Kemiskinan, Penanggulangan Kemiskinan, Melawan Pemiskinan, Angka Kemiskinan, Data Kemiskinan, Pengentasan Kemiskinan, Musrenbang, TKPK, Pemberdayaan Masyarakat SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

DATA KEMISKINAN DIEKSPLOITASI

kemiskinan-sapa-datakemiskinanpemkotsukabumi

SAPA - Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Mulyawan S Nugraha menanggapi sulitnya Pemerintah Kota Sukabumi mendapatkan Data Kemiskinan yang validitas untuk mengetahui jumlah penduduk miskin. Menurut Dosen STAI Sukabumi ini, masalah data penduduk khususnya jumlah warga miskin memang kompleks. Menurutnya, harus ada data valid warga miskin yang ditetapkan oleh Pemkot Sukabumi.

"Kalau indikatornya jelas, tak akan ada lagi perbedaan jumlah penduduk miskin di Kota Sukabumi. Dan masalah data ini sebenarnya sangat urgen karena menentukan arah kebijakan pemerintah. Kalau datanya saja acak-acakan, bagaimana menentukan arah kebijakan ke depan," terang Mulyawan kepada Radar Sukabumi, kemarin.

Bahkan Dia mengatakan, pemikiran pemerintah seolah tak ada upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bahkan cenderung lebih besar kepada pemikiran proyek. Sehingga kemiskinan di Kota Sukabumi dieksploitasi untuk kepentingan pribadi atau instansi tertentu. "Kita cermati saja, ketika tidak ada program atau proyek data jumlah kemiskinan menurun. Tapi ketika ada proyek yang berkaitan dengan data kemiskinan, maka warga miskin akan bertambah dan ini bisa dibuktikan," bebernya.

Padahal menurutnya, ada atau tak ada program pengentasan kemiskinan, tetap saja masyarakat miskin sendiri yang harus merubah dirinya. Jadi dikatakan Mulyawan, ini menandakan warga miskin seolah memang tetap dibiarkan. "Ini tak boleh dilakukan. Jangan sampai, warga miskin dijadikan alat oleh pemerintah untuk mendapatkan keuntungan. Makanya, pemkot harus mencari solusi yang terbaik agar validitas data warga miskin bisa didapatkan dari satu pintu," lanjut Mulyawan.

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan Pemkot Sukabumi apalagi dengan jumlah wilayah yang hanya 48 kilometer per segi. Salah satunya adalah indikator kemiskinan harus diperjelas. Kemudian pemkot bisa menunjuk pihak ketiga dalam hal ini tim independen, yang khusus memverifikasi data sesuai indikator yang sudah ditentukan dan melibatkan peran serta RT/RW sebagai yang punya wilayah. "Mungkin ini memang menelan biaya. Tapi hasilnya bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dijadikan acuan oleh setiap OPD ketika membutuhkan data yang valid," katanya.

Hal serupa juga dikatakan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Sukabumi, Wahyudi kelana. Ia mengakui, memang saat ini masalah data penduduk khususnya warga miskin di Kota Sukabumi carut-marut. Hal ini dikarenakan setiap OPD dan Badan Pusat Statistik (BPS) berbeda-beda dalam proses pendataannya. "Seharusnya, BPS menggandeng RT/RW dalam proses pendataan sehingga datanya bisa valid. Sejauh ini RT/RW tidak pernah dilibatkan dalam pendataan. Tapi ketika terjadi gejolak di masyarakat, RT/RW ini selalu menjadi sasaran masyarakat yang merasa tak puas," jelas Wahyudi.

Untuk itu, pihaknya akan memanggil intansi terkait dalam menyelesaikan permasalahan data penduduk di Kota Sukabumi. Berdasarkan informasi, data penduduk miskin versi BPS saat ini mencapai 2.000 lebih. Sedangkan, versi Pemkot Sukabumi ada 3.500 lebih.

 

Sumber : radarsukabumi dot com

Terpopuler

Terbaru

KEMENDES PDTT: BIDAN KINI BISA GUNAKAN DANA DESA

KEMENDES PDTT: BIDAN KINI BISA GUNAKAN DANA DESA

SAPA INDONESIA - KEMENTERIAN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,...
SEKDA WONOGIRI: ASET DESA HARUS DISELAMATKAN

SEKDA WONOGIRI: ASET DESA HARUS DISELAMATKAN

SAPA INDONESIA - SEBAGAI pengurus barang milik desa, perangkat...
DESA DI GUNUNG KIDUL KELOLA INFORMASI

DESA DI GUNUNG KIDUL KELOLA INFORMASI

SAPA INDONESIA - SELURUH desa di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah...
MEMILAH KORUPSI DESA

MEMILAH KORUPSI DESA

SAPA INDONESIA - KORUPSI desa mulai terungkap (Kompas, 3/3)....

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook