Penanggulangan Kemiskinan - Melawan Pemiskinan SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

PP TEMBAKAU KURANG PERHATIKAN ASPEK TENAGA KERJA DAN PENERIMAAN NEGARA

kemiskinan-pemiskinan-petanitembakau

SAPA - Disinyalir terdapat kepentingan tersembunyi perusahaan multinasional produsen rokok putih dan obat-obat penghenti kebiasaan merokok atau Nicotine Replacement Therapy (NRT) di balik keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109/2012 yang ia nilai terlalu prematur ini. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Ko­misi Perdagangan dan Perindustrian DPR RI Aria Bima.

Pasalnya, menurut Aria Bima di Jakarta kemarin, penyusunan road­map industri tembakau ini telah di­sesuaikan dengan prinsip pembangunan infrastruktur (pro-growth), menjaga PHK tenaga kerja masal (pro-job), dan mencegah terjadinya pengangguran dan kemiskinan (pro-poor) yang di­canangkan Presiden Susilo Bam­bang Yudhoyono sendiri.

Akan tetapi, ketika mengeluarkan PP Tembakau, pemerintah melupakan ketiga prinsip tersebut dan hanya mementingkan aspek kesehatan belaka.

Menurut Aria Bima, PP itu tak sejalan dengan roadmap industri hasil tembakau yang dicanangkan pemerintah sendiri, dalam hal ini Kementerian Perindustrian. Mengacu roadmap industri tembakau, pemerintah harusnya mempertimbangkan pula aspek tenaga kerja dan penerimaan negara, selain aspek kesehatan, dengan urutan prioritas.

 

Menunda Ratifikasi
Artinya, Aria Bima menjelaskan, prioritas utama kepada aspek kesehatan sebagaimana dimaksud PP tersebut mestinya baru akan dimulai tahun 2015 mendatang.

Munculnya roadmap industri tembakau ini, menurut Aria Bima, awalnya untuk menolak atau setidaknya menunda ratifikasi Konvensi Pengen­dalian Tembakau atau WHO Frame­work Convention on Tobacco Control (FCTC). Penolakan atau penundaan ratifikasi itu dimaksudkan guna memberi kesempatan kepada pemerintah mempersiapkan prakondisi sebelum Indonesia meratifikasi FCTC.
''Karena kondisi kita memang belum siap untuk meratifikasi FCTC tersebut,'' kata Aria Bima.
Prakondisi tersebut, kata Aria Bima, antara lain dilakukan dengan cara pemerintah melakukan pembinaan industri kecil rokok keretek sehingga mampu melakukan uji tar dan nikotin, serta mempersiapkan program konversi petani tembakau ke budidaya tanaman lain.

Dia juga menegaskan, PP tembakau cenderung merugikan pelaku industri kecil rokok keretek.
Ini lantaran ada kewajiban setiap produsen rokok, termasuk industri kecil rokok kretek, untuk melakukan uji kandungan tar dan nikotin bagi setiap produknya. (di-77 )

 

suaramerdeka dot com

Terpopuler

Terbaru

PENGELUARAN MASYARAKAT KELAS BAWAH RI MASIH BELUM MEMBAIK

PENGELUARAN MASYARAKAT KELAS BAWAH RI MASIH BELUM MEMBAIK

SAPA INDONESIA - PEMERINTAH dinilai gagal dalam mengatasi ketimpangan...
ENTASKAN KEMISKINAN, RIDWAN KAMIL KEMBANGKAN

ENTASKAN KEMISKINAN, RIDWAN KAMIL KEMBANGKAN "FAMILY FOR FAMILY"

SAPA INDONESIA - WALI KOTA Bandung Ridwan Kamil mengembangkan...
DESA WISATA YOGYAKARTA : GUNUNGKIDUL FOKUS PENGEMBANGAN 4 DESA WISATA BARU 2017

DESA WISATA YOGYAKARTA : GUNUNGKIDUL FOKUS PENGEMBANGAN 4 DESA WISATA BARU 2017

SAPA INDONESIA - PADA 2017 Dinas Pariwisata (Dinpar) Kabupaten...
ALOKASI DANA DESA DI KUDUS CAPAI RP 219,89 MILIAR

ALOKASI DANA DESA DI KUDUS CAPAI RP 219,89 MILIAR

SAPA INDONESIA - ALOKASI dana pemerintah desa di Kabupaten...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook