Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

BANTUAN WARGA MISKIN : ADA TARIK MENARIK KEPENTINGAN

SAPA - Kalangan pekerja/buruh menilai protes penetapan iuran atau premi jaminan kesehatan untuk warga miskin sebesar Rp22.000 per orang setiap bulannya merupakan bentuk tarik menarik kepentingan di lingkungan pemerintah.
Menurut Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar, penetapan penerima bantuan iuran (PBI) yang mendapat protes dari Ikatan Dokter Indonesia itu juga menjadi bentuk nyata pemimpin negara ini kurang peduli dengan rakyat miskin.

"Kami inginnya lembaga yang diberi kewenangan resmi untuk mengusulkan anggaran PBI dapat menyampaikan usulan yang proporsional," ujarnya, Kamis (22/11).

Sebelumnya Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang diberikan kewenangan untuk mengusulkan anggaran PBI, sesuai pasal 7 UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional harusnya lebih berani mempertahankan usulan iuran sebesar Rp27.000/bulan/orang.

Intervensi lembaga lain seperti TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2010, mengakibatkan besarnya iuran PBI menjadi Rp22.000.

Jadi, lanjutnya, DJSN yang keberadaannya diatur oleh undang-undang itu kalah dengan lembaga ad hoc, seperti TNP2K yang hanya dibentuk melalui keputusan presiden.

Sementara itu, DSJSN mempertegas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) PBI ditandatangani di tingkat kementerian teknis dan tinggal menunggu pengesahan di tingkat presiden.

"RPP PBI sudah disepakati di tingkat kementerian teknis, saat ini RPP PBI sudah diserahkan di Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara," jelas Ketua DSJSN Ghazali Situmorang.

Nantinya, ada sekitar 40% dari seluruh warga negara atau 96,7 juta orang warga tidak mampu akan menerima bantuan iuran.

"Dana pemerintah tidak ada masalah, karena dalam rapat kabinet presiden memutuskan akan dianggarkan sekitar Rp25 triliun untuk BPJS Kesehatan," ungkapnya.


Sumber : apayanggratishariini dot com

Terpopuler

Terbaru

BUMDES PERLU SERAP PRODUKSI PERTANIAN

BUMDES PERLU SERAP PRODUKSI PERTANIAN

SAPA INDONESIA - BADAN Usaha Milik Desa (BUMDES) perlu untuk...
YASIN LIMPO: GUBERNUR JANGAN BIARKAN KADES DISOAL DANA DESA

YASIN LIMPO: GUBERNUR JANGAN BIARKAN KADES DISOAL DANA DESA

SAPA INDONESIA - KETUA Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh...
BAWA DUNIA USAHA MASUK DESA, MENDES PDTT DAN MENTAN BERSINERGI

BAWA DUNIA USAHA MASUK DESA, MENDES PDTT DAN MENTAN BERSINERGI

SAPA INDONESIA - PRODUK jenis jagung di Bengkulu Selatan jadi...
BUPATI PURWAKARTA INGATKAN KADES TAK BIKIN KUITANSI FIKTIF DANA DESA

BUPATI PURWAKARTA INGATKAN KADES TAK BIKIN KUITANSI FIKTIF DANA DESA

SAPA INDONESIA - BUPATI Purwakarta Dedi Mulyadi mengumpulkan...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook