Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

MEREKA YANG MAMPU TIDAK BISA MENDAPATKAN LAYANAN JAMKESMAS

SAPA - Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas) harus tepat sasaran untuk masyarakat miskin. Pasalnya, anggaran yang disediakan dalam APBN tentunya diperuntukan untuk masyarakat miskin. Jika ada penggunaan yang tidak tepat atau salah sasaran bisa dianggap melakukan penyimpangan anggaran.

Direktur Lingkar Indonesia Kabupaten Malang, Khusnul Sadad menegaskan, alokasi anggaran Jamkesmas untuk masyarakat miskin mendapatkan pelayanan kesehatan. Masyarakat yang mampu secara ekonomi tidak berhak atas anggaran yang diperuntukan masyarakat miskin. Jika masih ada masyarakat yang mampu dan mendapatkan pelayanan Jamkesmas dengan bukti kartu Jamkesmas, maka bisa dianggap melakukan penyimpangan.

"Bagaimana hukumnya kalau anggaran untuk orang miskin, tapi digunakan untuk orang yang mampu. Jamkesmas itu haknya orang yang tidak mampu. Mereka yang mampu tidak bisa mendapatkan layanan Jamkesmas," kata Kusnul kemarin.

Seperti diberitakan sebelumnya, pendistrbusian kartu Jamkesmas di Kabupaten Malang banyak yang salah sasaran. Ada warga yang dianggap mampu mendapatkan kartu jaminan kesehatan Jamkesmas, tapi ada juga orang yang benar-benar tidak mampu tidak mendapatkan kartu Jamkesmas.

Karena banyak yang salah sasaran, dia meminta agar Dinas Kesehatan dapat bertindak tegas dengan menarik kartu Jamkesmas warga yang dianggap mampu. Agar alokasi Jamkesmas sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Kartu itu dapat diganti dengan nama lain, warga yang benar-benar tidak mampu dan belum mendapatkan Jamkesmas. Dengan demikian tidak akan menambah kuoata yang ditetapkan Kemenkes dan dapat mengakomodasi warga-warga miskin yang belum menerima Jamkesmas maupun Jamkesda.

Penerima Jamkesmas di Kabupaten Malang meningkat sebanyak 70.462 orang dari tahun 2012. Tahun sebelumnya, penerima Jamkesmas sebanyak 563.173 orang dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 633.635 orang. Data itu diterima langsung dari Kemenkes yang dikelola Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Kartu dibagikan mulai 21 Desember lalu.

"Dinkes harus tegas, jangan sampai warga yang mampu mendapatkan Jamkesmas, tapi warga miskin malah tidak. Usulkan pergantian penerima untuk warga miskin yang belum mendapatkan Jamkesmas," ungkapnya.

Amburadulnya sasaran Jamkesmas ini menurutnya, tidak lepas dari pendataan awal yang menjadi pijakan atau dasar Kemenkes menetapkan penerima Jamkesmas. Data itu berasal hasil survey Badan Pusat Statistik - BPS yang dilakukan beberapa waktu lalu.

Harusnya, pendataan dilakukan dengan melibatkan RT dan RW setempat yang mengetahui kondisi warganya. Tidak hanya dilakukan sampling. Dengan mengetahui langsung kondisi warga yang membutuhkannya, tim pendataan akan mengetahui kondisi warga yang sebenarnya.

"Kalau inputnya banyak yang salah datanya, outputnya juga akan banyak yang salah. Karena itu pendataan awal menjadi kunci keberhasilan pendistribusian Jamkesmas yang tepat sasaran," terangnya.


Sumber : MalangPost

Terpopuler

Terbaru

PEMDA DIY KESULITAN ENTASKAN DESA RAWAN PANGAN

PEMDA DIY KESULITAN ENTASKAN DESA RAWAN PANGAN

SAPA INDONESIA - TIGA kecamatan masih mendominasi desa rawan...
KEMBANGKAN POSBINDU SEBAGAI PUSAT PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

KEMBANGKAN POSBINDU SEBAGAI PUSAT PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

SAPA INDONESIA - PEMERINTAH Kabupaten Purworejo menargetkan...
ANGKA KEMISKINAN DI BOYOLALI DITARGET TURUN 0,5 PERSEN DI TAHUN 2018

ANGKA KEMISKINAN DI BOYOLALI DITARGET TURUN 0,5 PERSEN DI TAHUN 2018

SAPA INDONESIA - MENURUT data dari BPS Boyolali, data makro...
KPK DALAMI TEMUAN DUGAAN PENYELEWANGAN DANA DESA ERA MARWAN JAFAR

KPK DALAMI TEMUAN DUGAAN PENYELEWANGAN DANA DESA ERA MARWAN JAFAR

SAPA INDONESIA - KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook