Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

LAHAN TERLANTAR BISA DIMANFAATKAN

sapa.or.id - Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) di bawah pimpinan Oesman Sapta, Jumat (12/10/2012) berkunjung ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Jakarta, untuk menyampaikan pokok pokok pikiran tentang pemanfaatan tanah secara produktif oleh petani.
Rombongan HKTI diterima langsung oleh Kepala BPN Hendarman Supandji. Dalam diskusi yang berlangsung hampir dua jam itu, HKTI menyampaikan beberapa pokok pikiran. Di antaranya terkait pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat desa, pencapaian kedaulatan pangan dan yang tidak kalah penting adalah memaksimalkan pemanfaatan lahan agar lebih produktif.
Alasan diajukannya pokok pokok pikiran ini, menurut Oesman Sapta, karena sebagian besar petani Indonesia tergolong miskin dan berstatus sebagai buruh tani yang tidak memiliki lahan. Kalaupun memiliki lahan, sangat sempit sekitar 0,3 hektar. Akibatnya pengelolaan tanah tidak produktif sehingga sulit mencapai kemandirian pangan, maupun dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Di sisi lain, banyak tanah menganggur yang tidak dimanfaatkan secara optimal, baik tanah milik Pemerintah, BUMN, maupun swasta.
Hendarman menyambut baik usulan tersebut. "Kami mendukung sepenuhnya usulan HKTI, tidak hanya seratus persen, bahkan seribu persen" kata mantan Jaksa Agung ini. Selain itu Hendarman menambahkan, sebanyak 4,8 juta hektar lahan terlantar di seluruh Indonesia, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat petani, tentunya melalui mekanisme yang ada. Sedangkan untuk kesejahteraan petani , Hendarman mengingatkan para pengelola lahan, baik BUMN maupun swasta, sebagai pengusaha inti, agar memberikan 20 persen dari lahannya untuk petani plasma.
Dengan sambutan positif yang ditunjukkan BPN, HKTI bertekad akan menindaklanjuti dengan berbagai program bagi seluruh petani anggota HKTI, di antaranya memberikan pengelolaan kepada petani dengan luasan antara 1 hektar sampai 2 hektar untuk petani di Jawa dan 2 hektar sampai 5 hektar untuk petani di luar Jawa. Dengan syarat, hanya sebagai pengelola dan tidak boleh memiliki dan tidak boleh diperjualbelikan atau dipindah tangankan. Selain itu, Oesman menambahkan bahwa lahan yang dikelola ini juga tidak bisa diwariskan, tetapi digulirkan kepada pihak lain, asalkan memenuhi syarat tertentu.

Editor :Rusdi Amral

Terpopuler

Terbaru

PADAT KARYA TUNAI ALIRKAN UANG KE DESA

PADAT KARYA TUNAI ALIRKAN UANG KE DESA

SAPA INDONESIA - PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan...
PRESIDEN SEBUT PADAT KARYA TUNAI TINGKATKAN DAYA BELI

PRESIDEN SEBUT PADAT KARYA TUNAI TINGKATKAN DAYA BELI

SAPA INDONESIA - PRESIDEN Joko Widodo menyebut program padat...
PEMPROV BALI JADIKAN DESA SEBAGAI FOKUS PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PEMPROV BALI JADIKAN DESA SEBAGAI FOKUS PENANGGULANGAN KEMISKINAN

SAPA INDONESIA - PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Bali menargetkan...
PEMPROV JATIM TERUS OPTIMALKAN PROGRAM UNTUK WANITA SINGLE PARENT

PEMPROV JATIM TERUS OPTIMALKAN PROGRAM UNTUK WANITA SINGLE PARENT

SAPA INDONESIA - WAKIL Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook