Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

BANTUAN UNTUK JOMPO ‘RAIB’ PANGULU ANCAM LAPORKAN PENGURUS BKM

kemiskinan-sapa-pantijomppoSAPA - Pangulu Dolok Hataran Suhardi mengancam akan melaporkan pengurus BKM dan UPS di nagorinya yang dinilai bertanggung jawab atas 'raibnya' dana bantuan untuk orangtua jompo di wilayahnya. Hal itu diungkapkan Suhardi kepada METRO.

Menurutnya, sejak adanya laporan para orangtua jompo di Dolok Hataran yang belum menerima bantuan untuk tahun 2011 dan 2012, ia langsung memanggil pengurus BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat). Setelah laporan pembukuan BKM, ternyata UPS (Unit Pengelola Sosial) dana hasil pengoperasian mesin jetor bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) beberapa waktu lalu, tidak masuk ke kas.

Padahal sesuai keterangan pekerja yang mengoperasikan jetor bernama Seger, ia sudah menyetor uang hasil sewa jetor kepada petugas UPS sebesar Rp26,6 juta. Belum lagi pengakuan pekerja lain bernama Rayendra, yang mengaku sudah menyetorkan uang Rp1,7 juta kepada petugas UPS.

Untuk membahas kejadian itu, pangulu langsung membicarakannya dengan pengurus BKM dan UPS. "Tapi setelah semua terkuak, pengurus BKM dan UPS berusaha mengumpulkan kwitansi-kwitansi pengeluaran biaya jetor untuk menutupi dana Rp28,3 juta yang tak jelas kemana perginya itu. Tentu saja saya tidak setuju, sebab diduga kwitansi pengeluaran biaya yang mereka kumpul, direkayasa untuk menutupi kas tahun 2012," ujar Suhardi.

Dugaannya, dana itu sudah digelapkan oleh oknum pengurus BKM dan UPS yang tidak bertanggung jawab. Sebagai konsekwensinya, Suhardi akan membawa masalah itu ke jalur hukum. "Saya sudah mendatangi kantor polisi untuk memberitahukan masalah dugaan penggelapan itu. Sesuai yang saya sampaikan kepada polisi, pengurus BKM dan UPS diduga telah menggelapkan dana hasil pengoperasian jetor itu," kata Pangulu.

Lebih jelas Suhardi mengatakan, salah satu bukti dana tersebut digelapkan, sejak tahun 2011 dan 2012, para orangtua jompo di Nagori Dolok Hataran tidak pernah mendapat bantuan hasil jetor. Terpisah, Poniem (71) seorang jompo di Nagori Dolok Hataran yang sempat ditemui METRO mengatakan, ia pernah mendapat bantuan dari hasil pengelolaan mesin jetor pada tahun 2008 sampai 2010.

Yang diterimanya saat itu adalah 2 kilogram gula pasir, 2 kilogram minyak goreng, dan 1 zak beras berukuran 10 kilogram. Namun untuk dua tahun terakhir (2011-2012), dia belum mendapatkan bantuan sama sekali. "Kalau yang pertama dulu, saya dapat bantuan beras dan minyak. Tapi sekarang memang tidak ada lagi," ujarnya.

Berbeda dengan pengakuan Wasiem (85) dan Wagise (78). Kedua orangtua jompo ini adalah warga Dolok Hataran asli, namun mereka tak pernah mendapat bantuan apapun. "Kami memang pernah dengar soal bantuan hasil jetor itu, tapi sampai sekarang kami belum pernah mendapat bantuan apa-apa. Padahal sejak lahir, kami sudah di kampung ini," ungkap kedua lansia itu.

Sementara Kordinator BKM Isum Parlan Haloho yang dikonfirmasi METRO, mengaku tidak masalah kalaupun persoalan itu berakhir di jalur hukum. Sedangkan Kapolsek Bangun AKP Hitler Sihombing, membenarkan adanya kedatangan pangulu ke kantornya.

"Kita masih meminta keterangan Pangulu Dolok Hataran terkait dugaan penggelapan dana jetor tersebut. Namun untuk saat ini, kita perlu barang bukti dan saksi-saksi yang membenarkan kejadian," ujar Hitler. Sebelumnya, sekira empat tahun silam, Pemkab Simalungun melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) memberikan bantuan satu unit jetor (traktor tangan) kepada pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di Nagori Dolok Hataran.

Hasil dari pengelolaan bantuan itu diperuntukkan membantu orangtua jompo yang berada di Dolok Hataran. Setelah serah terima, BKM menghunjuk UPS dalam pengelolaan jetor. Hasilnya, akan diberikan kepada orangtua jompo sebagai bantuan penanggulangan kemiskinan. Namun sejak 2011 sampai sekarang, hasil pengelolaan jetor tidak pernah dibagi. Sementara semua data pemasukan pendapatan dari jetor juga tidak akurat pada pembukuan BKM.

Camat Siantar Sabmenta Pasaribu juga mengaku akan mengusut tuntas bantuan untuk para orangtua jompo yang hingga kini belum dikeluarkan Unit Pengelola Sosial (UPS). "Saya sudah coba koordinasi dengan pejabat operasional kegiatan mandiri Wirdani, namun hasilnya tetap kurang memuaskan. Wirdani mengaku, UKM belum menyerahkan laporan pembukuan pengelolaan bantuan PNPM itu kepada Penanggung Jawab Operasional Kerja (PJOK). Akibatnya, para jompo belum mendapatkan bantuan," ujarnya.

Lebih lanjut Sabmenta menerangkan, Pangulu Dolok Hataran juga sudah menyampikan keluhan para pengurus panti jompo yang berada di Nagori Dolok Hataran. Tapi kerena program bantuan itu sudah ada sebelum ia menjabat di sana, Sabmenta pun mengatakan, membutuhkan waktu untuk mengusut tuntas kasus tersebut.


Sumber : Metro Siantar

Terpopuler

Terbaru

DANA DESA RP 79.83 MILIAR DIBAGI, DESA DIDORONG BENTUK BUMDES

DANA DESA RP 79.83 MILIAR DIBAGI, DESA DIDORONG BENTUK BUMDES

SAPA INDONESIA - DANA desa tahap pertama sebanyak 60 % dibagikan...
DANA DESA TERMIN PERTAMA CAIR

DANA DESA TERMIN PERTAMA CAIR

SAPA INDONESIA - DANA desa termin pertama 2017 sudah mulai...
TERAPKAN SISKEUDES, KADES DIMINTA REKRUT SARJANA PENDAMPING

TERAPKAN SISKEUDES, KADES DIMINTA REKRUT SARJANA PENDAMPING

SAPA INDONESIA - PENGELOLAAN keuangan desa berupa dana desa...
BUMDES BUAT DESA LEBIH MANDIRI

BUMDES BUAT DESA LEBIH MANDIRI

SAPA INDONESIA - KEMENTERIAN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook