Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

PROBOLINGGO TERMISKIN KE-3 DI JAWA TIMUR

kemiskinan-sapa-kabupatenprobolinggoSAPA - Diam-diam Kabupaten Probolinggo menorehkan posisi ke tiga di Jatim dari segi besaran angka kemiskinan. Rencana aksi pun digelindingkan untuk mengatasi kemiskinan termasuk melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
Hal itu terungkap daalam Lokakarya Mid-Term Review PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM MP) di Ruang Bentar, Pemkab Probolinggo. Kegiatan yang dibuka Sekdakab HM. Nawi itu menampilkan narasumber Quratu Ayun (konsultan PNPM Jatim), Kepala Bappeda Dewi Korina dan Koordinator PNPM MP Kabupaten Probolinggo, Subandi Thohir.

"Dari segi angka kemiskinan ternyata Kabupaten Probolinggo ranking tiga di Jatim. Syukurlah masih di bawah Sampang dan Bangkalan," ujar Ayun. Merujuk data (Badan Pusat Statistik)BPS, angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo pada 2011 mencapai 25,22%.

Angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka kemiskinan di tingkat Propinsi Jatim, 13,85% dan tingkat nasional 12,36%. Bahkan sebelumnya, angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo melambung di atas 30%. Yakni pada 2007 mencapai sekitar 33%, 2008 mencapai sekitar 30%, dan 2009 mencapai 30,13%.

Untuk menanggulangi kemiskinan, kata Ayun, tidak cukup sebatas pengucuran bantuan tunai seperti BLT (bantuan langsung tunai). "Harus ada upaya memberdayakan manusianya atau dengan kata lain manusianya dipintarkan," ujarnya.

Sementara itu Kepala Bappeda, Dewi Korina mengatakan, masalah kemiskinan menjadi "PR" (pekerjaan rumah) bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Dikatakan memang ada sebagian urusan menjadi wewenang pemeriantah pusat seperti urusan agama, pertanahan, hingga pertahanan. "Begitu menyangkut kemiskinan, menjadi urusan bersama pemerintah pusat dan daerah," ujarnya.

Kebijakan pemerintah menaikkan bahan bakar minyak (BBM) misalnya, juga memicu angka kemiskinan di daerah. "Patokan tingginya angka garis kemiskinan juga semakin memperbesar prosentase angka kemiskinan di daerah," ujar mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH).

Program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo, kata Kepala Bappeda, Dewi Korina, bertumpu empat klaster pro-rakyat. Yakni, klaster I berupa bantuan dan jaminan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), program beras untuk rakyat miskin (raskin), program jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) dan program bantuan siswa miskin (BSM).

"Klaster II berupa pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan," ujarnya. Klaster III berupa pemberdayaan UMKM di antaranya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sedangkan klaster IV berupa penanggulangan kemiskinan meliputi, penyediaan rumah sangat murah, kendaraan angkutan umum murah, air bersih untuk rakyat, listrik murah dan hemat, peningkatan kehidupan untuk nelayan serta peningkatan kehidupan masyarakat pinggir perkotaan.

 

Kemiskinan Pamekasan
Sementara itu angka kemiskinan di Pamekasan dinilai masih tinggi. Pada tahun 2010 lalu angka kemiskinan mencapai 200.897 atau sekitar 23,14 persen dari jumlah penduduk. Dibandingkan dengan angka kemiskinan Jatim pada tahun yang sama maka sangat jauh jaraknya, yakni di Jatim telah mencapai 15,26 persen.

Sekretaris Bappeda Pamekasan Drs. Nurkodim MPd., mengatakan, dengan angka kemiskinan yang berada di atas 20 persen itu, tekad Pamekasan untuk bisa mencapai angka 12 persen pada tahun 2014 untuk mengurangi kemiskinan, terasa sangat sulit.

"Sekalipun dari tahun ke tahun ada penurunan angka kemiskinan, namun Pamekasan ini lamban dan perlu usaha serius untuk mengejar angka sama dengan rata rata Jatim tahun ini 15 persen. Tapi tetap akan kita upayakan," katanya, saat menjadi pemateri dalam Semiloka PNPM MP Kabupaten Pamekasan tahun anggaran 2012.

Nurkodim mengungkapkan, dari aspek pertumbuhan ekonomi Pamekasan juga masih lamban jika dibandingkan dengan rata-rata Jatim. Sejak tahun 2008 - 2010, pertumbuhannya sangat rendah. Tahun 2008 sebesar 5,53 %, tahun 2009 5,18 % dan tahun 2010 sebesar 5,75 persen. Sementara rata rata Jatim tahun 2008 sebesar 5,94 % tahun 2009 mencapai 5,01 % dan tahun 2010 mencapai 6,67 %.

"Tidak heran jika ada pejabat di Jatim mengatakan bahwa angka penurunan kemiskinan rata rata Jatim tidak bisa naik bagus akibat angka kemiskinan di Madura termasuk di Pamekasan yang masih tetap tinggi, sehingga mempengaruhi rata-rata Jatim. Sampai ada ungkapan bahwa Jatim miskin karena Madura," ungkapnya.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan itu, kata Nurkodim, adalah intensifikasi program PNPM atau program pemberdayaan masyarakat lainnya. Program tersebut harus dilakukan secara kontinyu dan terencana dan terintegrasi sehingga bisa membuahkan hasil yang bagus untuk pemberdayaan masyarakat.

"Tidak seperti selama ini bahwa setiap kali program selesai, tidak ada tindak lanjut dan pembinaan pada masyarakat agar terus berdaya. Tentunya ini membutuhkan langkah yang harus diperhatikan. Namun yang paling pokok mental masyarakat yang harus mandiri," paparnya.


Sumber : Surabaya Post

Terpopuler

Terbaru

JOKOWI: 241 DESA BELUM MENERIMA DANA DESA

JOKOWI: 241 DESA BELUM MENERIMA DANA DESA

SAPA INDONESIA - PRESIDEN Joko Widodo mengaku mendapat laporan...
FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA BERGESER MULAI TAHUN DEPAN

FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA BERGESER MULAI TAHUN DEPAN

SAPA INDONESIA - PENGGUNAAN dana desa untuk kebutuhan membangun...
MENTERI DESA WAJIBKAN KADES PASANG BALIHO DANA DESA

MENTERI DESA WAJIBKAN KADES PASANG BALIHO DANA DESA

SAPA INDONESIA - MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal...
PEMPROV NTB MENYIAPKAN PERGUB PERCEPATAN PENURUNAN KEMISKINAN

PEMPROV NTB MENYIAPKAN PERGUB PERCEPATAN PENURUNAN KEMISKINAN

SAPA INDONESIA - PEMERINTAH Provinsi Nusa Tenggara Barat mempersiapkan...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook