Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

DATA PENERIMA RASKIN HARUS AKURAT

kemiskinan-sapa-dataraskinakuratSAPA - Penanggulangan kemiskinan, merupakan salah satu agenda prioritas pembangunan kota Makassar. Untuk mendukung hal tersebut, telah dibentuk Tim Nasional percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Pusat. 

Salah satu tugas TNP2K, mengembangkan dan mengelolah suatu sistem berbasis data terpadu Rumah Tangga (Ruta) di Makassar. Sistem tersebut, dianggap berhak menjadi penerima program penanggulangan kemiskinan melalui pendataan program perlindungan Sosial (PPLS) yang dikelolah Badan Pusat Statistik (BPS).

Untuk data wilayah Makassar, penurunan sangat signifikan. Hanya saja pengurangan itu dinilai tak terdata akurat.

Pasalnya, beberapa warga miskin yang dulunya berhak mendapatkan beras bersubsidi tersebut, kini tak terdata lagi. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat kota Makassar, H A Irwan Bangsawan, Selasa (11/12), membenarkan pengurangan tersebut.

"Benar ada pengerungan yang sangat signifikan. Menurut pendataan PPLS 2008, sebanyak 62.192 Rumah Tangga Sasaran (RTS), sedangakan 2011 berkurang menjadi 46.355," ujarnya. Intinya, pengurangan tersebut, sejak tahun 2008, karena adanya pendataan dilakukan BPS melalui TNP2K Pusat. Dalam penfataan tersebut, terjadi selisih pengurangan yang cukup signifikan.

Jumlah Raskin, lanjut Irwan, dari 15 837 Kepala Keluarga (KK) berkisar 25,46 persen yang di peruntuhkan warga sangat miskin, miskin, hampir miskin, serta rawan miskin.

Hal itulah yang menimbulkan banyak komplain ke masyarakat. Diharapkan, lanjut Irwan, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pendataan secara orisinil. Pasalnya, yang dialakukan saat ini tak akurat. Penyebab lainya, 2008 pendataan mempunyai kerjaan indikator 3.

Diantaranya, miskin, sangat miskin, dan hampir miskinN. Sementara itu, di tahun 2011 terdapat 4 indikator, miskin, sangat miskin, hampir miskin, rentang miskin. Inilah yang dianggap menjadikan perbedaan pendataan.

"Kita harap BPS dalam melakukan pendataan membuat alat ukur yang pasti atau tetap, agar model pendataan bisa tetap," ujarnya. Saat ini, sistem pembagian Raskin bervariasi, tidak sama pada tiap kelurahan. Itu tergantung kondisi kelurahan dan jumlah penguranganya yang disepakati melalui berita acara bersama lurah dan beberapa masyaratnya," tegas Irwan. Pemerintah Kota mengatisipasi dan kini validasi data ulang dengan anggaran APBD Perubahan, yang melibatkan BPS. Itu sudah dilakukan untuk masyarakat miskin 2013.

 

Sumber : Ujungpandang Expres

Terpopuler

Terbaru

RPJMN TARGETKAN RASIO GINI MENCAPAI 0,36 PADA 2019

RPJMN TARGETKAN RASIO GINI MENCAPAI 0,36 PADA 2019

SAPA INDONESIA - PEMERINTAH berkomitmen mempercepat laju pemerataan...
KETIMPANGAN SOSIAL TURUN BANTU CAPAI TARGET SDGS

KETIMPANGAN SOSIAL TURUN BANTU CAPAI TARGET SDGS

SAPA INDONESIA - SEJALAN dengan penurunan rasio gini, indeks...
KORUPSI DANA DESA RP 137,9 JUTA, SEORANG KADES DITAHAN

KORUPSI DANA DESA RP 137,9 JUTA, SEORANG KADES DITAHAN

SAPA INDONESIA - KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Gunungkidul, Yogyakarta,...
PROGRAM GERBANG DESA UNTUK MEMPERKECIL KESENJANGAN PEMBANGUNAN

PROGRAM GERBANG DESA UNTUK MEMPERKECIL KESENJANGAN PEMBANGUNAN

SAPA INDONESIA - SEKRETARIS Daerah Provinsi Lampung Sutono...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook