Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

DPR SAHKAN TUJUH KABUPATEN BARU

kemiskinan-sapa-dpr

SAPA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan tujuh rancangan undang-undang Daerah Otonom Baru (DOB) menjadi undang-undang pada rapat paripurna Jumat (14/12/2012). Dengan demikian, Indonesia kembali memiliki tujuh kabupaten baru yang terletak di Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Maluku Tengah, Maluku Utara, sumatera Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar menjelaskan, pada awalnya pemerintah mengusulkan adanya pembentukan 19 DOB. Usulan itu kemudian dibahas di tingkat Dewan. Pada tanggal 25 Oktober 2012, rapat paripurna DPR sudah terlebih dulu mengesahkan lima DOB baru. Dari 14 usulan DOB sisanya, Pemerintah dan Dewan pun akhirnya sepakat membentuk 7 daerah di antaranya dengan berbagai pertimbangan seperti cakupan wilayah, batas-batas wilatah, nilai dan jangka waktu pemberian dana hibah, dan klasifikasi jumlah penduduk.

"Diputuskan fraksi-fraksi dan pemerintah menyetujui 7 dari 14 RUU tentang daerah otonom tersebut," ujar Agun.

Ketujuh DOB itu yakni Kabupaten Mahakam Ulu (Kalimantan Timur), Kabupaten Malaka (Nusa Tenggara Timur), Kabupaten Mamuju Tengah (Sulawesi Barat), Kabupaten Banggai Laut (Sulawesi Tengah), Kabupaten Pulau Taliabu (Maluku Utara), Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Sumatera Selatan), dan Kabupaten Kolaka Timur (Sulawesi Tenggara. "Sedangkan terhadap sisa tujuh RUU lainnya akan dibahas kembali pada masa persidangan III Tahun sidang 2012-2013," kata Agun.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengapresiasi anggota dewan lantaran setelah melakukan diskusi panjang akhirnya mencapai kesepakatan itu. Hal itu menandakan bahwa membuat DOB tidaklah mudah. Gamawan berpesan agar pemekaran wilayah ini nantinya benar-benar untuk mensejahterakan rakyat. "Penambahan daerah pemekaran tentunya akan menambah infrastruktur. Untuk itu, kami harapkan masyarakat dan DPRD setempat aktif mengevaluasi penggunaaan APBD," kata Gamawan.

 

nasional dot kompas dot com

Terpopuler

Terbaru

MENDES INGIN MASYARAKAT KAWAL DANA DESA KARENA RENTAN PENYELEWENGAN

MENDES INGIN MASYARAKAT KAWAL DANA DESA KARENA RENTAN PENYELEWENGAN

SAPA INDONESIA - MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,...
LPJ BELUM MASUK, PENCAIRAN DANA DESA TAHAP 1 TERHAMBAT

LPJ BELUM MASUK, PENCAIRAN DANA DESA TAHAP 1 TERHAMBAT

SAPA INDONESIA - LAPORAN hasil kegiatan penggunaan dana desa...
PKH PANGKAS 250 RIBU WARGA MISKIN

PKH PANGKAS 250 RIBU WARGA MISKIN

SAPA INDONESIA - TAHUN 2017 ini Kementerian Sosial (Kemensos)...
TAGIH DANA DESA RP 54 MILIAR, 119 KADES DI NUNUKAN MOGOK BEKERJA

TAGIH DANA DESA RP 54 MILIAR, 119 KADES DI NUNUKAN MOGOK BEKERJA

SAPA INDONESIA - RATUSAN kepala desa di wilayah perbatasan...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook