Penanggulangan Kemiskinan - Melawan Pemiskinan SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

PP TEMBAKAU KURANG PERHATIKAN ASPEK TENAGA KERJA DAN PENERIMAAN NEGARA

kemiskinan-pemiskinan-petanitembakau

SAPA - Disinyalir terdapat kepentingan tersembunyi perusahaan multinasional produsen rokok putih dan obat-obat penghenti kebiasaan merokok atau Nicotine Replacement Therapy (NRT) di balik keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109/2012 yang ia nilai terlalu prematur ini. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Ko­misi Perdagangan dan Perindustrian DPR RI Aria Bima.

Pasalnya, menurut Aria Bima di Jakarta kemarin, penyusunan road­map industri tembakau ini telah di­sesuaikan dengan prinsip pembangunan infrastruktur (pro-growth), menjaga PHK tenaga kerja masal (pro-job), dan mencegah terjadinya pengangguran dan kemiskinan (pro-poor) yang di­canangkan Presiden Susilo Bam­bang Yudhoyono sendiri.

Akan tetapi, ketika mengeluarkan PP Tembakau, pemerintah melupakan ketiga prinsip tersebut dan hanya mementingkan aspek kesehatan belaka.

Menurut Aria Bima, PP itu tak sejalan dengan roadmap industri hasil tembakau yang dicanangkan pemerintah sendiri, dalam hal ini Kementerian Perindustrian. Mengacu roadmap industri tembakau, pemerintah harusnya mempertimbangkan pula aspek tenaga kerja dan penerimaan negara, selain aspek kesehatan, dengan urutan prioritas.

 

Menunda Ratifikasi
Artinya, Aria Bima menjelaskan, prioritas utama kepada aspek kesehatan sebagaimana dimaksud PP tersebut mestinya baru akan dimulai tahun 2015 mendatang.

Munculnya roadmap industri tembakau ini, menurut Aria Bima, awalnya untuk menolak atau setidaknya menunda ratifikasi Konvensi Pengen­dalian Tembakau atau WHO Frame­work Convention on Tobacco Control (FCTC). Penolakan atau penundaan ratifikasi itu dimaksudkan guna memberi kesempatan kepada pemerintah mempersiapkan prakondisi sebelum Indonesia meratifikasi FCTC.
''Karena kondisi kita memang belum siap untuk meratifikasi FCTC tersebut,'' kata Aria Bima.
Prakondisi tersebut, kata Aria Bima, antara lain dilakukan dengan cara pemerintah melakukan pembinaan industri kecil rokok keretek sehingga mampu melakukan uji tar dan nikotin, serta mempersiapkan program konversi petani tembakau ke budidaya tanaman lain.

Dia juga menegaskan, PP tembakau cenderung merugikan pelaku industri kecil rokok keretek.
Ini lantaran ada kewajiban setiap produsen rokok, termasuk industri kecil rokok kretek, untuk melakukan uji kandungan tar dan nikotin bagi setiap produknya. (di-77 )

 

suaramerdeka dot com

Terpopuler

Terbaru

DANA DESA RP 79.83 MILIAR DIBAGI, DESA DIDORONG BENTUK BUMDES

DANA DESA RP 79.83 MILIAR DIBAGI, DESA DIDORONG BENTUK BUMDES

SAPA INDONESIA - DANA desa tahap pertama sebanyak 60 % dibagikan...
DANA DESA TERMIN PERTAMA CAIR

DANA DESA TERMIN PERTAMA CAIR

SAPA INDONESIA - DANA desa termin pertama 2017 sudah mulai...
TERAPKAN SISKEUDES, KADES DIMINTA REKRUT SARJANA PENDAMPING

TERAPKAN SISKEUDES, KADES DIMINTA REKRUT SARJANA PENDAMPING

SAPA INDONESIA - PENGELOLAAN keuangan desa berupa dana desa...
BUMDES BUAT DESA LEBIH MANDIRI

BUMDES BUAT DESA LEBIH MANDIRI

SAPA INDONESIA - KEMENTERIAN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook