Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

Daerah Minta Sinkronisasi Data Kemiskinan Dengan Pusat

DataYogyakarta — Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengharapkan persoalan identifikasi kemisikinan yang saat ini seringkali masih berbeda antara pemerintah pusat dan daerah bisa semakin sinkron dengan kordinasi yang tepat.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X menuturkan saat ini problematika yang dihadapi terkait data kemiskinan seperti di wilayah DIY tentang kepastian tenaga kerja dan pengangguran karena data dari pusat yang mengacu Badan Pusat Statistik (BPS) berbeda dengan daerah yang menghimpun dari data kabupaten/kota.

"Selama ini berbeda karena pusat mengacu data BPS, sementara daerah dengan data yang dihimpun dari kabupaten/kota sehingga ada perbedaan dalam menentukan kategori kemiskinan," kata Sultan dalam 'Paparan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi DIY Tahun 2012-2016' di Gedung Pracimosono Kepatihan Yogyakarta, Selasa (25/9).

Ikut hadir dalam pertemuan itu Sekretaris Jenderal Kementerian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muchtar Lutfi.

Sultan menuturkan selama ini data yang digunakan pemerintah daerah untuk menentukan orang miskin menggunakan data kabupaten/kota yang dinilai lebih faktual. Misalnya dengan melakukan wawacara lebih dalam terkait profesi dan kondisi warga bersangkutan.

Menurut dia, apa yang tertulis di Kartu Tanda penduduk (KTP) akan kembali dikroscek untuk mengetahui data sebenarnya. Sulatn mengungkapkan masyarakat desa umumnya menuliskan di KTPnya sebagai petani. Namun apabila ditanya lebih lanjut dia sebagai buruh tani karena tidak mempunyai tanah pertanian.

"Kalau ditanya kapan punya pendapatan maka jawabnya apabila mau menanam, dan panen serta saat melakukan pekerjaan serabutan. Apabila tidak sedang bertani, mereka setiap hari bekerja sebagai ahli atau tukang bangunan yang mempunyai penghasilan Rp30 ribu per hari," ungkap dia.

"Khawatirnya kondisi seperti ini seperti bekerja sebagai tukang bangunan yang tidak pernah tersampaikan saat BPS melakukan pendataanm," kata dia.

Padahal di satu sisi pemerintah provinsi DIY juga mempunyai program bantuan bagi penduduk miskin namun karena identifikasinya kurang akurat maka yang sebenarnya mampu pun bisa dapat ikut bantuan.

"Kalau ini tidak disinkronkan, khawatirnya nanti di DIY tingkat kemiskinan menjadi dianggap terus tinggi," kata dia.

Sementara, Lutfi menuturkan akan mengadakan koordinasi karena kewenangan data itu adalah milik BPS.

"Harapannya akan segera sinkron, kami akan koordinasi dan sampaikan persoalan ini," kata dia.

Oki Baren
Sumber : aktual.co

Terpopuler

Terbaru

KEMISKINAN MASIH TINGGI, MENKEU CURIGA DANA UNTUK WARGA TAK SAMPAI

KEMISKINAN MASIH TINGGI, MENKEU CURIGA DANA UNTUK WARGA TAK SAMPAI

SAPA INDONESIA - MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencurigai...
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BERASAL DARI TIGA SUMBER INI, DANA DESA TERMASUK DI DALAMNYA

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BERASAL DARI TIGA SUMBER INI, DANA DESA TERMASUK DI DALAMNYA

SAPA INDONESIA - KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) menegaskan...
PADAT KARYA CASH DANA DESA DIPROYEKSIKAN SERAP 5,7 JUTA PEKERJA

PADAT KARYA CASH DANA DESA DIPROYEKSIKAN SERAP 5,7 JUTA PEKERJA

SAPA INDONESIA - PROGRAM padat karya cash dari dana desa diharapkan...
WAGUBSU: GUNAKAN DANA DESA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

WAGUBSU: GUNAKAN DANA DESA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

SAPA INDONESIA - WAKIL Gubernur Sumatera Utara Nurhajizah Marpaung...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook