Kemiskinan, Penanggulangan Kemiskinan, Melawan Pemiskinan, Angka Kemiskinan, Data Kemiskinan, Pengentasan Kemiskinan, Musrenbang, TKPK, PNPM Mandiri SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

HS DILLON MENAGIH JANJI KEPADA GUBERNUR ACEH BARU

 

kemiskinan-sapa-zainivsdillon

SAPA - Pejabat Pemerintah Utusan Khusus Presiden untuk Bidang Penanggulangan Kemiskinan, HS Dillon 'menantang' Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Wagub Muzakir Manaf, dan Pemangku Wali Nanggroe Malik Mahmud Haytar untuk menunjukkan karya nyatanya kepada rakyat Aceh, sesuai cita-cita sebelumnya.

"Jadilah pemerintah yang amanah, prorakyat, membangun keadilan sosial politik untuk seluruh rakyat, agar rakyat bisa hidup sejahtera, bermartabat dalam rasa damai yang abadi di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Dillon dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Aceh Tahun 2013 untuk Penyusunan Program Pembangunan 2014 di Gedung Utama DPRA, Selasa (9/4).

HS Dillon yang merupakan "adik kelas" Doto Zaini saat kuliah di USU Medan dulunya, diundang sebagai keynote speaker dalam Musrenbang yang dihadiri Bupati/wali kota dan kepala-kepala Bappeda se-Aceh itu.

Dalam makalahnya, Dillon menyatakan bahwa Allah telah memberikan rahmat-Nya kepada Aceh dengan status daerah istimewa dan khusus, setelah penandatangan kesepahaman damai (MoU) antara Pemerintah RI dan GAM, 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

Untuk itu, ia menghimbau kepada Kepala Pemerintahan Aceh yang baru, dr Zaini Abdullah bersama Wagub Muzakir Manaf menggunakan kekhususan dan keistimewaan Aceh itu, ditunjang dengan Dana Otsus serta Dana Tambahan Bagi Hasil Migas, untuk berbenah dan bangkit melawan kezaliman global.

Dillon juga mengajukan tiga pertanyaan kunci yang harus dijawab Pemerintah Aceh untuk merakit masa depannya yang lebi hsejahtera. Pertama, bagaimana menjadikan pertumbuhan ekonomi Aceh berbasis pada produktivitas ekonomi rakyat secara adil dan berkelanjutan. Tujuannya agar kaum tani, buruh, nelayan, peternak, pekebun, industri kecil, koperasi, dan UKM-nya naik kelas.

Kedua, bagaimana menciptakan iklim investasi pembangunan ekonomi Aceh agar menjadi stimulus penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas kesejahteraan rakyat. Tidak lagi bertumpu pada anggaran semata (APBN, APBA, dan APBK).

Ketiga, bagaimana menciptakan sinergi dan kemitraan yang strategis antara Pemerintah daerah dengan pelaku ekonomi dan rakyat Aceh, sehingga menjadi roda penggerak utama pembangunan yang berkelanjutan.

Musrenbang itu dibuka Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah. Dalam sambutannya, Zaini mengatakan, dalam acara Musrenbang Aceh tahun 2013 itu, Pemerintah Aceh mengusulkan kepada pemerintah pusat anggaran pembangunan 2014 sebesar Rp 18 triliun.

"Anggaran sebesar itu akan kita gunakan untuk alokasi lanjutan pembangunan jalan nasional, irigasi, pelabuhan laut, dan untuk pelaksanaan tugas perbantuan maupun dekonsentrasi," kata Zaini.

Gubernur mengatakan, ada tujuh isu strategis pembangunan Aceh yang ingin diselesaikan pada tahun 2014. Pertama, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, kedua reformasi birokrasi, ketiga peningkatan infrastruktur yang terintegrasi. Keempat, ketahanan pangan dan nilai tambah, kelima peningkatan kualitas dan kesehatan masyarakat, keenam keberlanjutan perdamaian yang terus dioptimalkan, ketujuh pengurangan risiko bencana.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Aceh, Prof Dr Abubakar Karim MSc menyatakan Musrenbang Aceh tahun 2013 itu dimaksudkan untuk menyusun program pembangunan 2014.

Target dari anggaran yang diusulkan untuk APBN sebesar Rp 18 triliun itu, ditambah dana APBA dan APBK, dimaksudkan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin rata-rata sebesar 2 persen/tahun, dari 19,46 menjadi 17 persen. Juga menurunkan angka pengangguran dari 9 menjadi 7 persen, sehingga pada tahun kelima masa kepemimpinan Zaini-Muzakir, besarannya telah berada di bawah nasional.

Wali Kota Sabang, Zulkifli H Adam dalam sesi diskusi meminta kepada Bappenas agar jumlah alokasi anggaran yang diberikan untuk percepatan pembanguna Pelabuhan Sabang sesuai dengan kebutuhannya. "Jika butuh dana Rp 1 triliun/tahun, sebesar itulah diberikan kepada Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)," ujarnya.

 

Sumber : tribunnews dot com

Terpopuler

Terbaru

KEMENDES TARGETKAN KALSEL TERBANGUN 200 DESA ONLINE

KEMENDES TARGETKAN KALSEL TERBANGUN 200 DESA ONLINE

SAPA INDONESIA - KEMENTERIAN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal...
MENDATA PMKS, PERANGKAT DESA DIBAYAR RP400 RIBU

MENDATA PMKS, PERANGKAT DESA DIBAYAR RP400 RIBU

SAPA INDONESIA - TAHUN ini Dinas Sosial (Dinsos) DIY melakukan...
KEMISKINAN NAIK, PENERIMA RASTRA MENURUN

KEMISKINAN NAIK, PENERIMA RASTRA MENURUN

SAPA INDONESIA - KOUTA penerima beras sejahtera (Rastra) di...
KEMENDES HARUS INTENS SOSIALISASIKAN DD

KEMENDES HARUS INTENS SOSIALISASIKAN DD

SAPA INDONESIA - PENYERAPAN anggaran Kementerian Desa, Pembangunan...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook