Kemiskinan, Penanggulangan Kemiskinan, Melawan Pemiskinan, Angka Kemiskinan, Data Kemiskinan, Pengentasan Kemiskinan, Musrenbang, TKPK, PNPM Mandiri SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

KABUPATEN PURBALINGGA SEGERA TERAPKAN PWK

kemiskinan-sapa-purbalinggaPWK

SAPA - Pagu Wilayah Kecamatan (PWK) sebagai upaya mengawal aspirasi masyarakat yang menjadi prioritas dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab), akan diterapkan mulai tahun 2014. Dalam tahap persiapan, Purbalingga belajar banyak dari kabupaten tetangga, yaitu Banjarnegara dan Pemalang.

"Pemalang sudah menerapkannya sejak tahun 2010. Sebelumnya, untuk masuk ke tingkat musrenbang kabupaten, serasa mustahil. Dengan PWK, aspirasi tetap terkawal sampai musrenbang, " jelas Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Pemalang, Titi Wahyuningsih.

Titi menjelaskan, pihaknya juga menerapkan swakelola dalam penerapan pembangunan fisik. Artinya, tidak melibatkan pihak ketiga melalui lelang, tapi penunjukan langsung dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaksanaanya di lapangan.

"Dengan swakelola, hasil pembangunan juga lebih berkualitas karena masyarakat benar-benar dilibatkan," katanya.

Menurut Fasilitator Kabupaten PNPM MPd Integrasi M Mujadid STP MM, Kabupaten Pemalang memang selangkah lebih maju dalam penerapan PWK dan Swakelola. Karena untuk swakelola ini, Pemalang termasuk barisan pertama yang menerapkannya.

"Jadi tugas SKPD nanti hanya sebagai pembina dan pengawas. Masyarakat yang menggarap langsung jadi memiliki sense of belonging, ikut handarbeni," ungkapnya.

Sementara, PWK yang akan dilaksanakan di Purbalingga, rencananya tidak sama rata setiap kecamatan. Untuk pagu terendah sekitar Rp 175 juta, sedangkan tertinggi yaitu di Kecamatan Rembang, rencananya mencapai lebih drai Rpo 300-an juta.

"Ada empat kriteria yang menjadi pertimbangan, yaitu luas wilayah, banyaknya desa, banyaknya penduduk dan kondisi geografis," ujar Mujadid.
Menurut Mujadid, yang menjadi target Purbalingga dalam waktu terdekat yakni menyamakan presepsi di berbagai pihak terkait, terutama di leading sector, terutama Bappeda dan Bapermas.

Regulasi juga harus mendukung dengan menerbitkan perbup, SE serta Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak). Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan di masing-masing kecamatan sama.

 

Sumber : Suara Merdeka dot com

Terpopuler

Terbaru

DANA DESA RP 79.83 MILIAR DIBAGI, DESA DIDORONG BENTUK BUMDES

DANA DESA RP 79.83 MILIAR DIBAGI, DESA DIDORONG BENTUK BUMDES

SAPA INDONESIA - DANA desa tahap pertama sebanyak 60 % dibagikan...
DANA DESA TERMIN PERTAMA CAIR

DANA DESA TERMIN PERTAMA CAIR

SAPA INDONESIA - DANA desa termin pertama 2017 sudah mulai...
TERAPKAN SISKEUDES, KADES DIMINTA REKRUT SARJANA PENDAMPING

TERAPKAN SISKEUDES, KADES DIMINTA REKRUT SARJANA PENDAMPING

SAPA INDONESIA - PENGELOLAAN keuangan desa berupa dana desa...
BUMDES BUAT DESA LEBIH MANDIRI

BUMDES BUAT DESA LEBIH MANDIRI

SAPA INDONESIA - KEMENTERIAN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook