Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI

kemiskinan-sapa-programblt

 

SAPA - Serba-serbi tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT)

 

A. Bantuan Langsung Tunai

Bantuan Langsung Tunai itu dapat didefinisikan sebagai bantuan pemerintah dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada rumah tangga miskin akibat dari dampak kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pada tahun 2005, Pemerintah meluncurkan Program Kompensasi Penghapusan Subsidi Bahan Bakar Minyak.

 

B. Tujuan Bantuan Langsung Tunai

 Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilatar‚Äźbelakangi upaya mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai akibat adanya kebijakan kenaikan harga BBM. Oleh karena itu tujuan pemberian Bantuan Langsung Tunai tersebut adalah :

1. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

 

C. Sasaran Program Bantuan Langsung Tunai

Penerima bantuan langsung tunai adalah Rumah Tangga Sasaran sebanyak 19,1 Juta Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan oleh BPS yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (poorest), Rumah Tangga Miskin (poor) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (near poor) di seluruh wilayah Indonesia.

Rumah Tangga Sasaran atau RTS adalah rumah tangga yang masuk dalam kategori Sangat Miskin, Miskin, dan Hampir Miskin sesuai dengan hasil pendataan BPS dengan jumlah 19,1 juta RTS. Penggantian RTS tidak menambah quota setiap desa/kelurahan. Indikator kemiskinan yang digunakan menggunakan 14 indikator identifikasi dari BPS, dan bukan merupakan variabel intervensi.

 

D. Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai

Syarat menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) terbilang cukup sulit. Agar dapat menerima kartu BLT, rumah tangga yang disurvei harus memenuhi minimal sembilan dari 14 persyaratan yang telah dibuat. Sebuah rumah tangga dapat dikatakan miskin jika memenuhi variabel antara lain :

1. Luas lantai tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi per orang.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, atau kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah, atau tembok tanpa diplester.
4. Tidak ada fasilitas buang air atau WC.
5. Sumber penerangan tidak menggunakan listrik artinya menggunakan penerangan lain seperti lampu minyak, obor.
6. Sumber air minum dari sumur atau mata air tidak terlindungi, sungai, atau air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang, atau minyak tanah.
8. Hanya mengonsumsi daging, susu, atau ayam satu kali dalam seminggu.
9. Hanya mampu membeli satu pasang pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 hektar, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per tahun.

13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah, tidak tamat sekolah dasar (SD), atau hanya SD.
14. Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000.

 

E. Kelemahan kebijakan BLT

Berkaca pada kebijakan BLT di masa lalu (kebijakan BLT tahun 2005) banyak kelemahan-kelemahan dan masalah-masalah yang akan ditimbulkan oleh kebijakan BLT ini, antara lain :

1. Kebijakan BLT bukan kebijakan yang efektif dan efisien untuk menyelesaiakan kemiskinan di Indonesia, ini dikarenakan kebijakan ini tidak mampu meningkatkan derajat dan tingkat kesejahteraan mayarakat miskin

2. Efektifitas dan efisiensi penggunaan dana BLT yang tidak dapat diukur dan diawasi karena lemahnya fungsi pengawasan pemerintahan terhadap kebijakan tersebut
3. Validitas data masyarakat miskin yang diragukan sehingga akan berdampak pada ketepatan pemberian dana BLT kepada masyarakat yang berhak
4. Kebijakan BLT memiliki kecenderungan menjadi pemicu konflik sosial di masyarakat
5. Peran aktif masyarakat yang kurang/minim, sehingga optimalisasi kinerja program yang sulit direalisasikan
6. Dari sisi keuangan negara, kebijakan BLT merupakan kebijakan yang bersifat menghambur-hamburkan uang negara karena kebijakan tersebut tidak mampu menyelesaiakan masalah kemiskinan secara berkelanjutan dan tidak mampu menstimulus produktifitas masyarakat miskin.

 

Sumber : buletininfo

Terpopuler

Terbaru

KEMENDES PDTT: BIDAN KINI BISA GUNAKAN DANA DESA

KEMENDES PDTT: BIDAN KINI BISA GUNAKAN DANA DESA

SAPA INDONESIA - KEMENTERIAN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,...
SEKDA WONOGIRI: ASET DESA HARUS DISELAMATKAN

SEKDA WONOGIRI: ASET DESA HARUS DISELAMATKAN

SAPA INDONESIA - SEBAGAI pengurus barang milik desa, perangkat...
DESA DI GUNUNG KIDUL KELOLA INFORMASI

DESA DI GUNUNG KIDUL KELOLA INFORMASI

SAPA INDONESIA - SELURUH desa di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah...
MEMILAH KORUPSI DESA

MEMILAH KORUPSI DESA

SAPA INDONESIA - KORUPSI desa mulai terungkap (Kompas, 3/3)....

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook