Kemiskinan, Penanggulangan Kemiskinan, Melawan Pemiskinan, Angka Kemiskinan, Data Kemiskinan, Pengentasan Kemiskinan, Musrenbang, TKPK, PNPM Mandiri SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU VALIDASI DATA WARGA MISKIN

kemiskinan-sapa-tkpkpemkopekanbaru

SAPA - Berdasarkan dari data penerima beras miskin (raskin), jumlah penduduk miskin Kota Pekanbaru sebanyak 22.741 kepala keluarga (KK). Namun, fakta di lapangan ditemukan bahwa penerima raskin tersebut tidak semuanya termasuk warga miskin. Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).

Pembentukan TKPK ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Pekanbaru. Untuk tahap awal, TKPK akan melakukan validasi data warga miskin yang ada di Pekanbaru. Rapat perdana TKPK digelar pada Selasa (2/4) di aula Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Pekanbaru. Rapat dipimpin Asisten Bidang Administrasi Umum, HM Syukri Harto.

Asisten Bidang Administrasi Umum, HM Syukri Harto menyebutkan, pengentasan kemiskinan sudah dilakukan oleh Pemerintah pusat dan Pemko Pekanbaru sejak lama dengan berbagai program. Namun, selama ini persoalannya adalah soal data warga miskin yang kurang valid, sehingga program yang dilaksanakan tidak tepat sasaran.

"Untuk itu, Pemko Pekanbaru melakukan validasi data warga miskin sesuai dengan indikator Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga data itu satu dan bisa dijadikan sasaran program. Bagaimana akan membuat program jika data base warga miskin itu tidak jelas. Jika data base warga miskin itu jelas, bisa dibuat program yang jelas pula," ungkap Syukri.

Menurut Syukri, dengan adanya validasi data ini nantinya, maka akan ada data per RT, RW, Kelurahan, Kecamatan dan Kota Pekanbaru. Sampai hari ini memang ada data yang dikeluarkan BPS sebanyak 22.741 KK. Namun ini tidak sinkron dengan kondisi yang ada di Kota Pekanbaru.

"Validasi ini nantinya akan menghasilkan data warga miskin lokal.

Program untuk membantu warga tersebut akan diakomodir melalui APBD Pekanbaru. Data ini, tidak dibiarkan begitu saja, namun akan diperbaharui setiap tahun, sehingga diketahui warga miskin yang sudah tidak miskin dan berapa warga rawan miskin yang jatuh miskin. Maka, harus dilakukan evaluasi data dan evaluasi program pengentasan kemiskinan tersebut," jelas Syukri.

Hasil dari evaluasi itu, kata Syukri, akan memunculkan tingkat keberhasilan program pengentasan kemiskinan tersebut. Jika warga miskin yang menjadi target sudah berubah menjadi mampu sesuai dengan yang ditargetkan artinya program berhasil, jika warga miskin itu tetap miskin artinya program tersebut harus ditingkatkan lagi.

"Penentuan target penanganan warga miskin ini, akan disesuaikan dengan program yang ada di satuan kerja di jajaran Pemko Pekanbaru.

Misalnya di Dinas Pertanian, khusus akan menjalankan program pengentasan kemiskinan untuk petani. Dari data yang sudah ada, dengan program yang telah direncanakan, berapa orang mereka mampu untuk mengubah kondisi warga miskin itu menjadi warga mampu. Maka, semua program satuan kerja yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan harus berpatokan kepada data yang telah divalidasi tersebut," terang Syukri.

Artinya, tambah Syukri, program tersebut harus 3T yakni Terencana, Terukur dan Terpadu. Dari hasil validasi data, misalnya ada 100 warga miskin dan harus diserahkan ke TKPK. TKPK akan melakukan pengecekan, betul atau tidak warga tersebut miskin dengan indikator yang telah ditentukan.itu harus diketahui oleh RT, Lurah, BPS dan TKPK. Hal ini untuk menghindari kecurigaan masyarakat adanya pembohongan, nepotisme dan tudingan lainnya.

Selain itu, jika validasi data masih berdasarkan indikator BPS, warga miskin Pekanbaru yang saat ini menurut BPS sebanyak 22.741 KK, bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah jika sebelumnya keluarga itu masuk rawan miskin, karena adanya lonjakan ekonomi keluarga tersebut menjadi miskin. Berkurang jika warga miskin yang lalu itu sudah menjadi keluarga mampu," papar Syukri.


Sumber : tribunnews dot com

Terpopuler

Terbaru

KEMENDES HARUS INTENS SOSIALISASIKAN DD

KEMENDES HARUS INTENS SOSIALISASIKAN DD

SAPA INDONESIA - PENYERAPAN anggaran Kementerian Desa, Pembangunan...
KADES HARUS LIBATKAN TENAGA PENDAMPING

KADES HARUS LIBATKAN TENAGA PENDAMPING

SAPA INDONESIA - PEMERINTAH pusat telah menggelontorkan dana...
BANTUAN PANGAN LEWAT KARTU

BANTUAN PANGAN LEWAT KARTU

SAPA INDONESIA - BANTUAN pangan nontunai diluncurkan serentak...
KETIMPANGAN MASIH LEBAR

KETIMPANGAN MASIH LEBAR

SAPA INDONESIA - KUASA pasar menjadi lokomotif memburuknya...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook