Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

KKP PERKUAT EKONOMI DESA PESISIR DENGAN PROGRAM PDPT

kemiskinan-sapa-desapesisirSAPA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara bertahap telah melakukan intervensi terhadap penguatan ekonomi masyarakat pesisir dan ketahanan desa terhadap bencana yang dilaksanakan melalui program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT). Hasilnya, pada tahun ini sebanyak 48 desa pesisir di 16 Kabupaten / Kota telah berhasil dikembangkan sehingga dapat mengurangi resiko masyarakat dari bencana alam dan dampak perubahan iklim. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C.Sutardjo ketika menghadiri acara Lokakarya Nasional Pengembangan Desa Pesisir Tangguh di Jakarta, Kamis (13/12).

Sharif menjelaskan, sebagai langkah nyata di dalam pelaksanaan PDPT, KKP telah melakukan penataan dan peningkatan kehidupan desa pesisir/nelayan berbasiskan masyarakat, menginovasi kegiatan yang mampu menghasilkan keluaran (output) yang secara fisik sesuai dengan permasalahan dan prioritas kebutuhan masyarakat sehingga dapat memberikan manfaat riil bagi masyarakat pesisir. Selanjutnya, pembelajaran secara tidak langsung kepada masyarakat pesisir dan pulau - pulau kecil agar dapat menemukan cara-cara pemecahan masalah dan kebutuhannya sendiri dengan memberdayakan segenap potensi yang ada. Dan terakhir, mendorong masyarakat pesisir menjadi agen pembangunan.

Sebabnya, sampai saat ini, masyarakat pesisir masih menghadapi empat persoalan utama yakni tingginya tingkat kemiskinan, kerusakan sumber daya pesisir, rendahnya kemandirian organisasi sosial desa, serta minimnya infrastruktur dan kesehatan lingkungan di pemukiman desa. Keempat persoalan pokok diatas memberikan andil atas tingginya kerentanan desa menghadapi bencana alam dan perubahan iklim. Di sisi lain, hal tersebut turut didukung dengan posisi Indonesia yang berada di kawasan cincin api (ring of fire). Berdasarkan realitas tersebut, program PDPT menitikberatkan pada upaya integrasi pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur wilayah pesisir serta mendukung pembangunan iklim usaha ekonomi produktif. "Artinya program PDPT ini, bermuara pada penanggulangan kemiskinan, keberlanjutan kelembagaan masyarakat, kelestarian lingkungan, kemandirian keuangan desa, siaga terhadap bencana serta perubahan iklim," imbuhnya.

Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pokok yang dihadapi komunitas desa pesisir tersebut, PDPT memiliki bina program yang diterjemahkan menjadi kedalam lima bina, yakni bina manusia, bina usaha, bina sumberdaya, bina lingkungan, dan bina siaga bencana. Rupanya, program tersebut tidak hanya sekedar wacana dan jargon saja, hal ini ditandai dengan telah berjalannya kelima bina program yang terkandung di dalam PDPT.

Kelima program tersebut yakni, pertama untuk bina infrastruktur dan lingkungan seperti pembuatan dan atau peningkatan jalan dengan total 37,3 km, sarana air bersih sebanyak 86 unit, MCK sebanyak 110 unit, rehabilitasi rumah nelayan 17 unit serta jembatan dan drainase. Kedua, bina sumber daya pesisir seperti, telah dilakukannya penanaman sebanyak 576 ribu vegetasi pantai berupa mangrove, ketapang, cemara udang, diserahkannya 221 unit terumbu karang buatan, dan pondok informasi pengelolaan sumberdaya pesisir sebanyak 1 unit. Ketiga, bina siap siaga bencana dan perubahan iklim seperti, pembangunan shelter penampungan sebanyak 3 unit, sarana informasi bencana berupa pondok informasi bencana sebanyak 4 unit, 7 paket sarana informasi dini, 18 paket sarana dan prasarana antisipasi bencana, dan pelindung pantai sepanjang 2500m. Keempat, bina usaha seperti, usaha alternatif serta pelatihan kewirausahaan sebanyak 198 unit kegiatan dan yang terakhir bina siaga bencana.

Adapun dari 16 kabupaten yang mendapat sentuhan program PDPT, yakni, Kabupaten Asahan, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kulon Progo,

Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Banjar, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Parigi Moutong, Kota Bau - Bau, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Teluk Wondama.

Sementara itu di dalam mengelola kawasan pesisir secara terpadu yang berbasiskan masyarakat, model pembangunan desa pesisir tersebut menitik beratkan aksinya pada Integrated Coastal Management (ICM). Pengembangan aktivitas ekonomi berbasiskan pesisir dan laut yang terintegrasi dengan Integrated Coastal Management (ICM) membutuhkan suatu pemetaan tata ruang laut (zonasi) secara spesifik. Pemetaan kawasan tersebut bertujuan untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan efisien dan ramah lingkungan secara berkelanjutan. Maka dari itu, siklus dari ICM mengacu pada 5 tahapan penting guna mengembangkan PDPT. Kelima tahapan tersebut terdiri dari tahap persiapan, tahap sosialisasi adopsi program dan pendanaan PDPT, tahap rencana aksi untuk implementasi program (institusional), tahap pelaksanaan kegiatan serta tahapan evaluasi.


DUKUNG BLUE ECONOMY


Program PDPT merupakan perwujudan dari paradigma blue economy yang tengah dikembangkan dan diperkaya KKP. Hal itu turut didukung pula, oleh kegiatan – kegiatan ekonomi di desa pesisir yang dicirikan pada aktivitas pemanfaatan sumber daya dan jasa lingkungan pesisir. Aktivitas ekonomi di wilayah pesisir tersebut meliputi perikanan, perdagangan, wisata bahari, dan transportasi. "Program tersebut sejalan dengan konsep blue economy yang menekankan pentingnya mengoptimalkan social capital dan inclusiveness, efisiensi sumberdaya melalui inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan meminimalkan limbah guna pencapaian pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan perlindungan lingkungan," jelasnya.

Tak hanya itu, program PDPT merupakan bagian dari komponen utama dalam mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Pasalnya, program tersebut diformulasikan di dalam bingkai kemandirian desa sebagai benteng ekologis agar mampu mengurangi risiko bencana dan dampak perubahan iklim, penguatan desa – desa pesisir terluar yang menjadi basis geopolitik untuk ketahanan nasional, dan penguatan identitas bahari berdasarkan nilai-nilai budaya lokal. Kendati demikian Sharif mengingatkan, keberhasilan program PDPT ini perlu sinergi antara program dengan kegiatan lintas sektor yang dilakukan para pemangku kekuasaan di bidang ini, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah setingkat desa / kelurahan, kalangan akademis, dan organisasi-organisasi masyarakat.


Sumber : Bogor dot net

Terpopuler

Terbaru

DANA DESA RP 79.83 MILIAR DIBAGI, DESA DIDORONG BENTUK BUMDES

DANA DESA RP 79.83 MILIAR DIBAGI, DESA DIDORONG BENTUK BUMDES

SAPA INDONESIA - DANA desa tahap pertama sebanyak 60 % dibagikan...
DANA DESA TERMIN PERTAMA CAIR

DANA DESA TERMIN PERTAMA CAIR

SAPA INDONESIA - DANA desa termin pertama 2017 sudah mulai...
TERAPKAN SISKEUDES, KADES DIMINTA REKRUT SARJANA PENDAMPING

TERAPKAN SISKEUDES, KADES DIMINTA REKRUT SARJANA PENDAMPING

SAPA INDONESIA - PENGELOLAAN keuangan desa berupa dana desa...
BUMDES BUAT DESA LEBIH MANDIRI

BUMDES BUAT DESA LEBIH MANDIRI

SAPA INDONESIA - KEMENTERIAN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook