Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

PELAYANAN KESEHATAN DI BANDUNG DINILAI KURANG BAIK

kemiskinan-sapa-pelayanankesehatanSAPA - Pelayanan kesehatan untuk warga Kabupaten Bandung Jabar penerima jaminan kesehatan, baik Jamkesmas maupun Jamkesda, dianggap masih kurang. Selain itu, pemilik hak Jamkesmas ternyata belum pernah mendapatkan informasi yang utuh terkait haknya dalam menerima layanan kesehatan yang harus dilaksanakan pihak rumah sakit dan puskesmas.

"Dari hasil penelitian, ada pemilik Jamkesmas, tidak tahu haknya untuk mendapatkan pelayanan gratis kesehatan baik di puskesmas dan rumah sakit. Dan di 13 kecamatan yang tertinggal, berdasarkan data IPM dibawah rata-rata. Dari 482 sampel, hanya 27 persen pengguna Jamkesmas yang mengakses ke rumah sakit," kata Ketua Divisi Advokasi Forum Diskusi Anggaran (FDA) Kabupaten Bandung, Deni Abdulah kepada wartawan, Rabu (12/12).

Denny menjelaskan, setelah melakukan survei pihaknya menemukan 36,93 persen peserta Jamkesmas tidak mengetahui hak sebagai peserta jamkesmas. "Masyarakat miskin biasanya berpendidikan rendah, sehingga informasi program pun kesulitan untuk mengakses. Ini menjadi tanggungjawab pemerintah untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat," ucapnya.

Lebih jauh dia menjelaskan, hasil survey di lapangan mendapatkan, sebanyak 18,05 persen pengguna Jamkesmas adalah petani, sedangkan buruh mencapai 18,7 persen. "Hasil tersebut, menimbulkan pertanyaan apakah buruh tidak mendapatkan jaminan kesehatan dari perusahaannya. Seharusnya ini tidak perlu terjadi, karena jaminan kesehatan buruh seharusnya dijamin oleh perusahaannya," ujarnya.

Terkait layanan Jamkesmas, hasil survey dilakukan FDA terhadap 482 orang di 13 kecamatan tertinggal Kab Bandung, pengguna Jamkesmas yang bisa mengakses rumah sakit hanya 27 persen saja. Kecamatan itu adalah Arjasari, Bojongsoang, Cimaung, Ciwidey, Ibun, Katapang, Kertasari, Kutawaringin, Nagreg, Paseh, Pasirjambu, Rancabali, dan Solokanjeruk.

Denny mengatakan, artinya sebagian pemegang kartu kepesertaan Jamkesmas bukan yang benar-benar masyarakat miskin. "Kalau buruh industri, merupakan kewajiban perusahaan yang memberikan fasilitas pelayanan kesehatan. Tapi kalau buruh industri yang memegang kartu kepesertaan Jamkesmas, berarti pemerintah memberikan subsidi kepada pengusaha industri," pungkasnya.


Sumber : Lingkar jabar

Terpopuler

Terbaru

MENTERI PDTT: DANA DESA NAIK LAGI TAHUN 2018

MENTERI PDTT: DANA DESA NAIK LAGI TAHUN 2018

SAPA INDONESIA - MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal...
PENGELOLAAN DANA DESA, KADES DI WONOGIRI MINTA ADA TENAGA PENDAMPING

PENGELOLAAN DANA DESA, KADES DI WONOGIRI MINTA ADA TENAGA PENDAMPING

SAPA INDONESIA - KALANGAN kepala desa (Kades) di Wonogiri mengakui...
MENDES APRESIASI EMBUNG DESA MANFAATKAN DANA DESA

MENDES APRESIASI EMBUNG DESA MANFAATKAN DANA DESA

SAPA INDONESIA - MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,...
JUMLAH PENGANGGURAN DIY CAPAI 80.245 ORANG

JUMLAH PENGANGGURAN DIY CAPAI 80.245 ORANG

SAPA INDONESIA - KEPALA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook