Kemiskinan, Penanggulangan Kemiskinan, Melawan Pemiskinan, Angka Kemiskinan, Data Kemiskinan, Pengentasan Kemiskinan, Musrenbang, TKPK, PNPM Mandiri SAPA Indonesia - Aliansi Strategis Melawan Pemiskinan

IKraR

Buletin dan Kliping

Peta Indeks Kesejahteraan Rakyat Nasional Tahun 2013

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN MENYELENGGARAKAN MUSRENBANG 2014

kemiskinan-sapa-banten2014musrenbang

SAPA - Pemerintah Provinsi Banten menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2014 di Kota Serang. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu tahap yang harus dilalui dalam proses penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan adalah melalui penyelenggaraan Musrenbang.

Musrenbang Provinsi Banten Tahun 2013 dalam rangka penyusunan rancangan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2014 merupakan forum dalam bermusyawarah untuk bermufakat oleh seluruh pelaku pembangunan dalam rangka memadukan program dan kegiatan prioritas tahun 2014 antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan aspirasi masyarakat guna mewujudkan visi "Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Takwa".

Musrenbang ini dimaksudkan sebagai media interaktif untuk menginformasikan dan memperoleh umpan balik dari pelaku pembangunan dan pemangku kepentingan terhadap perencanaan pembangunan tahunan yang akan menjadi bahan penyempurnaan terhadap Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2014.

Tujuan penyelenggaraan Musrenbang adalah:

a. Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Provinsi Banten dengan arah kebijakan, prioritas
dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota;

b. Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah provinsi
pada Musrenbang RKPD kabupaten/kota dan atau sebelum Musrenbang RKPD Provinsi dilaksanakan;

c. Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan Provinsi;

d. Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.

Berdasarkan ketentuan UU No. 25 Tahun 2004 tersebut, maka setiap tahunnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyiapkan Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2014 yang disusun dengan mengacu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025.

Rancangan awal RKPD tersebut memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dokumen RKPD Provinsi Banten 2014 merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2014 yang akan ditetapkan secara bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah. RKPD mempunyai fungsi pokok sebagai : (1) Acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menjabarkan seluruh kebijakan publik, (2) Pedoman dalam penyusunan RAPBD sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun, dan (3) Jaminan kepastian kebijakan sebagai wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Dengan mencermati berbagai isu strategis pembangunan daerah tahun 2014 dan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, maka ditetapkan tema pembangunan daerah Provinsi Banten Tahun 2014, yaitu "Percepatan dan Perluasan Perekonomian Banten untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan dan Merata".

Selanjutnya berdasarkan tema tersebut maka dirumuskan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Memantapkan infrastruktur konektivitas dan daya dukung pusat-pusat pertumbuhan;
2. Revitalisasi investasi, memperluas lapangan kerja baru, membentuk Bank Banten
dan PT. Perusahaan Penjamin Kredit Daerah;
3. Optimalisasi peningkatan daya saing SDM;
4. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
5. Pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana;
6. Pemantapan reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintahan daerah;
7. Menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014.

AGENDA MUSRENBANG 2014

Kegiatan Musrenbang meliputi sidang pleno I (pembukaan), sidang kelompok I, II, III, IV dan sidang pleno II (penutupan).

a. Sidang Pleno I Pembukaan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. Laporan Sekretaris Daerah Provinsi Banten kepada Gubernur Banten tentang penyelenggaraan
Musrenbang Provinsi Banten Tahun 2013 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2014.
2. Sambutan dan Arahan Gubernur Banten sekaligus Pembukaan Musrenbang Provinsi Banten
Tahun 2013 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2014.
3. Paparan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) Tahun 2014 dan Target Pembangunan Nasional di Provinsi Banten sekaligus launching
Data Base MDG's.
4. Paparan Menteri Dalam Negeri tentang Rancangan Pedoman Penyusunan RAPBD Tahun 2014
dan Persiapan
Pemilu.
5. Paparan Menteri Keuangan tentang Kebijakan Alokasi Dana Perimbangan Tahun 2014.
6. Paparan Anggota DPD RI Asal Pemilihan Banten tentang Aspirasi DPD-RI tentang
Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2014.
7. Paparan Ketua DPRD Provinsi Banten tentang Aspirasi DPRD Banten tentang
Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2014.
8. Paparan Ketua KPU Provinsi Banten tentang Persiapan dan Penganggaran Pemilu 2014
di Provinsi Banten.
9. Paparan Ketua KADIN Provinsi Banten tentang Dukungan Dunia Usaha Terhadap Percepatan
Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2014.
10. Paparan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Proyeksi
Anggaran Pendapatan Provinsi Banten TA. 2014.
11. Paparan Kepala Bappeda Provinsi Banten tentang Rancangan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Provinsi Banten Tahun 2014.

B. Sidang Kelompok I, II, III, IV:

1. Sidang Kelompok I, Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Fokus Pembahasan :
Misi 3 : Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Sehat, Cerdas, Religius dan Berdaya Saing
dalam Kerangka Penguatan NKRI.

2. Sidang Kelompok II, Aspek Pelayanan Umum
Fokus Pembahasan :
Misi 4 : Penguatan semangat kebersamaan antar pelaku pembangunan dan Sinergitas Pemerintah
Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selaras, serasi dan seimbang.
Misi 5 : Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintah Daerah menuju Tata Kelola Pemerintahan yang
baik, bersih dan efisien

3. Sidang Kelompok III, Aspek Daya Saing
Fokus Pembahasan :
Misi 1 : Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung Pengembangan
Wilayah/Kawasan Berwawasan Lingkungan
Misi 2 : Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

4. Sidang Kelompok IV, Forum Kepala Bappeda
Fokus Pembahasan :
Membahas sinergitas pengembangan wilayah dan kawasan strategis, kawasan pusat pertumbuhan,
serta kawasan perbatasan.

C. Sidang Pleno II (Penutupan) :

Perumusan kesimpulan dan penandatanganan kesepakatan hasil Musrenbang Tahun 2014 sekaligus sambutan penutupan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

 

Sumber : Radarbanten dot com

 

Untitled Document

Temukan Kami di Facebook

Untitled Document

 

Publikasi

Untitled Document
01570428
Hari ini
Kemarin
Minggu Ini
Bulan Lalu
1700
4938
11837
1524873
Untitled Document

Sekretariat SAPA

Jalan Bendungan Hilir Gang 10 No. 16 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10160 Indonesia Telp/Fax: +62 21-571 0205 Fax: (+62 21) 5710205 E-Mail: admin[at]sapa.or.id

Hubungi Kami

Berita dari Daerah

Untitled Document

LAPOR!

Untitled Document

Link Kelembagaan

Untitled Document Biro Pusat Statistik Kementerian Sosial RI TNP2K UKP4
Untitled Document

Jajak Pendapat

Seberapa perlu program PNPM Mandiri untuk dilanjutkan???

Sangat Perlu - 17.2%
Perlu - 27.6%
Biasa saja - 41.4%
Tidak Perlu - 13.8%

Total Pilihan: 29
Ambil suara untuk Jajak Pendapat ini telah selesai on: 31 Ags 2014 - 00:00
Untitled Document

Multimedia