Kemiskinan, Penanggulangan Kemiskinan, Melawan Pemiskinan, Angka Kemiskinan, Data Kemiskinan, Pengentasan Kemiskinan, Musrenbang, TKPK, Pemberdayaan Masyarakat SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

POLRES KUTAI TIMUR TUNGGU HASIL AUDIT BPKP

kemiskinan-pemiskinan-korupsipnpm1

SAPA - Penyidik dari Polres Kutai Timur hampir merampungkan penyidikan dugaan korupsi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kecamatan Muara Bengkal tahun 2011. Sebab saat ini penyidik menunggu hasil perhitungan kerugian negara yang telah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim. Demikian dikatakan Kapolres Kutim AKBP Budi Santosa didampingi Kasat Reskrim Polres Kutim AKP Syakir Armand dan Kanit Tipikor Ipda Slamet.

"Penyidik tinggal menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP. Sebab audit sudah dilakukan beberapa waktu lalu, hanya hasilnya belum keluar," jelas Slamet beberapa hari lalu. Dari tiga kasus yang diaudit, baru kasus penyalahgunaan dana bansos Majelis Taklim Danau Melintang yang telah keluar. Sedangkan kasus PNPM hasilnya belum keluar, termasuk Porprov.

Slamet mengatakan saksi-saksi hampir telah diperiksa semua. Meskipun masih akan ada yang akan diperiksa ulang, itu hanya untuk melengkapi keterangan yang ada. "Kalau hasil auditnya keluar maka penyidik tinggal melakukan pemberkasan," katanya.

Meskipun hasil audit belum keluar, namun perkiraan kerugian sementara telah ditaksir sekitar Rp 450 juta. "Ini merupakan jumlah dari hasil audit yang dilakukan pihak PNPM. Tapi hasil ini belum mutlak karena audit resmi adalah perhitungan BPKP," jelasnya.

Seperti diketahui, kasus ini muncul sejak tahun lalu setelah melalui penyelidikan mendalam. Awal tahun ini oleh penyidik dinaikkan ke tingkat penyidikan karena dianggap cukup bukti. "Kasus ini sudah kami naikkan ke penyidikan. Tersangkanya berinisial M," jelas Budi Santosa beberapa waktu lalu.

Dana yang dikorupsi menurut hasil pemeriksaan saksi, merupakan dana PNPM Mandiri yang dikhususkan untuk program pinjaman usaha kecil menengah (UKM). Dana ini hanya sekitar 20 persen dari dana PNPM Mandiri yang diterima Kecamatan Muara Bengkal kurun waktu 2010-2011.

Modus yang dilakukan tersangka dalam menilep dana program pemerintah pusat ini adalah mirip penggelapan. Cara yang dilakukan dengan memotong pinjaman UKM pemohon. "Misalnya, kalau permintaan dalam proposal UKM sekitar Rp 80 juta. Permintaan dikabulkan senilai Rp 70 juta. Tapi yang sampai pada UKM hanya Rp 40 atau Rp 30 juta. Bukan hanya yang cair dari pinjaman yang ditilep, tapi yang dikembalikan ke PNPM untuk digulirkan ke UKM lain juga dipotong. Sehingga banyak kerugian karena potongannya berulang," jelas Budi.

 

sapos dot co dot id

Terpopuler

Terbaru

JOKOWI INGIN PENDUDUK DAPAT LAYANAN INFRASTRUKTUR LEWAT DANA DESA

JOKOWI INGIN PENDUDUK DAPAT LAYANAN INFRASTRUKTUR LEWAT DANA DESA

SAPA INDONESIA - PEMERINTAH terus meningkatkan alokasi dana...
PRESIDEN: RP 2.204,4 TRILIUN FOKUS UNTUK KURANGI KEMISKINAN

PRESIDEN: RP 2.204,4 TRILIUN FOKUS UNTUK KURANGI KEMISKINAN

SAPA INDONESIA - PRESIDEN Joko Widodo mengatakan, kebijakan...
KPK INGATKAN PARA KADES AGAR DANA DESA UNTUK KEPENTINGAN WARGA

KPK INGATKAN PARA KADES AGAR DANA DESA UNTUK KEPENTINGAN WARGA

SAPA INDONESIA - WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (...
DANA DESA CAPAI RP127 TRILIUN, DPR: UANG BESAR MARAK PENYIMPANGAN!

DANA DESA CAPAI RP127 TRILIUN, DPR: UANG BESAR MARAK PENYIMPANGAN!

SAPA INDONESIA - PENYALURAN dana desa di era kepemimpinan Presiden...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook