti untuk tenaga kesehatan di Negara Jepang dan Korea Selatan serta industri elektronik di Malaysia.

TKI Banten berasal dari delapan kabupaten/kota di provinsi tersebut, di antaranya Kabupaten Pandeglang yang setiap tahun memberangkatkan TKI cukup banyak.

Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Pandeglang Pepi menjelaskan pemberangkatkan TKI asal daerah itu setiap tahun terus mengalami peningkatan, dengan tujuan berbagai negara.

"Selama 2012 kita mengirim TKI 419 orang dan sebagian besar ke negara di kawasan Asia," katanya.

Menurut dia, jumlah TKI yang berangkat pada 2012 jauh lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 300-an orang.

Peningkatan itu, kata dia, di antaranya karena sulitnya mencari pekerjaan di dalam negeri.

Ia juga menjelaskan, negara yang menjadi tujuan pemberangkatan TKI asal Pandeglang, diantaranya Taiwan, Malaysia, Arab Saudi, Qatar, Abu Dhabi dan Uni Emirat Arab.

Disnaketransos Kabupaten Pandeglang terus memantau kondisi TKI asal daerah itu yang bekerja di berbagai negara. Tujuannya agar ketika terjadi permasalahan dapat diketahui sejak dini, dan diambil solusi untuk mengatasinya.

"Kita terus memantau para TKI yang saat ini bekerja di berbagai negara seperti Malaysia, Arab Saudi dan negara lain di Timur Tengah," kata Kepala Disnakertransos Pandeglang Anwar Fauzan.

Menurut dia, sampai saat ini belum ada tenaga kerja Indonesia (TKI) asal daerah itu yang bermasalah.

"Kita belum mendapat laporan adanya TKI asal Pandeglang yang bermasalah, ataupun tertimpa masalah," ujarnya.

Ia juga menjelaskan, banyak di antara warga Kabupaten Pandeglang yang beberapa kali berangkat menjadi TKI, karena sulitnya mencari pekerjaan di daerah sendiri, dan karena relatif amannya bekerja di negara tujuan.

"Karena tidak pernah mendapat masalah, mereka jadi keenakan menjadi TKI, karena itu ketika masa kerjanya habis, mereka kembali ke daerah untuk mengurus persyaratan dan kembali berangkat menjadi TKI," ujarnya.

Terkait lapangan pekerjaan di Pandeglang, menurut dia, sangat minim. Setiap tahun, lapangan kerja yang tersedia di Pandeglang hanya sekitar 500, sementara pencari pekerjaan banyak sekali dan setiap tahun terus bertambah.

Jumlah pengangguran di daerah ini hingga akhir 2012 mencapai 20 ribu jiwa, dan sebagian besar merupakan lulusan sekolah menengah atas (SMA)/sederajat, yang diketahui melalui pengurusan kartu kuning.

"Riilnya bisa saja lebih besar lagi, yang kita catat itu hanya yang mengurus kartu kuning untuk keperluan mencari pekerjaan," katanya.(antara)

 

Terpopuler

Terbaru

FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA BERGESER MULAI TAHUN DEPAN

FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA BERGESER MULAI TAHUN DEPAN

SAPA INDONESIA - PENGGUNAAN dana desa untuk kebutuhan membangun...
MENTERI DESA WAJIBKAN KADES PASANG BALIHO DANA DESA

MENTERI DESA WAJIBKAN KADES PASANG BALIHO DANA DESA

SAPA INDONESIA - MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal...
PEMPROV NTB MENYIAPKAN PERGUB PERCEPATAN PENURUNAN KEMISKINAN

PEMPROV NTB MENYIAPKAN PERGUB PERCEPATAN PENURUNAN KEMISKINAN

SAPA INDONESIA - PEMERINTAH Provinsi Nusa Tenggara Barat mempersiapkan...
MENTERI PDTT: DANA DESA NAIK LAGI TAHUN 2018

MENTERI PDTT: DANA DESA NAIK LAGI TAHUN 2018

SAPA INDONESIA - MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook