Kemiskinan, Penanggulangan Kemiskinan, Melawan Pemiskinan, Angka Kemiskinan, Data Kemiskinan, Pengentasan Kemiskinan, Musrenbang, TKPK, PNPM Mandiri SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

GUBERNUR ACEH : PEJABAT HARUS INOVATIF PANGKAS KEMISKINAN

kemiskinan-sapa-123acehgub

SAPA - Kepala pemerintahan daerah (KDh) kabupaten/kota serta satuan perangkat kerja Aceh (SKPA) dan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) kabupaten/kota harus melakukan terobosan inovatif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat, ungkap Gubernur Aceh Zaini Abdulah.

Menurut gubernur, hal itu perlu segera dilakukan agar dapat membantu pemerintah secara cepat dan tepat menurunkan (memangkas) angka kemiskinan yang mencapai 19,46% pada tahun 2012.

"Segera lakukan evaluasi kebijakan dan seluruh program penanggulangan kemiskinan agar kita dapat mengetahui penyebab lambatnya upaya kita meningkatkan kualitas hidup rakyat," ujar Zaini Abdullah saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Aceh, Rabu (10/4) di Hermes Palace Hotel Banda Aceh.

Gubernur juga meminta dirumuskan kebijakan dan program percepatan peningkatan kualitas kesejahteraan rakyat, khususnya kaum dhuafa, secara integratif, sinergis dan terukur dengan mengacu pada konsep dan arahan Utusan Khusus Presiden untuk Penanggulangan Kemiskinan, HS Dillon.

Menurut gubernur lagi, sesuai kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), para pemangku kewenangan juga harus melakukan perumusan konsep desentralisasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

"Aceh harus menjadi contoh dan pelopor dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat secara holistis (berhubungan dengan sistem-sistem)," tegas Zaini.

Untuk itu, agar tidak lagi terjadi kesalahan sasaran penerima manfaat, gubernur juga meminta Bappeda bersama Dinas Registrasi Aceh dengan dukungan Badan Pusat Statistik Aceh segera melakukan pembenahan sistem database dan informasi kemiskinan.

"Untuk memastikan hal ini berjalan, saya meminta TKPK Aceh memberikan laporan kemajuan kerjanya secara periodik kepada saya, baik melalui rapat koordinasi reguler maupun rapat khusus tentang percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas kesejahteraan rakyat," kata Zaini.

Hidupkan UKM

Sementara juga dalam kesempatan rakor tersebut, Kepala Bappeda Aceh Abubakar Karim mengatakan, untuk menuntaskan kemiskinan dan pengangguran pemerintah harus dapat menghidupkan usaha kecil dan menangah (UKM).

Dikatakannya, kalau UKM di Aceh tumbuh pesat, dia yakin angka kemiskinan juga turun pesat, karena melalui usaha itu masyarakat dapat meningkatkan perekonomiannya.

"Saat ini angka kemikinan Aceh masih berada pada angka 19,46% dan tahun ini ditargetkan turun 2%. Untuk mencapai target tersebut pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran pengentasan kemiskinan Rp 6 triliun untuk masa lima tahun ke depan," katanya.

Menurut Karim, angka kemiskinan di Aceh sangat komplit, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan dan perumahan. Untuk itulah pemerintah harus bekerja keras untuk menanggulangi masalah tersebut.

Menurutnya, fokus pengentesan kemiskinan di Aceh berada di daerah-daerah yang paling banyak penduduknya seperti Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, Bireun dan Pidie. Meskipun gubernur tetap meminta adanya perhatian khusus bagi daerah-daerah yang angka kemiskinannya masih sangat tinggi atau berada di atas rata-rata angka kemiskinan Aceh, seperti Kabupaten Bener Meriah, Aceh Singkil, Gayo Lues dan Simeulu.

Rakor Strategi Penanggulangan Kemiskinan ini merupakan lanjutan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dibuka Selasa (9/4) di gedung DPRA. Dalam Musrenbang tersebut, ada tujuh isu strategis pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) tahun 2014.

Ketujuh isu tersebut yaitu penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, peningkatan infrastruktur yang terintegrasi dan ketahanan pangan dan nilai tambah produk pertanian.

Lalu peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, keberlanjutan perdamaian yang terus dioptimalkan serta pengurangan resiko bencana.

 

Sumber : medanbisnisdaily dot com

Terpopuler

Terbaru

WONOSOBO TERPILIH JADI PERCONTOHAN OPEN DATA KEUANGAN DESA

WONOSOBO TERPILIH JADI PERCONTOHAN OPEN DATA KEUANGAN DESA

SAPA INDONESIA - KEMENTERIAN Dalam Negeri memprediksi, alokasi...
DANA DESA STIMULASI PEMBENTUKAN 18.446 BUMDES

DANA DESA STIMULASI PEMBENTUKAN 18.446 BUMDES

SAPA INDONESIA - DANA desa sudah dicairkan sekira 95,54%. Sejak...
SLEMAN: 6 DESA BELUM REALISASIKAN BANTUAN

SLEMAN: 6 DESA BELUM REALISASIKAN BANTUAN

SAPA INDONESIA - PENYERAPAN Dana Desa (DD) di enam desa di...
MENDAGRI PERKIRAKAN DANA DESA 2018 CAPAI RP103 TRILIUN

MENDAGRI PERKIRAKAN DANA DESA 2018 CAPAI RP103 TRILIUN

SAPA INDONESIA - MENTERI Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memperkirakan...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook