KEGAGALAN MDG JANGAN TERULANG

SAPA – KEGAGALAN Indonesia mencapai sejumlah target Tujuan Pembangunan Milenium pada 2015 harus jadi pelajaran. Dengan persiapan lebih panjang dan matang, cita-cita Tujuan Pembangunan Berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkeadilan pada tahun 2030 bisa tercapai.

Indonesia, melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla, pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun lalu, berkomitmen ikut agenda pembangunan global pada kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Kerangka itu ialah perpanjangan program Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) yang selesai tahun lalu. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Meski termasuk agenda PBB, SDG dan MDG bukan program asing karena selaras dengan tujuan pembangunan nasional serta Nawacita Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. SDG mempercepat pencapaian target pembangunan serta memperluas kriteria untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

“SDG tak terpisah dari agenda pembangunan nasional,” kata Direktur Program Pembangunan PBB (UNDP) Indonesia Christophe Bahuet, dalam diskusi Indonesia Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diselenggarakan Kompas-UNDP, Kamis (19/5), di Bentara Budaya Jakarta. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Indonesia terlambat 8-10 tahun dalam pelaksanaan MDG. Karena itu, saat ini pemerintah diminta segera menerbitkan peraturan presiden sebagai dasar hukum pelaksanaan SDG.
Indonesia belum mampu mencapai target 19 indikator dari 67 indikator MDG.

Indikator yang tak tercapai antara lain mengurangi penduduk miskin, menekan kematian ibu melahirkan, dan meminimalkan jumlah anak balita bergizi kurang. Sebagian besar indikator yang belum tercapai itu ada dalam sektor kesehatan. Namun, masalah kesehatan itu dipicu berbagai sektor lain yang harus dibenahi dalam SDG, seperti pendidikan, sanitasi, dan keterbatasan infrastruktur. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Peningkatan Kemitraan dan SDG Diah S Saminarsih mengatakan sektor kesehatan dalam SDG ditargetkan bisa menjamin hidup sehat dan kesejahteraan bagi semua kelompok usia. Untuk itu, sejumlah indikator baru yang tak ada dalam SDG pun muncul. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Kondisi itu membuat upaya mencapai target kian berat. Selain menuntaskan masalah kesehatan dasar seperti kematian ibu dan penurunan laju kasus HIV-AIDS, pemerintah dituntut mampu mengatasi berkembangnya penyakit degeneratif, pengendalian dampak tembakau, dan jaminan kesehatan semesta.

Kesenjangan PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Pembangunan Manusia Masyarakat dan Kebudayaan Subandi Sardjoko menyatakan, capaian daerah pada sejumlah target MDG bervariasi. “Ada kesenjangan lebar antarprovinsi dan kabupaten/kota,” katanya.

Perbedaan itu dipicu ketidaksamaan pemahaman, persepsi, hingga perbedaan kemampuan pemerintah daerah. Selain butuh panduan, pemda perlu insentif agar termotivasi mempercepat laju pencapaian target SDG.PENANGGULANGAN KEMISKINAN

“Kabupaten/kota yang berhasil mencapai target perlu mendapat bonus atau penghargaan khusus,” kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Lalu Gita Aryadi. Sejauh ini NTB menjadi provinsi dengan laju pencapaian MDG terbaik tahun 2012-2014. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Kegagalan pencapaian target MDG juga disebabkan kurang dilibatkannya kelompok masyarakat sipil dan dunia usaha. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesia Development (Infid) Sugeng Bahagijo mengingatkan, kelompok masyarakat sipil berperan meningkatkan partisipasi publik, memperkuat kapasitas pemda, advokasi kebijakan, penganggaran, dan menuntaskan pekerjaan rumah MDG yang belum tercapai. “Masyarakat sipil bisa menyuarakan keseimbangan investasi sumber daya manusia dengan infrastruktur,” ujarnya.

Menurut Ketua Badan Pengurus Perkumpulan Filantropi Indonesia Timotheus Lesmana W, sektor filantropi dan bisnis bisa melengkapi sumber daya dan keahlian teknis yang dimiliki pemerintah dan lembaga swasta. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

“Lembaga filantropi mampu mengambil risiko lebih besar dan menetaskan proyek-proyek baru bagi warga terpinggirkan atau kurang terperhatikan,” ucapnya.

Christophe menilai persiapan Indonesia menjalankan MDG lebih maju dibandingkan dengan sejumlah negara Asia Pasifik. Peningkatan ketertarikan sektor filantropi, bisnis, dan masyarakat sipil untuk mendukung SDG diharapkan mempercepat penyusunan desain, mekanisme, dan rencana aksi SDG di Indonesia. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Sumber: Kompas dot com

                          PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Terkait lainnya:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *