Sejahtera Itu Hak, KAUKUS KEMITRAAN INDEPENDEN UNTUK PENCAPAIAN KESEJAHTERAAN, KKIPK, Undang Undang Desa, Kemiskinan, Dana Desa, Pendamping Desa, BUMDes, Pemerintahan Desa, Sistem Informasi Desa, Kesejahteraan, Gerakan Desa SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

MENYOAL KEMISKINAN DI PANGKEP

kemiskinan-menyoalpangkep

SAPA INDONESIA - KEMISKINAN memiliki pengertian yang berbeda di setiap wilayah dan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kemiskinan merupakan masalah multidimensi.

Kemiskinan bukan hanya masalah pendapatan yang rendah, tetapi juga menyangkut masalah perumahan yang buruk, rendahnya pembangunan manusia (human development) dalam hal pendidikan dan kesehatan, dan lain-lain.

Sebelum 1993, seseorang dikategorikan miskin jika total pengeluaran untuk pembelian makanan senilai 2100 kkal perkapita perhari.

Sejak 1993, Indonesia mengadopsi basic needs approach yang terdiri atas pengeluaran untuk makanan dan non-makanan.'

Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kkal perkapita perhari.

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Komoditi makanan diwakili oleh 52 komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Sedangkan komoditi non makanan diwakili oleh 51 komoditi di perkotaan dan 47 komoditi di perdesaan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Pangkep dikenal Kabupaten Tiga Dimensi dengan tiga jenis topografi yaitu dataran, pegunungan, dan kepulauan. Wilayah datarannya meliputi tujuh kecamatan, dua kecamatan di pegunungan dan empat kecamatan kepulauan.

Empat kecamatan tersebut meliputi 117 pulau yang tersebar sampai ke perbatasan Bali, NTB dan Madura.

Kabupaten yang luas daratannya hampir sama dengan Kota Jakarta ini pada tahun 2016 berpenduduk sekitar 326.700 jiwa dan 73.053 rumah tangga (hasil proyeksi SP2010, BPS).
Selama 2012-2016 angka kemiskinan Kabupaten Pangkep meskipun fluktuatif tetapi mengalami penurunan.

Penurunan tersebut sangat lambat dan tidak relevan jika dibandingkan dengan tingkat provinsi dan nasional yang mengalami penurunan cepat.

Pada September 2017, tingkat kemiskinan Indonesia mencapai titik terendah selama 10 tahun terakhir yaitu sebesar 10,12 persen. Sedangkan beberapa provinsi termasuk Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan.

Tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan mengalami kenaikan 0.24 persen dibandingkan September 2016.

Sejak Tahun 2010 tingkat kemiskinan Kabupaten Pangkep paling tinggi dibandingkan kabupaten lain di Sulsel. Pada September 2017, tingkat kemiskinan Pangkep 16,22
persen atau sekitar 53 ribu jiwa penduduk masih masuk dalam kategori penduduk miskin. Angka ini masih sama dibandingkan tahun 2016.

Sejak 2013, pertumbuhan ekonomi Pangkep lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Sulsel.

Adanya PT Semen Tonasa dan beberapa industri pengolahan dan penggalian/pertambangan (skala besar dan menengah) memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Kabupaten Pangkep.

Perusahaan-perusahaan tersebut juga menyerap tenaga kerja usia produktif di Pangkep.
Namun hal itu belum mampu menggeser peringkat Kabupaten Pangkep dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan.

Hal ini nampaknya sejalan dengan beberapa hasil penelitian yang pernah ada, dinyatakan bahwa tingginy pertumbuhan ekonomi tidak mutlak mampu menekan tingkat kemiskinan.

Kondisi geografis yang sulit untuk wilayah kepulauan dan pegunungan menjadi salah satu sebab sulitnya masyarakat memperoleh basic needs (makanan dan non makanan).

Realitanya, hidup jauh di wilayah yang dianggap sulit terjangkau namun masyarakatnya merasa cukup, bahkan sebagian sudah merasa lebih dari cukup dalam pemenuhan kebutuhannya baik makanan maupun non makanan.

Khususnya masyarakat kecamatan kepulauan, akses menuju ibukota kabupaten maupun ibukota kecamatan sangat bergantung pada sarana transportasi dan cuaca.

Kondisi semu juga terjadi, dengan berbagai pertimbangan, sejak dulu ada kecenderungan masyarakat untuk menginvestasikan uangnya menjadi properti (tanah, kebun, empang, dsb), logam mulia ataupun perhiasan emas.

Selain itu kondisi ekonomi makro seperti inflasi, tentunya dapat menurunkan minat dan daya beli masyarakat.

Setiap penyelenggaraan kegiatan perstatistikan, BPS menerapkan metodologi statistik mulai dari perencanaan, desain survei/sensus yang seiring waktu melalui proses penyempurnaan dan quality control yang ketat, penggunaan konsep dan definisi yang mengacu pada standar internasional sehingga keterbandingan apple to apple.

Manajemen tatalaksana dan pengawasan lapangan juga dilakukan berjenjang.
Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalisir missing maupun bias agar menghasilkan estimasi parameter populasi dengan relative standard error (RSE) terkecil.

Sejumlah petugas lapang yang dilibatkan sebagai pencacah dan pemeriksa wajib mengikuti pelatihan selama beberapa hari untuk menyeragamkan persepsi konsep dan definisi operasional survei.

Dalam pelaksanaannya, ketika ditemukan outlier berupa nilai ekstrim yang over/under pada variabel/data tertentu, maka pengawasan melekat dan revisit terhadap rumahtangga sampel pun dilakukan.

Berbagai upaya telah ditempuh oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia.

Untuk wilayah kabupaten, dengan melibatkan stakeholders terkait dapat dibangun suatu sistem yang menghasilkan beberapa program yang berdayaguna dan menyentuh langsung masyarakat miskin.

Sebagai langkah awal, dapat dilakukan dengan melakukan berbagai kajian lapangan agar program tersebut efektif dan berpengaruh signifikan dalam menekan tingkat kemiskinan.
Akses masyarakat miskin sangat terbatas dalam menikmati hasil pembangunan.

Selain pembangunan sarana dan prasarana, program lifeskill bagi usia produktif tentunya dapat meningkatkan pendapatan rumahtangga miskin.

Khusus untuk rumahtangga miskin yang tidak memiliki usia produktif, program bantuan pangan maupun non pangan dapat mengintervensi kondisi rumahtangga tersebut meskipun tidak berdampak jangka panjang.

Sumber: Makassar dot tribunnews dot com

Di dukung oleh KKI PK (www.kkipk.org)

Terbaru

BAPPENAS PREDIKSI KEMISKINAN NTB DI ATAS 15 PERSEN

BAPPENAS PREDIKSI KEMISKINAN NTB DI ATAS 15 PERSEN

SAPA INDONESIA - BAPPENAS memprediksi angka kemiskinan di NTB...
CEGAH PENYIMPANGAN DANA DESA, PEMERINTAH ANGGARKAN UANG OPERASIONAL KADES

CEGAH PENYIMPANGAN DANA DESA, PEMERINTAH ANGGARKAN UANG OPERASIONAL KADES

SAPA INDONESIA - MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan,...
ANGKA KEMISKINAN TURUN, INDONESIA JADI TEMPAT BELAJAR 15 NEGARA

ANGKA KEMISKINAN TURUN, INDONESIA JADI TEMPAT BELAJAR 15 NEGARA

SAPA INDONESIA - PRESIDEN Joko Widodo mengklaim bahwa angka...
PDB PERTANIAN NAIK RP 350 TRILIUN DI 2017 SELAMA 4 TAHUN

PDB PERTANIAN NAIK RP 350 TRILIUN DI 2017 SELAMA 4 TAHUN

SAPA INDONESIA - KINERJA Kementerian Pertanian di era Amran...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook