Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

KKP MENDORONG PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI BLUE ECONOMY

kemiskinan-sapa-kkpdorongSAPA - Pemanfaatan ekosistem laut dan sumber daya perikanan untuk kepentingan ekonomi dengan mengabaikan lingkungan mengakibatkan masyarakat pesisir semakin terjerat kemiskinan. Hal itu disebabkan rusaknya sumber daya potensial. Padahal, penempatan nilai-nilai ekologi lebih penting daripada perkembangan nilai ekonomi jangka pendek.

Kemiskinan dan kerusakan ekologis merupakan salah satu faktor utama penyumbang kemiskinan Indonesia.

Menyadari hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadikan paradigma blue economy sebagai paham dalam pembangunan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Konsep ini dinilai mampu mengembangkan ekonomi masyarakat secara komprehensif yang bermuara pada tercapainya pembangunan nasional secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Konsep blue economy mampu menjadi jembatan antara nilai ekonomi, sosial dan lingkungan. Dan konsep itu akan bersinergi dengan pelaksanaan "triple track strategy" yakni, program pro-poor (penanggulangan kemiskinan), pro-growth (pertumbuhan), pro- job (perekrutan tenaga kerja) dan pro-environment (pelestarian lingkungan). "Paradigma tersebut melengkapi konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development).," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo dalam acara Discussion Forum on Blue Economy di Jakarta, Rabu (12/12/2012).

Adapun prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Dengan demikian blue economy merupakan motor penggerak utama pembangunan berkelanjutan.

Dengan paradigma tersebut, diharapkan dapat menghilangkan dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Paradigmablue economy , Sharif C. Sutardjo melanjutkan, tidak hanya saja menghitung nilai materi saja, tapi juga biaya sosial dan lingkungan.

Di samping itu, pengembangan aktivitas ekonomi yang berbasiskan blue economy yang diterapkan pada pesisir dan laut akan terintegrasi dengan Integrated Coastal Management (ICM). Model pengelolaan pesisir secara terpadu tersebut, membutuhkan suatu pemetaan tata ruang laut (zonasi) secara spesifik.

Melalui pemetaan kawasan tersebut maka stakeholder terkait dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan efisien dan ramah lingkungan secara berkelanjutan.

Perencanaan tata ruang secara terpadu bertujuan untuk melindungi sumber daya renewabledan non-renewable di sekitar lokasi eksploitasi sumber daya. Konsepsi ini pun mendapat lampu hijau, yakni telah diusulkannya sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sektor kelautan dan perikanan 2013-2025.


Editor : Agus K Supono

Terpopuler

Terbaru

WONOSOBO TERPILIH JADI PERCONTOHAN OPEN DATA KEUANGAN DESA

WONOSOBO TERPILIH JADI PERCONTOHAN OPEN DATA KEUANGAN DESA

SAPA INDONESIA - KEMENTERIAN Dalam Negeri memprediksi, alokasi...
DANA DESA STIMULASI PEMBENTUKAN 18.446 BUMDES

DANA DESA STIMULASI PEMBENTUKAN 18.446 BUMDES

SAPA INDONESIA - DANA desa sudah dicairkan sekira 95,54%. Sejak...
SLEMAN: 6 DESA BELUM REALISASIKAN BANTUAN

SLEMAN: 6 DESA BELUM REALISASIKAN BANTUAN

SAPA INDONESIA - PENYERAPAN Dana Desa (DD) di enam desa di...
MENDAGRI PERKIRAKAN DANA DESA 2018 CAPAI RP103 TRILIUN

MENDAGRI PERKIRAKAN DANA DESA 2018 CAPAI RP103 TRILIUN

SAPA INDONESIA - MENTERI Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memperkirakan...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook