Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

TERDAPAT 700 RIBU JIWA, “WARGA SILUMAN”

SAPA - Sebanyak 700 ribu masyarakat Sumbar tidak terakomodir dalam rencana strategi (renstra) pembangunan daerah. Ini disebabkan adanya perbedaan data antara perekaman data e-KTP dengan data sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).

Jumlah penduduk yang terdata dalam perekaman data e-KTP sebanyak 5,6 juta jiwa. Sedangkan jumlah berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan BPS sebanyak 4,9 juta jiwa. Perbedaan data tersebut, menyulitkan pemprov menentukan program strategi di daerah, terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan jaminan kesehatan masyarakat.

Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur Sumbar, Muslim Kasim saat kunjungan kerja Komisi IX DPR RI, kemarin (17/12) di auditorium Gubernur. "Ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Sebab ini akan berdampak terhadap pembangunan daerah. Perbedaan data ini juga menyebabkan dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) yang diterima daerah menjadi lebih kecil. Karena pembagian DAU dan DAK berdasarkan komposisi jumlah penduduk," ujarnya.

Ia menyebutkan, struktur ekonomi Sumbar didukung tiga sektor, pertanian, perdagangan, jasa lebih dari 57 persen. Sektor pertanian menyumbang sebesar 23,50 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2010, memang sedikit menurun. Tahun 2012, kontribusi sektor pertanian sebesar 23,84 persen. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari tahun 2010 sebesar 5,93 persen menjadi 6,22 persen pada tahun 2011.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, tahun 2011 jumlah usia kerja mencapai 3,33 juta orang, dibandingkan tahun 2010 meningkat 38 ribu orang dari 3.306 juta orang. Dan jumlah angkatan kerja mencapai 2,213 juta orang tahun 2011, bertambah sebesar 19,5 persen. Februari 2012, jumlah angkatan kerja mencapai 2,351 juta naik sebesar 17 ribu orang dibandingkan Februari 2011.

"Indikator kemiskinan yang dipakai BPS tidak sesuai kondisi riil sebagian besar masyarakat Sumbar. Dilihat dari segi indikator kemiskinan yang ada seperti lantai rumah tanah dan makan satu kali sehari hanya sebagian kecil," ucapnya.

Sementara itu, data yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja Sumbar, jumlah pengangguran terbuka turun dari 7,14 persen menjadi 6,25 persen. Ini disebabkan semakin meningkatnya jumlah lapangan pekerjaan. Disnakertrans telah melakukan berbagai program antara lain, pelatihan kerja berbasis kompetensi, pelatihan berbasis masyarakat, program pemagangan, kemitraan, pelatihan kewirausahaan.

"Dengan tidak masuknya 700 ribu masyarakat Sumbar dalam perencanaan strategis pembangunan, akan merugikan masyarakat. Kami akan melaporkan perbedaan data tersebut ke pusat. Sehingga, Pemprov mendapat rujukan yang jelas terhadap data yang dipakai da-lam pembuatan rencana strategis di daerah," tuturnya.


Sumber : Padang Expres

Terpopuler

Terbaru

KESENJANGAN EKONOMI JOGJA BISA BERBUNTUT KONFLIK SOSIAL

KESENJANGAN EKONOMI JOGJA BISA BERBUNTUT KONFLIK SOSIAL

SAPA INDONESIA - KETIMPANGAN ekonomi atau gini ratio DIY yang...
VALIDASI DATA KEMISKINAN HARUS DIDUKUNG SDM DAN ANGGARAN

VALIDASI DATA KEMISKINAN HARUS DIDUKUNG SDM DAN ANGGARAN

SAPA INDONESIA - MENCERMATI fenomena angka kemiskinan yang...
BELANJA ROKOK MASYARAKAT KULONPROGO TEMBUS RP96 MILIAR PER TAHUN

BELANJA ROKOK MASYARAKAT KULONPROGO TEMBUS RP96 MILIAR PER TAHUN

SAPA INDONESIA - NOMINAL belanja rokok di Kabupaten Kulonprogo,...
SETIAP DESA BERPOTENSI BENTUK BUMDES

SETIAP DESA BERPOTENSI BENTUK BUMDES

SAPA INDONESIA - SETIAP desa memiliki potensi untuk membentuk...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook