SAPA – PENANGANAN kemiskinan perlu dimulai dengan data awal yang benar, jika data kemiskinan keliru maka penangulangan kemiskinan tidak akan selesai.
“Akurasi dan validitas data merupakan syarat mutlak tolok ukur untuk menunjang penanganan kemiskinan yang komprehensif dan mewujudkan percepatan penangulangan kemiskinan,”ujar Bpati Sergai Soekirman. PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Oleh karena itu, katanya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan maupun lembaga terkait dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam penangulangan kemiskinan. PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Berdasarkan kondisi riil tersebut, upaya pengurangan kemiskinan menjadi agenda vital bagi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) menggelar kegiatan proses Uji Publik untuk verifikasi data hasil Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP) yang dilaksanakan di Balai Desa Tanjung Harap Kecamatan Serba Jadi, Selasa kemarin (17/5). PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Menurutnya, uji publik ini bertujuan memberikan transparansi bagi masyarakat dan memastikan bahwa data hasil survey dengan menggunakan pendekatan AKP untuk merumuskan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan secara tepat sasaran, sesuai dengan identitas orang miskin di Desa Tanjung Harap. PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Inisiatif penerapan AKP disampaikan Bupati Sergai Ir. H. Soekirman, sebagai sebuah inisiatif untuk membangun data keluarga secara terbuka dan partisipatif, setelah pendataan dalam bentuk sensus aset, data diolah dengan mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) yang berbasis partisipatif yang berdampak pada peningkatan transparansi. PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Sumber: Sentralberita dot com
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Terkait lainnya: