Penanggulangan Kemiskinan - Melawan Pemiskinan SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

CUKUP REKOMENDASI RT DAN RW URUS SPM

kemiskinan-sapa-jamkesda

SAPA - Usaha untuk mempermudah akses kesehatan masyarakat dengan menggunakan surat pernyataan miskin (SPM) telah diupayakan oleh DPRD dan Pemkot Malang. Saat ini tengah dirumuskan aturan dan kriteria warga yang berhak menggunakan SPM.

Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Fransiska Rahayu Budiawiarti, mengatakan, pihaknya bersama instansi terkait seperti Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, RS Syaiful Anwar, RST Supraoen, sedang merumuskan aturan itu. "Dengan rumusan kriteria ini, warga bisa mendapat SPM dengan jalur yang tak rumit tapi tetap harus memenuhi sejumlah persyaratan," urai Fransiska, Rabu (16/1).

Sejumlah kriteria itu misalnya kondisi dan ukuran rumah, pekerjaan warga yang boleh mengurus SPM. Fransiska menambahkan, jika sebelumnya pengurusan SPM hingga sampai di kecamatan, tahun ini warga cukup mendapat surat rekomendasi dari RT dan RW domisili asal. Selain itu, surat tersebut juga bisa digunakan untuk berobat pasien penderita berbagai jenis penyakit.

"Tahun ini tidak ada ketentuan pasien penderita penyakit apa yang tak boleh menggunakan SPM. Alokasi anggaran juga kita perkirakan cukup," ucapnya.

Komisi D DPRD Kota Malang menyetujui anggaran kesehatan sebesar Rp 20 miliar pada APBD 2013 ini. Alokasi dana itu masih bisa bertambah karena dimungkinkan ditambah lagi pada perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD sebesar Rp 5 miliar pada pertengahan tahun.

Dana sebesar itu digunakan bagi layanan kesehatan masyarakat pemegang jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) dan SPM. Untuk penerima Jamkesda sebanyak 32 ribu jiwa, sedangkan warga yang mengurus SPM pada tahun lalu tercatat sebanyak 3 ribu jiwa. "Kita prediksi mencukupi dengan anggaran yang disiapkan itu," tutur Fransiska.

Hal senada dikatakan wakil ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Sri Untari. Menurutnya, belajar dari tahun – tahun sebelumnya ditengarai banyak penyalahgunaan SPM. Warga yang secara ekonomi dianggap mampu, ikut antri mendapat layanan kesehatan gratis.

"Karena itu harus diatur lagi dengan tegas kriteria warga yang benar – benar tak mampu," kata Untari.

Jika kriteria warga miskin sudah dirumuskan, maka hasilnya bisa dipakai oleh Pemkot Malang untuk dijadikan peraturan walikota (Perwali). Untari menyebut kriteria itu misalnya kondisi rumah tangga seperti kepemilikan dan ukuran rumah, pekerjaan, benda berharga yang dimiliki, serta poin lainnya. Selain itu, pihak RT dan RW diharap lebih teliti lagi untuk memberi rekomendasi karena penggunaan SPM tidak membatasi jenis penyakit.

"Saat ini masih dirumuskan dan kami berharap kriteria warga miskin ini bisa segera dituntaskan. Ketua RT dan RW harus lebih teliti untuk memberikan surat rekomendasi agar tepat sasaran," pungkas Untari.
Sayangnya, Kepala Dinkes Kota Malang, Eny Sekarengganingati tidak dapat dikonfirmasi mengenai hal ini. zar

 

surabayapost dot co dot id

Terpopuler

Terbaru

KUTUH DIJADIKAN “ROLE MODEL” PEMBANGUNAN DESA DI BADUNG

KUTUH DIJADIKAN “ROLE MODEL” PEMBANGUNAN DESA DI BADUNG

SAPA INDONESIA - WAKIL Bupati Badung, Ketut Suiasa, menegaskan...
PEMERINTAH BAKAL TAMBAH DANA DESA 10% DI TAHUN DEPAN

PEMERINTAH BAKAL TAMBAH DANA DESA 10% DI TAHUN DEPAN

SAPA INDONESIA - KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat...
KEMISKINAN BENGKULU DAN JANJI KPK YANG DILUPAKAN SANG GUBERNUR

KEMISKINAN BENGKULU DAN JANJI KPK YANG DILUPAKAN SANG GUBERNUR

SAPA INDONESIA - GUBERNUR BENGKULU Ridwan Mukti bersama istrinya,...
DANA DESA TAK KUNJUNG CAIR, KEPALA DESA BERANG PEMBANGUNAN TERHAMBAT

DANA DESA TAK KUNJUNG CAIR, KEPALA DESA BERANG PEMBANGUNAN TERHAMBAT

SAPA INDONESIA - PENCAIRAN Dana Desa di Kabupaten Purworejo...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook