Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

BANTUAN WARGA MISKIN : ADA TARIK MENARIK KEPENTINGAN

SAPA - Kalangan pekerja/buruh menilai protes penetapan iuran atau premi jaminan kesehatan untuk warga miskin sebesar Rp22.000 per orang setiap bulannya merupakan bentuk tarik menarik kepentingan di lingkungan pemerintah.
Menurut Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar, penetapan penerima bantuan iuran (PBI) yang mendapat protes dari Ikatan Dokter Indonesia itu juga menjadi bentuk nyata pemimpin negara ini kurang peduli dengan rakyat miskin.

"Kami inginnya lembaga yang diberi kewenangan resmi untuk mengusulkan anggaran PBI dapat menyampaikan usulan yang proporsional," ujarnya, Kamis (22/11).

Sebelumnya Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang diberikan kewenangan untuk mengusulkan anggaran PBI, sesuai pasal 7 UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional harusnya lebih berani mempertahankan usulan iuran sebesar Rp27.000/bulan/orang.

Intervensi lembaga lain seperti TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2010, mengakibatkan besarnya iuran PBI menjadi Rp22.000.

Jadi, lanjutnya, DJSN yang keberadaannya diatur oleh undang-undang itu kalah dengan lembaga ad hoc, seperti TNP2K yang hanya dibentuk melalui keputusan presiden.

Sementara itu, DSJSN mempertegas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) PBI ditandatangani di tingkat kementerian teknis dan tinggal menunggu pengesahan di tingkat presiden.

"RPP PBI sudah disepakati di tingkat kementerian teknis, saat ini RPP PBI sudah diserahkan di Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara," jelas Ketua DSJSN Ghazali Situmorang.

Nantinya, ada sekitar 40% dari seluruh warga negara atau 96,7 juta orang warga tidak mampu akan menerima bantuan iuran.

"Dana pemerintah tidak ada masalah, karena dalam rapat kabinet presiden memutuskan akan dianggarkan sekitar Rp25 triliun untuk BPJS Kesehatan," ungkapnya.


Sumber : apayanggratishariini dot com

Terpopuler

Terbaru

KEMENDES PDTT: BIDAN KINI BISA GUNAKAN DANA DESA

KEMENDES PDTT: BIDAN KINI BISA GUNAKAN DANA DESA

SAPA INDONESIA - KEMENTERIAN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,...
SEKDA WONOGIRI: ASET DESA HARUS DISELAMATKAN

SEKDA WONOGIRI: ASET DESA HARUS DISELAMATKAN

SAPA INDONESIA - SEBAGAI pengurus barang milik desa, perangkat...
DESA DI GUNUNG KIDUL KELOLA INFORMASI

DESA DI GUNUNG KIDUL KELOLA INFORMASI

SAPA INDONESIA - SELURUH desa di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah...
MEMILAH KORUPSI DESA

MEMILAH KORUPSI DESA

SAPA INDONESIA - KORUPSI desa mulai terungkap (Kompas, 3/3)....

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook