Undang Undang Desa, Kemiskinan, Dana Desa, Pendamping Desa, BUMDes, Pemerintahan Desa, Sistem Informasi Desa, Kesejahteraan, Gerakan Desa SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

MEMANGKAS KEMISKINAN

SAPA INDONESIA - AJANG Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mulai memanas, seiring kepastian sosok bakal calon presiden dan wakil presiden 2019-2024, yang diiringi dengan pendaftaran ke KPU RI, Jumat (10/8). Kemampuan para bakal calon presiden dan wakil presiden dalam memangkas angka kemiskinan pun semakin diangkat ke permukaan oleh para pendukung masing-masing.

Dengan menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS), kubu petahana menjadikan penurunan angka kemiskinan hingga satu digit dan tercatat yang paling rendah sejak tahun 1970, sebagai bukti prestasi yang diunggulkan.

Di sisi lain, kubu lawan menganggap bahwa penurunan angka kemiskinan menjelang Pilpres tersebut tidaklah berkualitas bahkan dicurigai sengaja didesain supaya angka kemiskinan bisa menurun di tengah kondisi perekonomian domestik yang kurang stabil ditandai dengan depresiasi nilai tukar rupiah hingga kondisi neraca perdagangan yang minus.

Sesuai dengan data BPS, tingkat kemiskinan di Indonesia per Maret 2018 memang menurun menjadi 9,82% atau 25,95 juta orang dari total penduduk Indonesia.

Dibandingkan dengan kondisi September 2017, sebanyak 633.200 orang berhasil lepas dari jerat kemiskinan karena saat itu tingkat kemiskinan mencapai 26,58 juta orang atau 10,12%.

Jika di-breakdown, jumlah penduduk miskin di perdesaan berkurang 505.000 orang menjadi 15,81 juta orang atau turun dari 13,47% pada September 2017 menjadi 13,2% pada Maret 2018.

Sementara penduduk miskin di perkotaan, per Maret 2018 terpangkas 128.200 orang menjadi 10,14 juta orang dengan persentase 7,02% dari 7,26% pada September 2017. Namun demikian, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk alias indeks gini masih cukup tinggi, yakni berada di posisi 0,389.

Level ideal rasio gini adalah 0, sedangkan tertinggi adalah 1 yang artinya tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di suatu negara sangat parah.

Tentu, hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan oleh Presiden Joko Widodo sebelum masa pemerintahannya berakhir tahun 2019. Penurunan kemiskinan seharusnya tak sekadar kuantitas, tetapi juga harus dibarengi kualitas yang tinggi.

Artinya, penurunan kemiskinan harus dinyatakan dengan perbaikan berbagai indikator kesejahteraan masyarakat seperti rasio gini yang rendah, jumlah pengangguran dan keterbelakangan yang berkurang drastis, serta ketiadaan rumah-rumah kumuh dan tak layak huni.

Beberapa program penanganan kemiskinan semacam Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), hingga program dana desa yang selama empat tahun belakangan digeber Pemerintahan Jokowi-JK, juga belum berjalan secara efektif.

Program-program tersebut sejatinya baik dan layak dipertahankan, tetapi harus ada perbaikan bahkan penambahan program lain agar bisa berdampak lebih efektif yang akhirnya dapat lebih tajam menurunkan tingkat kemiskinan. Dari program-program tersebut, sebetulnya yang paling fenomenal karena memakai anggaran negara paling banyak adalah dana desa.

Dalam program dana desa yang sejatinya bertujuan memperbesar peredaran uang di desa yang mulai digeber tahun 2015, seharusnya bisa lebih diefektifkan pemanfaatannya. Selama 4 tahun belakangan, sudah Rp 187 triliun anggaran dikucurkan langsung ke desa, tetapi faktanya belum berdampak signifikan terhadap infrastruktur dan perekonomian masyarakat desa.

Beredar di Desa

Ke depan, dana desa harus beredar sepenuhnya di desa, jangan justru kembali ke kota. Jangan sampai pula dana desa terus menjadi bancakan para aparat desa. Dana desa juga jangan sekadar diparkir di bank. Pemerintah pusat harus memberikan pendampingan dan pengawasan secara penuh sejak dana desa disalurkan hingga penggunaan, pengelolaan, dan pelaporannya.

Seluruh masyarakat desa wajib dilibatkan karena pemberdayaan menjadi kunci pembangunan di desa. Di sisi lain, unsur pendamping dan pengawas tersebut harus diambil dari pihak luar desa tersebut, agar independen guna meminimalisasi adanya penyelewengan.

Meski demikian, penurunan tingkat kemiskinan hingga satu digit saat ini bisa menjadi salah satu bekal berharga bagi pemerintah dalam mengarungi tekanan pasar global yang dipelopori dari adanya perang dagang antara AS dengan Tiongkok dan negara-negara Uni Eropa.

Tekanan tersebut berdampak signifikan di dalam negeri, mulai dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, neraca perdagangan yang minus, subsidi energi membengkak hingga 173% sehingga mengakibatkan defisit anggaran, ekspor menurun, yang kemudian mengancam sektor manufaktur. Padahal, sektor manufaktur paling banyak menyerap tenaga kerja.

Ketidakpastian ekonomi global ditambah iklim panas perpolitikan dalam negeri menjelang Pemilu dan Pilpres, membuat pemerintah harus lebih waspada dan hati-hati. Terlebih, pemerintah sudah telanjur optimistis mencapai semua target APBN dengan tidak mengubah sedikit pun APBN hingga akhir tahun.

Sebagai langkah antisipasi lanjutan, pemerintah harus lebih menggairahkan sektor riil karena di dalamnya ada unsur usaha mikro, kecil, dan menengah yang selama ini terbukti berhasil menopang pertumbuhan ekonomi dalam negeri serta efektif mengurangi kemiskinan.

Tentu, dibarengi dengan pemberian berbagai insentif oleh pemerintah, seperti penurunan tarif pajak penghasilan UMKM jadi 0,5% dan tarif PNBP0% yang baru ditetapkan.(34)

Oleh: Hadziq Jauhary, Asisten Manajer Commercial Financing Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Cabang Semarang

Sumber: Suara merdeka dot com

Terbaru

BAPPENAS PREDIKSI KEMISKINAN NTB DI ATAS 15 PERSEN

BAPPENAS PREDIKSI KEMISKINAN NTB DI ATAS 15 PERSEN

SAPA INDONESIA - BAPPENAS memprediksi angka kemiskinan di NTB...
CEGAH PENYIMPANGAN DANA DESA, PEMERINTAH ANGGARKAN UANG OPERASIONAL KADES

CEGAH PENYIMPANGAN DANA DESA, PEMERINTAH ANGGARKAN UANG OPERASIONAL KADES

SAPA INDONESIA - MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan,...
ANGKA KEMISKINAN TURUN, INDONESIA JADI TEMPAT BELAJAR 15 NEGARA

ANGKA KEMISKINAN TURUN, INDONESIA JADI TEMPAT BELAJAR 15 NEGARA

SAPA INDONESIA - PRESIDEN Joko Widodo mengklaim bahwa angka...
PDB PERTANIAN NAIK RP 350 TRILIUN DI 2017 SELAMA 4 TAHUN

PDB PERTANIAN NAIK RP 350 TRILIUN DI 2017 SELAMA 4 TAHUN

SAPA INDONESIA - KINERJA Kementerian Pertanian di era Amran...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook