Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

KONAWE MERAIH REWARD DARI KEMENKEU

kemiskinan-sapa-konaweSAPA - Pemerintah pusat melalui Kemenkeu RI memberikan reward kepada Pemkab Konawe berupa Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 30.957.317.000. Reward itu diberikan atas prestasi dan kesuksesan Pemkab Konawe mengelolaan keuangan dan aset daerah pada tahun 2011.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Konawe, H. Masri mengatakan, reward itu diberikan Kemenkeu RI atas hasil pemeriksaan BPK RI. "Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 30 miliar ini atas keberhasilan Pemkab Konawe mengelola keuangan dan aset daerah tahun 2011. Dana itu akan dimasukkan dalam APBD 2013," ujar Masri kemarin.

Masri mengklaim, Kemenkeu RI memberikan reward mengacu bobot poin penilaian diantaranya, hasil penilaian BPK menyatakan Pemkab Konawe meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Penyampaian Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Daerah (LKPD ) tepat waktu dan penyusunan dan penetapan APBD dilaksanakan tepat waktu. Termasuk indikator makro, yakni Indeks Perekonomian Masyarakat (IPM) meningkat, angka kemiskinan menurun, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat.

Namun Masri enggan menyebutkan, persentase penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Konawe jika dibandingkan tahun sebelumnya. "Karena itu sesuai penilaian pemerintah pusat yang mengacu dari data BPS, bukan data milik Pemkab Konawe," ujarnya.

Dia juga enggan merinci persentase meningkatnya PAD, sehingga turut mempengaruhi Pemkab Konawe bisa meraih reward DID. "Artinya ada peningkatan PAD dibandingkan tahun sebelumnya. Itu indikator makronya dari Kemenkeu RI sehingga memberikan dana insentif daerah," katanya.

Keberhasilan Pemkab Konawe meraih reward DID. kata Masri, merupakan keberhasilan Bupati Konawe, Lukman Abunawas dalam mengelola dan mengontrol pengelolaan keuangan dan aset daerah. "Atas prestasi ini, Insya Allah target kita pada tahun anggaran 2012 ini kita meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Minimal kita dapat mempertahankan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dengan mengurangi temuan-temuan yang menjadi catatan pengecualian," tandasnya.

 

Sumber : Kendarinews dot com

Terpopuler

Terbaru

KESENJANGAN EKONOMI JOGJA BISA BERBUNTUT KONFLIK SOSIAL

KESENJANGAN EKONOMI JOGJA BISA BERBUNTUT KONFLIK SOSIAL

SAPA INDONESIA - KETIMPANGAN ekonomi atau gini ratio DIY yang...
VALIDASI DATA KEMISKINAN HARUS DIDUKUNG SDM DAN ANGGARAN

VALIDASI DATA KEMISKINAN HARUS DIDUKUNG SDM DAN ANGGARAN

SAPA INDONESIA - MENCERMATI fenomena angka kemiskinan yang...
BELANJA ROKOK MASYARAKAT KULONPROGO TEMBUS RP96 MILIAR PER TAHUN

BELANJA ROKOK MASYARAKAT KULONPROGO TEMBUS RP96 MILIAR PER TAHUN

SAPA INDONESIA - NOMINAL belanja rokok di Kabupaten Kulonprogo,...
SETIAP DESA BERPOTENSI BENTUK BUMDES

SETIAP DESA BERPOTENSI BENTUK BUMDES

SAPA INDONESIA - SETIAP desa memiliki potensi untuk membentuk...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook