SAPA – Managing Director dan Co Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto mengatakan, untuk mengukur kemiskinan ekstrem, pemerintah sebaiknya memakai dual standard.
Sebagai informasi, sebelumnya, Asian Development Bank (ADB) meningkatkan tolok ukur kemiskinan ekstrem, dari yang sejumlah US$1,25 per orang per hari menjadi US$1,51 per orang per hari.
“Dengan standar US$1,51 per orang per hari dengan purchasing power parity tadi menurut ADB tingkat kemiskinan kita 28%, menurut saya realistis. Mengapa tidak pakai US$1,51 itu dan pada saat yang sama kita tetap gunakan standar sekarang. Jadi kita punya dua cara pengukuran kemudian pada suatu saat kita migrasi ke US$1,51, supaya kita berpacu untuk kerja lebih keras,” kata Wijayanto dalam seminar mengenai Key Indicators for Asia and the Pacific2014 di Energy Building SCBD, Jakarta, Kamis kemarin (21/8/2014).
Tujuan penggunaan dua tolok ukur ini, menurut Wijayanto akan berbeda, yakni tolok ukur BPS (Badan Pusat Statistik) untuk mengukur kinerja pemerintah dan ADB untuk memotret kondisi sesungguhnya di lapangan.
“Jika pemerintah hanya menggunakan salah satu standar, maka tidak akan menggambarkan kondisi sesungguhnya. Sebab, standar kategori define poor dan extremly poor Indonesia terlalu rendah,” ujar dia.
Pemerintah juga tidak dapat langsung memakai satu standar tinggi karena kinerja pemerintah pasti akan dipertanyakan jika tiba-tiba tingkat kemiskinan dan pengangguran melejit. “Jadi supaya progresnya terpantau, pakai yang dual standar,” tukasnya.
Wijayanto menegaskan, tujuan akhir pemerintah dalam menggunakan tolok ukur kemiskinan ekstrem itu untuk menyejahterakan masyarakat atau menurunkan angka kemiskinan. “Kalau memang tujuan akhir untuk menyejahterahkan rakyat ada baiknya standar yang digunakan untuk mengukur kemiskinan adalah standar yang tinggi,” ucapnya.
Pemerintah mendatang dalam pandangannya hanya perlu untuk membuat program-program afirmatif yang ada sekarang seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), dan program lainnya lebih efektif, komprehensif, dan unitary.
Wijayanto menambahkan, kemiskinan bukan hanya soal kekurangan uang tapi juga soal isu mental. Selain itu, menurut dia, berbagai langkah tersebut sebaiknya diikuti dengan perbaikan infrastruktur terutama dalam transportasi publik.
Sumber: Metrotvnews dot com
Kemiskinan – Penanggulangan Kemiskinan – Melawan Pemiskinan – Pengentasan Kemiskinan – TKPKD – Angka Kemiskinan – Data Kemiskinan – Musrenbang – PNPM Mandiri – IKraR – Jamkesmas – Jamkesda – KUR – BSM – BLSM – PKH – Raskin – BPJS
Terkait lainnya: