Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

MASYARAKAT ANTUSIAS SAMBUT PNPM 2013

kemiskinan-sapa-pnpmtubanSAPA - Serentak, mulai akhir September 2012 masyarakat diwilayah Kabupaten Tuban menerima sosialisasi PNPM MPd TA. 2013. Tahapan awal ini dilakukan pada 19 kecamatan melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi. Dengan penuh harapan masyarakat menyambut antusias agenda kegiatan ini meski program telah berjalan lebih dari satu dasawarsa. Sosialisasi PNPM Integrasi tahun ini menitikberatkan pada agenda sosialisasi Konsepsi Integrasi, Ancar–ancar dana BLM yang akan mengalir pada masing-masing kecamatan, Proses dan mekanisme Integrasi program pada kegiatan reguler pemerintahan, Penanganan Lokasi potensi masalah dan Lokasi masalah PNPM MPd TA. 2013 serta Aturan Sanksi yang akan diterapkan pada semua kecamatan.

Untuk ancar-ancar dana BLM pada masing-masing kecamatan rata-rata mengalami peningkatan yang signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Untuk Kecamatan Bancar 3 M, Bangilan 3 M, Grabagan 3 M, Jatirogo 1,150 M, Jenu 3 M, Kenduruan 3 M, Kerek 1,350 M, Merakurak 3 M, Montong 1,150 M, Palang 1,350 M, Parengan 1,150 M, Plumpang 3 M, Rengel 1,150 M, Semanding 1,350 M, Senori 3 M, Singgahan 1,150 M, Soko 3 M, Tambakboyo 3 M dan Widang 1,150 M dengan Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 2,155 M dan APBN sebesar Rp. 40,945 M sehingga total dana BLM yang akan dikucurkan pada semua kecamatan TA. 2013 sebesar Rp. 43,100 M, jelas Susilo Hadi Irwanto Satker PNPM MPd dalam acara MAD Sosialisasi.

Konsepsi Integrasi juga disosilisasikan dalam MAD Sosialisasi, adapun manfaat Integrasi Horizontal adalah adanya Good practicesperencanaan partisipatif dalam PNPM Mandiri Perdesaan guna memperkuat Musrenbangdes & Musrenbangcam, agar perencanaan partisipatif dalam PNPM Mandiri Perdesaan mendapatkan kekuatan legal untuk diterapkan ke dalam pelbagai program/proyek pembangunan desa dikarenakan masuk dalam sistem Musrenbangdes, sehingga terjadi penataan ulang prosedur kerja perencanaan partisipatif di dalam sistem pembangunan reguler maupun PNPM Mandiri Perdesaan. Sedang manfaat Integrasi Vertikal adalah bahwa pemberdayaan masyarakat = penguatan kedaulatan rakyat yang dikawal melalui mekanisme musrenbang, adanya kesinambungan mobilisasi-partisipasi, pola/aturan pemberdayaan masyarakat/perencanaan partisipatif dipastikan akan ada melalui kekuasaan administrasi birokrasi dan usaha pembiasaan tindakan melahirkan sistem sosial, terang Ir. Hari Nugroho, FasKab Tuban.

Meskipun pelaksanaan Integrasi tahun sebelumnya belum begitu optimal, masyarakat harus tetap melakukan alur tahapan kegiatan dalam Integrasi TA. 2013. Utamanya Review dokumen RPJMDes dan RKPDes tetap harus dilakukan karena dinamika sosial, budaya, ekonomi, masyarakat yang senantiasa berubah dari waktu ke waktu, perkembangan kegiatan pembangunan yang secara rutin dilakukan membutuhkan satu evaluasi tahunan, qualitas perencanaan baik program maupun reguler perlu tetap dijaga dan ditingkatkan, kondisi kemendesakan desa yang setiap saat senantiasa berubah, siklus perencanaan tahunan yang secara rutin, Review sekaligus konfirmasi ulang terhadap masalah terkini yang dihadapi masyarakat di tingkat dusun maupun kelompok/MKP melalui instrumen perencanaan tahunan (peta sosial desa, kalender musim, diagram Venn), konfirmasi ulang terhadap kebutuhan maupun gagasan dengan mempertimbangkan : Visi & misi desa tetap menjadi koridor, mencari alternatif tindakan yang lebih efektif sesuai kondisi terkini, mengembangkan potensi & peluang yang ada, mempertimbangkan kondisi kemendesakan setahun terakhir (angka putus sekolah, kejadian gizi buruk/kurang, kematian bayi, pengangguran, kematian ibu saat persalinan, dampak gagal panen, dampak bencana, dll) harus tetap dilakukan, ajak FasKab Tuban ini.

Tren tunggakan yang semakin meningkat menjadi salah satu penyebab keuarnya Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 414.2/5574/PNPM-MP/II/2012 Tanggal 16 Agustus 2012, yang juga tersosialisasikan pada semua agenda MAD Sosialisasi dengan tiga kecamatan diwilayah Tuban yang terkena dampaknya yakni Montong, Plumpang dan Rengel sebagai kecamatan yang mengkhawatirkan menjadi KecamatanLokasi Potensi Masalah dan Lokasi Masalah. Peringatan ini mendorong upaya penanganan masalah di lokasi Kec, Kab dan Prop yang berdasarkan hasil evaluasi, progres penanganannya lamban dan berlarut-larut, sebagai upaya pembelajaran kepada masyarakat dan pemerintah daerah tentang pentingnya arti tanggungjawab atas upaya pemberdayaan termasuk dalam penanganan masalah, sebagai salah satu instrumen evaluatif bagi lokasi maupun calon lokasi PNPM MPd dan program2 pendukungnya serta menciptakan mekanisme pemberian hukuman/sanksi bagi lokasi program yang tidak taat aturan.

Beberapa Indikator untuk Lokasi Potensi Masalah yakni Cakupan dan DampakMasalah, jika tidak ada pendampingan oleh fasilitator, Setengah +1 lokasi dari jumlah desa partisipatip yang ada di kecamatan mempunyai masalah implementasi kecuali force majeur, Penyimpangan dana dilakukan oleh minimal 1 orang dgn nilai 40 juta atau lebih atau saldo minimal yang belum dikembalikan sebesar 40 juta, Masalah yg ada menimbulkan masalah baru dan /lebih besar krn penanganan yang tidak tepat shg menghambat pelaksanaan program dan Pelaku yang terlibat di 1 lokasi lebih dari 3 unsur( pelaku PNPM,masyarakat umum,aparat,pejabat,konsultan,suplier atau total jumlah pelaku masalah yang terlibat minimal 10 orang.

Progres Penanganan, dalam jangka waktu 90 hari sejak dilaporkan melalui berbagai jalur pelaporan : Tidak ada tindakan atau langkah penanganan kongkrit yang dilakukan atau Tindakan yang dilakukan belum dapat menyelesaikan masalah dalam waktu dekat atau justru memperumit masalah atau Tingkat pengembalian dana yang disepakati kurang dari 60 % atau Kesepakatan tindakan tidak dijalankan, seperti kesalahan prosedur belum diperbaiki, atau pelaku belum dikenai sanksi sepadan atau tindakan lain untuk mencegah terulangnya kasus belum dilaksanakan secara memadai. Partisipasi Masyarakat, MAD khusus atau MD khusus tidak diadakan atau tidak dibentuk Tim Penanganan Masalah yang melibatkan masyarakat setempat, Masyarakat yang hadir dalam musyawarah khusus penanganan masalah tidak mewakili unsur para pihak yang bermasalah ( pelaku) dan Kesepakatan berdasarkan musyawarah dgn masyarakat tidak dijalankan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

Dukungan Aparat Pemerintah Daerah, jika Pemerintah tidak memfasilitasi upaya penanganan masalah ( tidak membentuk tim penanganan masalah, tidak koordinasi dengan aparat hukum, tidak ada surat2 terhadap penanganan masalah, tidak segera melakukan tindakan thd PNS yang diduga terlibat atau koordinasi dgn Inspektorat Wilayah Daerah ). Dari kriteria diatas, kecamatan dapat ditetapkan sebagai lokasi kecamatan potensi masalah apabila memenuhi salah satu kriterianya. Jika progres penanganan dalam jangka waktu 9 bulan sejak suatu lokasi ditetapkan sebagai Lokasi Potensi Bermasalah, tidak ada tindakan atau langkah penanganan konkrit yang dilakukan atau tindakan yang dilakukan belum dapat menyelesaikan masalah dalam waktu dekat atau justru memperumit masalah atau tingkat pengembalian dana yang disepakati kurang dari 80 % atau kesepakatan tindakan tidak dijalankan, seperti kesalahan prosedur belum diperbaiki sepenuhnya atau pelaku belum dikenai sanksi sepadan atau tindakan lain untuk mencegah terulangnya kasus belum dilaksanakan secara memadai, maka akan menjadi Status Lokasi Kecamatan Bermasalah.

MAD Sosialisasi Kabupaten Tuban terselesaikan hingga minggu kedua bulan Oktober 2012, dengan harapan Integrasi dapat berjalan sesuai keinginan program sehingga apa yang telah dilakukan masyarakat dapat terealisasi dalam semua aspek pembangunan diwilayah masing-masing untuk dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan utamanya di Kabupaten Tuban.


Sumber : Pnpm Perdesaan Tuban

Terpopuler

Terbaru

KEMISKINAN ANCAM WARGA YOGYAKARTA, JADI TAMU DI DAERAH SENDIRI

KEMISKINAN ANCAM WARGA YOGYAKARTA, JADI TAMU DI DAERAH SENDIRI

SAPA INDONESIA - PERKEMBANGAN wilayah perdesaan (rural) di...
RPJMN TARGETKAN RASIO GINI MENCAPAI 0,36 PADA 2019

RPJMN TARGETKAN RASIO GINI MENCAPAI 0,36 PADA 2019

SAPA INDONESIA - PEMERINTAH berkomitmen mempercepat laju pemerataan...
KETIMPANGAN SOSIAL TURUN BANTU CAPAI TARGET SDGS

KETIMPANGAN SOSIAL TURUN BANTU CAPAI TARGET SDGS

SAPA INDONESIA - SEJALAN dengan penurunan rasio gini, indeks...
KORUPSI DANA DESA RP 137,9 JUTA, SEORANG KADES DITAHAN

KORUPSI DANA DESA RP 137,9 JUTA, SEORANG KADES DITAHAN

SAPA INDONESIA - KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Gunungkidul, Yogyakarta,...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook