Penanggulangan Kemiskinan - Melawan Pemiskinan SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

PP TEMBAKAU KURANG PERHATIKAN ASPEK TENAGA KERJA DAN PENERIMAAN NEGARA

kemiskinan-pemiskinan-petanitembakau

SAPA - Disinyalir terdapat kepentingan tersembunyi perusahaan multinasional produsen rokok putih dan obat-obat penghenti kebiasaan merokok atau Nicotine Replacement Therapy (NRT) di balik keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109/2012 yang ia nilai terlalu prematur ini. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Ko­misi Perdagangan dan Perindustrian DPR RI Aria Bima.

Pasalnya, menurut Aria Bima di Jakarta kemarin, penyusunan road­map industri tembakau ini telah di­sesuaikan dengan prinsip pembangunan infrastruktur (pro-growth), menjaga PHK tenaga kerja masal (pro-job), dan mencegah terjadinya pengangguran dan kemiskinan (pro-poor) yang di­canangkan Presiden Susilo Bam­bang Yudhoyono sendiri.

Akan tetapi, ketika mengeluarkan PP Tembakau, pemerintah melupakan ketiga prinsip tersebut dan hanya mementingkan aspek kesehatan belaka.

Menurut Aria Bima, PP itu tak sejalan dengan roadmap industri hasil tembakau yang dicanangkan pemerintah sendiri, dalam hal ini Kementerian Perindustrian. Mengacu roadmap industri tembakau, pemerintah harusnya mempertimbangkan pula aspek tenaga kerja dan penerimaan negara, selain aspek kesehatan, dengan urutan prioritas.

 

Menunda Ratifikasi
Artinya, Aria Bima menjelaskan, prioritas utama kepada aspek kesehatan sebagaimana dimaksud PP tersebut mestinya baru akan dimulai tahun 2015 mendatang.

Munculnya roadmap industri tembakau ini, menurut Aria Bima, awalnya untuk menolak atau setidaknya menunda ratifikasi Konvensi Pengen­dalian Tembakau atau WHO Frame­work Convention on Tobacco Control (FCTC). Penolakan atau penundaan ratifikasi itu dimaksudkan guna memberi kesempatan kepada pemerintah mempersiapkan prakondisi sebelum Indonesia meratifikasi FCTC.
''Karena kondisi kita memang belum siap untuk meratifikasi FCTC tersebut,'' kata Aria Bima.
Prakondisi tersebut, kata Aria Bima, antara lain dilakukan dengan cara pemerintah melakukan pembinaan industri kecil rokok keretek sehingga mampu melakukan uji tar dan nikotin, serta mempersiapkan program konversi petani tembakau ke budidaya tanaman lain.

Dia juga menegaskan, PP tembakau cenderung merugikan pelaku industri kecil rokok keretek.
Ini lantaran ada kewajiban setiap produsen rokok, termasuk industri kecil rokok kretek, untuk melakukan uji kandungan tar dan nikotin bagi setiap produknya. (di-77 )

 

suaramerdeka dot com

Terpopuler

Terbaru

WONOSOBO TERPILIH JADI PERCONTOHAN OPEN DATA KEUANGAN DESA

WONOSOBO TERPILIH JADI PERCONTOHAN OPEN DATA KEUANGAN DESA

SAPA INDONESIA - KEMENTERIAN Dalam Negeri memprediksi, alokasi...
DANA DESA STIMULASI PEMBENTUKAN 18.446 BUMDES

DANA DESA STIMULASI PEMBENTUKAN 18.446 BUMDES

SAPA INDONESIA - DANA desa sudah dicairkan sekira 95,54%. Sejak...
SLEMAN: 6 DESA BELUM REALISASIKAN BANTUAN

SLEMAN: 6 DESA BELUM REALISASIKAN BANTUAN

SAPA INDONESIA - PENYERAPAN Dana Desa (DD) di enam desa di...
MENDAGRI PERKIRAKAN DANA DESA 2018 CAPAI RP103 TRILIUN

MENDAGRI PERKIRAKAN DANA DESA 2018 CAPAI RP103 TRILIUN

SAPA INDONESIA - MENTERI Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memperkirakan...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook