Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

RUU PANGAN AKHIRNYA DISAHKAN MENJADI UU

panganlokalsapa.or.id - Rancangan Undang Undang Pangan (RUU) Pangan, akhirnya disahkan menjadi Undang-undang dalam sidang paripurna, Kamis (18/10/2012). Ketua Komisi IV DPR, Romahurmuzy, dalam pembacaan laporannya mengatakan tujuan dibentuknya undang-undang ini adalah untuk mencapai kemandirian pangan.

Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini beranggapan bahwa kebijakan pangan yang ada selama ini di Indonesia salah arah. Dan semakin menjauh dari tujuan yang ingin dicapai yaitu ketahanan dan kemandirian pangan secara nasional. Sehingga bisa mengurangi import nantinya.

"Hal ini penting disampaikan. Agar tujuan dari pangan ini bisa dicapai. Kebijakan pangan Indonesia selama ini salah arah. Maka perlu ada kebijakan pangan yang baru untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Agar Indonesia bisa mencapai kemandirian dalam hal pengadaan pangan," jelas Romahurzy dalam sidang paripurna, Kamis (18/10/2012).

Selain kemandirian, tujuan lainnya adalah meningkatkan nilai tambah dan daya saing baik nasional maupun internasional. Romahurmuzy menginginkan agar kebijakan pangan yang ada di luruskan kembali berdaasarkan UUD' 45.

Disamping itu dari sisi pemerintah, yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudi, mengapresiasi positif kerja DPR yang telah berhasil menyelesaikan RUU ini menjadi UU.

Menurut Amir, UU No. 7 tahun 1996 memang sudah seharusnya diperbaharui. Karena sesuai dengan perkembangan yang ada terlihat banyak kekurangan didalamnya. Apalagi usia dari UU ini juga sudah 16 tahun tanpa perubahan.

"UU tersebut belum dapat menjawab secara komprehensif terhadap dinamika dan kompleksitas permasalahan dan tantangan penyelenggaraan pangan pada saat ini, dan masa yang akan datang," jelas Amir.

Selain itu, UU ini juga dirasa belum maksimal dalam mengatur sistem ketahanan pangan secara utuh, yaitu mengenai ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatannya serta sasarannya pun belum menyentuh sampai tingkat perseorangan.

Dalam RUU Pangan yang baru ini, Amir menjelaskan secara substansi sangat baik. Karena telah memuat hal-hal yang mendasar, strategis, dan memberikan arah bagi pembangunan pangan dan ketahanan pangan yang dapat mengatasi berbagai persoalan pangan nasional dan global.

Ditambahkan Amir, dalam RUU Pangan ini terdapat 11 pasal/ayat yang mengamanatkan diterbitkannya Peraturan Pemerintah, 10 pasal/ayat memerintahkan pengaturan lebih lanjut dengan/atau berdasarkan peraturan pemerintah, satu pasal mengamanatkan Peraturan Presiden dan beberapa menteri/kepala lembaga dan peraturan daerh.

"Setelah RUU ini disahkan, maka menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah untuk menyelesaikan berbagai peraturan perundang-perundangan yang diamanatkan tersebut, sehingga UU ini dapat diimplementasikan dalam rangka membangun kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan nasional yang kokoh dan berkelanjutan," tutup Amir.

 

Sumber : Sorotnews

Terpopuler

Terbaru

APBN BELUM EFEKTIF MENEKAN KETIMPANGAN

APBN BELUM EFEKTIF MENEKAN KETIMPANGAN

SAPA INDONESIA - SEJUMLAH kalangan menilai meskipun anggaran...
ALASAN KADES DI ENDE DILARANG PEGANG UANG

ALASAN KADES DI ENDE DILARANG PEGANG UANG

SAPA INDONESIA - PARA kepala desa dari 255 desa di Kabupaten...
ICW MINTA PEMERINTAH BATALKAN KENAIKAN DANA DESA

ICW MINTA PEMERINTAH BATALKAN KENAIKAN DANA DESA

SAPA INDONESIA - INDONESIA Corruption Watch (ICW) merekomendasikan...
SKB EMPAT MENTERI SOAL DANA DESA SEGERA DITERBITKAN

SKB EMPAT MENTERI SOAL DANA DESA SEGERA DITERBITKAN

SAPA INDONESIA - PEMERINTAH segera menerbitkan surat keputusan...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook