Kemiskinan, Penanggulangan Kemiskinan, Melawan Pemiskinan, Angka Kemiskinan, Data Kemiskinan, Pengentasan Kemiskinan, Musrenbang, TKPK, PNPM Mandiri SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

KESEJAHTERAAN PEKERJA HARUS DIPERHATIKAN PASCA MDGS

kemiskinan-sapa-mdgspaskapekerjaan

SAPA - Tujuan pembangunan milenium (millenium development goals - MDGs) di Indonesia yang diterapkan sejak tahun 2000 silam, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, mengatakan pemerintah gagal menyejahterakan rakyat.

Hal itu diperkuat dengan kesimpulan organisasi masyarakat sipil yang menyebut pelaksanaan MDGs dari tahun 2000–2015 hanya menghasilkan kesenjangan di berbagai bidang dan memarginalkan harkat manusia.
Salah satu bentuk kegagalan itu, menurut Timboel terlihat dari rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia, yaitu berada di posisi 124 dari 158 negara peserta. Sementara, indeks kelaparan di Indonesia dalam kurun waktu 2003–2012 hanya turun 0,47 poin dari 12,47 menjadi 12.

Melihat fakta tersebut, mengacu Global Hunger Index, Timboel menilai Indonesia masih dalam status "kelaparan serius." Padahal, untuk mengentaskan kemiskinan, Timboel merasa pemerintah sudah menaikan anggaran dari Rp23,4 triliun di tahun 2005 mencapai hampir Rp100 triliun di tahun 2012.

"Itu bukti Indonesia gagal mencapai MDGs. Pemerintah SBY harus mengakui fakta-fakta kegagalan tersebut," kata Timboel kepada hukumonline lewat pesan singkat, Senin (25/3).

Dari pantauannya, Timboel meyebut kemiskinan terjadi di komunitas pekerja seperti sektor formal dan informal serta pekerja migran (TKI). Salah satu faktor utama yang menyebabkan kemiskinan itu menurutnya karena pemerintah gagal menciptakan lapangan kerja dan menerapkan politik upah murah. Apalagi, sampai saat ini pemerintah dianggap belum serius menjalankan jaminan sosial (Jamsos) untuk seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi, UU SJSN dan UU BPJS.

Persoalan itu bagi Timboel diperparah oleh buruknya kepastian dan perlindungan kerja serta minimnya penegakan hukum. Oleh karenanya, mengingat program MDGs akan berakhir tahun 2015 nanti dan saat ini PBB telah menunjuk tiga pimpinan negara, termasuk Indonesia untuk merancang program pasca MDGS, Timboel menuntut agar kesejahteraan pekerja diperhatikan.

Timboel mengatakan sedikitnya ada lima hal yang dilakukan oleh para petinggi negara itu dalam menyusun agenda pasca MDGs. Pertama, pemerintah harus memfokuskan APBN untuk penciptaan lapangan kerja yang layak. Kedua, Pemerintah harus menjalankan jamsos untuk seluruh rakyat khususnya jaminan kesehatan (Jamkes) per 1 Januari 2014.

Hal ketiga adalah adanya subsidi langsung dari APBN untuk mendukung kesejahteraan pekerja seperti perumahan, transportasi, pendidikan dan sebagainya. Keempat, penegakan hukum untuk menciptakan kepastian kerja seperti meminimalisir penggunaan sistem kerja outsourcing dan kontrak. Kelima, pemerintah harus melibatkan dan terbuka atas usulan organisasi masyarakat sipl serta serikat pekerja dalam merancang agenda pasca MDGs.

Sementara, Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, mengatakan penting untuk memastikan pembahasan agenda pembangunan global pasca 2015 memasukan perlindungan pekerja migran di seluruh dunia. Menurutnya hal itu layak dilakukan karena pekerja migran secara nyata menggerakkan perekonomian global dan nasional. Ironisnya, pembangunan global yang ada saat ini dirasa tak adil bagi pekerja migran.

Oleh karenanya, dalam rangka penyusunan agenda pasca MDGs yang sekarang dilakukan beberapa petinggi negara di Bali, Migrant Care mendesak perlindungan terhadap pekerja migran khususnya sektor PRT untuk dimasukan.
"Khususnya PRT migran di seluruh dunia harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam agenda pembangunan paska 2015," ucapnya dalam keterangan pers yang diterima hukumonline, Minggu (24/3).

Dalam merancang agenda tersebut Anis mengatakan berbagai negara yang menjadi negara asal maupun penerima pekerja migran untuk segera menyediakan payung hukum dalam rangka perlindungan PRT migran. Kemudian membuat hukum nasional berdasarkan konvensi PBB dan ILO yang relevan untuk perlindungan buruh migran. Anis melihat instrumen internasional tersebut mengamanatkan penghapusan dikotomi formal- informal serta legal-ilegal.


Sumber : kalyanamitra dot or dot id

Terpopuler

Terbaru

PKH MENDORONG ANAK-ANAK PENERIMA MANFAAT UNTUK BERPRESTASI

PKH MENDORONG ANAK-ANAK PENERIMA MANFAAT UNTUK BERPRESTASI

SAPA INDONESIA - PROGRAM Keluarga Harapan (PKH) yang menjadi...
CEGAH URBANISASI, INFRASTRUKTUR DESA PERLU DIGENJOT

CEGAH URBANISASI, INFRASTRUKTUR DESA PERLU DIGENJOT

SAPA INDONESIA - PEMBANGUNAN wilayah pedesaan dalam program...
RATUSAN DESA BELUM PUNYA BUMDES

RATUSAN DESA BELUM PUNYA BUMDES

SAPA INDONESIA - RATUSAN desa di Pamekasan belum memiliki badan...
DESA DIDORONG OPTIMALKAN PENYERAPAN DANA DESA

DESA DIDORONG OPTIMALKAN PENYERAPAN DANA DESA

SAPA INDONESIA - SAAT ini, masih ada satu desa di Boyolali,...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook