Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

KONAWE MERAIH REWARD DARI KEMENKEU

kemiskinan-sapa-konaweSAPA - Pemerintah pusat melalui Kemenkeu RI memberikan reward kepada Pemkab Konawe berupa Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 30.957.317.000. Reward itu diberikan atas prestasi dan kesuksesan Pemkab Konawe mengelolaan keuangan dan aset daerah pada tahun 2011.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Konawe, H. Masri mengatakan, reward itu diberikan Kemenkeu RI atas hasil pemeriksaan BPK RI. "Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 30 miliar ini atas keberhasilan Pemkab Konawe mengelola keuangan dan aset daerah tahun 2011. Dana itu akan dimasukkan dalam APBD 2013," ujar Masri kemarin.

Masri mengklaim, Kemenkeu RI memberikan reward mengacu bobot poin penilaian diantaranya, hasil penilaian BPK menyatakan Pemkab Konawe meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Penyampaian Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Daerah (LKPD ) tepat waktu dan penyusunan dan penetapan APBD dilaksanakan tepat waktu. Termasuk indikator makro, yakni Indeks Perekonomian Masyarakat (IPM) meningkat, angka kemiskinan menurun, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat.

Namun Masri enggan menyebutkan, persentase penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Konawe jika dibandingkan tahun sebelumnya. "Karena itu sesuai penilaian pemerintah pusat yang mengacu dari data BPS, bukan data milik Pemkab Konawe," ujarnya.

Dia juga enggan merinci persentase meningkatnya PAD, sehingga turut mempengaruhi Pemkab Konawe bisa meraih reward DID. "Artinya ada peningkatan PAD dibandingkan tahun sebelumnya. Itu indikator makronya dari Kemenkeu RI sehingga memberikan dana insentif daerah," katanya.

Keberhasilan Pemkab Konawe meraih reward DID. kata Masri, merupakan keberhasilan Bupati Konawe, Lukman Abunawas dalam mengelola dan mengontrol pengelolaan keuangan dan aset daerah. "Atas prestasi ini, Insya Allah target kita pada tahun anggaran 2012 ini kita meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Minimal kita dapat mempertahankan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dengan mengurangi temuan-temuan yang menjadi catatan pengecualian," tandasnya.

 

Sumber : Kendarinews dot com

Terpopuler

Terbaru

FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA BERGESER MULAI TAHUN DEPAN

FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA BERGESER MULAI TAHUN DEPAN

SAPA INDONESIA - PENGGUNAAN dana desa untuk kebutuhan membangun...
MENTERI DESA WAJIBKAN KADES PASANG BALIHO DANA DESA

MENTERI DESA WAJIBKAN KADES PASANG BALIHO DANA DESA

SAPA INDONESIA - MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal...
PEMPROV NTB MENYIAPKAN PERGUB PERCEPATAN PENURUNAN KEMISKINAN

PEMPROV NTB MENYIAPKAN PERGUB PERCEPATAN PENURUNAN KEMISKINAN

SAPA INDONESIA - PEMERINTAH Provinsi Nusa Tenggara Barat mempersiapkan...
MENTERI PDTT: DANA DESA NAIK LAGI TAHUN 2018

MENTERI PDTT: DANA DESA NAIK LAGI TAHUN 2018

SAPA INDONESIA - MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook