Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

MENURUNNYA RTS-PM BUKAN KESALAHAN BPS

kemiskinan-sapa-penerimamanfaatraskinSAPA - Persoalan berkurangnya Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat beras miskin (RTS-PM Raskin) di Kabupaten Sumba Barat bukan karena kesalahan pendataan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat.

Alasannya, karena yang menentukan RTS-PM adalah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai Wakil Presiden RI dan berada di bawah Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) RI. Tugas BPS hanya melakukan pendataan dengan mengajukan pertanyaan kepada masyarakat.

"Hasil pendataan ini selanjutnya dikaji TNP2K untuk menentukan jumlah RTSPM," jelas Kepala BPS Sumba Barat Suprih Handayani melalui Kepala Seksi (Kasie) Statistik Sosial Andrew Donda Muthe di ruang kerjanya, belum lama ini.

Menurut Andrew, akibat berkurangnya RTS-PM penerima raskin di Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya (SBD) sebanyak 3.000 ton raskin masih mengendap di gudang Dolog Sub Divre Waikabubak di Kampung Sawah dan Tambolaka, SBD. Keterlambatan itu karena masih menunggu uang raskin dari RTS-PM di desa-desa penerima raskin.

Camat Loli Grace Ora mengatakan, keterlambatan pengumpulan uang raskin karena adanya pengurangan RTS-PM. Selain itu, ada keluarga yang sebenarnya tidak dikategorikan RTS-PM, namun mendapat kupon raskin dari Kantor Pos. Tidak hanya itu, ada kepala keluarga (KK) yang mendapat kupon raskin, tapi tidak berdomisili di desa atau kelurahan bersangkutan.

"Persoalan-persoalan inilah yang membuat pihak keluarahan/desa dan kecamatan kesulitan dalam pengumpulan dana untuk raskin," ujar Grace.


Sumber : Victory news

Terpopuler

Terbaru

KONSULTAN NASIONAL KEMENDES MONEV DANA DESA DI SABANG

KONSULTAN NASIONAL KEMENDES MONEV DANA DESA DI SABANG

SAPA INDONESIA - KONSULTAN Nasional P3MD Kementerian Desa (Kemendes)...
PENDIDIKAN PINTU KELUAR KEMISKINAN

PENDIDIKAN PINTU KELUAR KEMISKINAN

SAPA INDONESIA - CALON gubernur Ganjar Pranowo mengemukakan...
PEMERINTAH JOKOWI TARGET TAK ADA DESA TERTINGGAL DI INDONESIA PADA 2019

PEMERINTAH JOKOWI TARGET TAK ADA DESA TERTINGGAL DI INDONESIA PADA 2019

SAPA INDONESIA - MENTERI Desa Pembangunan Daerah Tertinggal...
BANDUNG: MASIH ADA DESA YANG TAK PATUH LAPOR DANA DESA

BANDUNG: MASIH ADA DESA YANG TAK PATUH LAPOR DANA DESA

SAPA INDONESIA - BUPATI Bandung, Dadang M Naser mengungkapkan...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook