Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

PEMERINTAH KOTA CIMAHI ABAIKAN RAKYAT

 kemiskinan-sapa-jamkesda

SAPA - Badan Legislasi DPRD Kota Cimahi menilai Pemkot Cimahi tidak berpihak pada rakyat. Hal ini disebabkan adanya penolakan mengenai pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Jamkesda, padahal telah disetujui masuk program legislasi daerah (Prolegda) 2012.

"Pembahasan Raperda itu sebelumnya telah disampaikan, namun staf ahli politik dan pemerintah Kota Cimahi menganggap mekanisme Raperda tersebut salah,"ujar Wakil Ketua Badan Legislasi DPRD Kota Cimahi Ike Hikmawati, kemarin. Diketahui,prosespembahasan Raperda tentang Jamkesda sudah sesuai aturan yang dalam penyelenggaraannya diusulkan Komisi IV DPRD dan telah disetujui masuk Prolegda 2012.

"Sebelumnya,Wali Kota Cimahi menyatakan segera membahas Raperda usul prakarsa DPRD tersebut karena memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat,"katanya. Dia menilai saat ini perwakilan eksekutif enggan membahasnya. Haltersebutmerupakan sebuah ironi terhadap amanat undang-undang terutama Pasal 13 ayat 1 UU No 36/2009 tentang Kesehatan bahwa setiap orang berkewajiban turut serta dalam program Jamkesmas.

"Pemda dalam mengupayakan jaminan kesehatan masyarakat harus menyelenggarakan Jamkesda terutama bagi setiap penduduk miskin yang tidak dijamin dengan Jamkesmas serta iurannya ditanggung pemerintah daerah,"jelas Ike. Menurut dia, yang menjadi keberatan eksekutif karena kesulitan mencari peserta dan belum ada data akurat dari tim nasional program penanggulangan kemiskinan (TNP2K).

Menanggapi ini, Staf Ahli Pemerintah Kota Cimahi Kardin Panjaitan membantah pemkot tidak pro rakyat karena enggan membahas Raperda tentang Jamkesda."Apa yang disampaikan para anggota dewan tersebut hanya meminta diberi persepsi komprehensif mengenai kajian tersebut, sehingga persepsinya seluruh penyakit masyarakat dapat dijamin," katanya.

 

seputar-indonesia dot com

Terpopuler

Terbaru

MENDES INGIN MASYARAKAT KAWAL DANA DESA KARENA RENTAN PENYELEWENGAN

MENDES INGIN MASYARAKAT KAWAL DANA DESA KARENA RENTAN PENYELEWENGAN

SAPA INDONESIA - MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,...
LPJ BELUM MASUK, PENCAIRAN DANA DESA TAHAP 1 TERHAMBAT

LPJ BELUM MASUK, PENCAIRAN DANA DESA TAHAP 1 TERHAMBAT

SAPA INDONESIA - LAPORAN hasil kegiatan penggunaan dana desa...
PKH PANGKAS 250 RIBU WARGA MISKIN

PKH PANGKAS 250 RIBU WARGA MISKIN

SAPA INDONESIA - TAHUN 2017 ini Kementerian Sosial (Kemensos)...
TAGIH DANA DESA RP 54 MILIAR, 119 KADES DI NUNUKAN MOGOK BEKERJA

TAGIH DANA DESA RP 54 MILIAR, 119 KADES DI NUNUKAN MOGOK BEKERJA

SAPA INDONESIA - RATUSAN kepala desa di wilayah perbatasan...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook