Undang Undang Desa, Kemiskinan, Dana Desa, Pendamping Desa, BUMDes, Pemerintahan Desa, Sistem Informasi Desa, Kesejahteraan, Gerakan Desa SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

POLEMIK DATA KEMISKINAN DAN PERAN HUMAS ZAMAN NOW

SAPA INDONESIA - MENJADI penanggung jawab hubungan masyarakat ( humas) di zaman now harus siap sedia setiap saat. Ketika ada berita yang tidak sesuai dengan fakta dan data, maka harus segera diluruskan.

Penanganan berita negatif juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan zaman now. Tentu saja tidak semua berita bengkok harus diluruskan. Perlu analisis dampak dan juga penelitian seberapa besar jangkauan berita tersebut di masyarakat. Selain itu, ada juga berita yang dianggap harus diluruskan karena dapat merusak reputasi institusi.

Dalam meluruskan berita, perlu juga penyampaian data dan fakta yang sebenarnya sehingga ada unsur edukasi juga kepada publik. Terkadang pelurusan berita juga harus menghadapi orang-orang ternama yang berpengaruh di masyarakat. Karena pernyataannya yang dikutip banyak media, maka magnitudo dari pernyataan tersebut sangat terasa.

Contohnya adalah pernyataan Presiden keenam RI yang juga Ketua Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (Pak SBY) pada minggu lalu. Setelah pertemuan politiknya dengan Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto, Pak SBY memberikan konferensi pers tentang hasil pertemuan yang akan berujung pada koalisi dua partai besar yang mereka pimpin.

Dalam kesempatan tersebut, Pak SBY menyebutkan penduduk miskin di Indonesia berjumlah 100 juta orang. Dari berita yang dikutip beberapa media, salah satu pengurus Partai Demokrat mengatakan bahwa data tersebut diambil dari Bank Dunia. Menurut Bank Dunia, seorang bisa dikategorikan miskin apabila penghasilannya di bawah 2 dollar AS per hari.

Dengan penghitungan 1 dollar AS sama dengan Rp 13.000, diperoleh angka Rp 26.000 per hari atau Rp 780.000 per kapita per bulan. Berdasarkan angka tersebut, penduduk miskin Indonesia masih sangat tinggi, yakni diperkirakan mencapai 47 persen atau 120 juta jiwa dari total populasi.

Begitu yang disampaikan oleh pihak Partai Demokrat untuk mendukung penjelasan Pak SBY. Tak lama kemudian, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dan juga beberapa menteri kabinet membantah data tersebut. Mereka mengacu pada data Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa jumlah orang miskin di Indonesia saat ini adalah 29 juta jiwa.

Polemik kemudian muncul di media online dan media sosial. Sebagai salah satu pemangku kepentingan dari data ini, Kementerian Keuangan juga memantau berita tersebut dan turut mengikuti perkembangannya. Polemik ini juga dilaporkan kepada Menteri Keuangan. Secara paralel, dilakukan juga konsultasi dan diskusi dengan Bank Dunia terkait pemberitaan tersebut.

Bekerja sama dengan Bank Dunia sebagai pemilik data yang dijadikan acuan, segera kami menyusun pernyataan untuk meluruskan data yang disampaikan Pak SBY. Menanggapi pernyataan SBY yang menyebutkan penduduk miskin di Indonesia berjumlah 100 juta orang dan dalam penghitungannya menggunakan data Bank Dunia untuk menentukan batas kemiskinan, dengan ini dapat disampaikan sebagai berikut: 1. Penghitungan yang dilakukan adalah tidak benar.

Untuk penghitungan poverty line, Bank Dunia tidak menggunakan nilai tukar kurs dolar sebagaimana yang dipakai dalam kurs sehari-hari. Dalam penghitungan tersebut disampaikan bahwa kursnya Rp 13.300, sedangkan World Bank dalam penghitungannya menggunakan nilai tukar sebesar Rp 5.639 untuk tahun 2018 ini.

Nilai tukar ini berbeda karena memperhatikan purchasing power parity (PPP). Nilai tukar PPP didapat dengan memperbandingkan berapa banyak yang diperlukan untuk membeli sekaranjang barang dan jasa yang sama di masing-masing negara. 2. Untuk Indonesia garis kemiskinan 1,9 dollar PPP tahun 2018 setara dengan Rp 321.432 per kapita per bulan.

Ini berarti 1,9 PPP angka kemiskinan untuk Indonesia adalah 4,6 persen dan jumlah orang yang di bawah garis kemiskinan adalah sekitar 12,15 juta jiwa. Adapun angka kemiskinan nasional Indonesia yang baru dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka 9,82 persen dengan jumlah orang miskin sebesar 25,95 juta jiwa.

Jadi jumlah orang miskin berdasarkan 1,9 dolar PPP jauh lebih kecil dari 100 juta jiwa. Bahkan jauh lebih kecil dari jumlah orang miskin berdasarkan garis kemiskinan nasional. 3. Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan PPP dan garis kemiskinan nasional masing-masing negara untuk dua tujuan berbeda.

Garis kemiskinan PPP digunakan untuk memonitor sampai sejauh mana dunia secara keseluruhan pada jalur yang tepat (on track) dalam menangggulangi kemiskinan ekstrem. Adapun dalam melihat permasalahan kemiskinan, profil dan apa yang perlu dilakukan dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di suatu negara, Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan yang digunakan otoritas statistik negara tersebut.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa garis kemiskinan tersebut sesuai dengan pilihan konsumsi orang miskin di negara tersebut. Laporan Bank Dunia tentang kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia seperti "Making Indonesia Work for the Poor" (2006) maupun Indonesia Rising Divide (2015) sepenuhnya menggunakan garis kemiskinan BPS.

Pernyataan tersebut di atas segera diunggah pada akun Facebook Kementerian Keuangan dan tak lama kemudian mendapatkan banyak pemberitaan di media online. Tak lama kemudian, Pak SBY juga langsung membalas dalam beberapa cuitan di Twitter, yang salah satunya sebagai berikut, "Ada pejabat negara yang mengatakan menurut BPS yg miskin hanya sekitar 26 juta.

Tentu saya SANGAT MENGERTI angka itu *SBY*" Dari jawabannya, terlihat bahwa Pak SBY menjawabnya secara langsung melalui Twitter. Media juga langsung memberitakan jawaban tersebut. Terlepas dari materi jawabannya, apa yang disampaikan secara langsung oleh Pak SBY telah membuktikan bahwa humas zaman now sudah sangat berbeda dengan 5-10 tahun lalu.

Penggunaan media sosial ternyata cukup ampuh dalam meluruskan pemberitaan. Penggunaan bahasanya yang informal dan terlepas dari proses birokrasi dapat mempercepat proses distribusi informasi. Tentu saja hal ini tidak bisa digunakan untuk hal yang perlu kajian mendalam seperti implementasi kebijakan atau pengumumannya yang maha penting. Zaman sudah berubah, begitu juga dengan fungsi kehumasan. Siapa yang tidak dapat menyesuaikan akan tergilas oleh waktu.

Sumber: Kompas dot com

Terbaru

BAPPENAS PREDIKSI KEMISKINAN NTB DI ATAS 15 PERSEN

BAPPENAS PREDIKSI KEMISKINAN NTB DI ATAS 15 PERSEN

SAPA INDONESIA - BAPPENAS memprediksi angka kemiskinan di NTB...
CEGAH PENYIMPANGAN DANA DESA, PEMERINTAH ANGGARKAN UANG OPERASIONAL KADES

CEGAH PENYIMPANGAN DANA DESA, PEMERINTAH ANGGARKAN UANG OPERASIONAL KADES

SAPA INDONESIA - MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan,...
ANGKA KEMISKINAN TURUN, INDONESIA JADI TEMPAT BELAJAR 15 NEGARA

ANGKA KEMISKINAN TURUN, INDONESIA JADI TEMPAT BELAJAR 15 NEGARA

SAPA INDONESIA - PRESIDEN Joko Widodo mengklaim bahwa angka...
PDB PERTANIAN NAIK RP 350 TRILIUN DI 2017 SELAMA 4 TAHUN

PDB PERTANIAN NAIK RP 350 TRILIUN DI 2017 SELAMA 4 TAHUN

SAPA INDONESIA - KINERJA Kementerian Pertanian di era Amran...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook